Manado, indomaritim.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Salah satu sasaran pokok pembangunan nasional adalah pembangunan kewilayahan dan antarwilayah,” kata Plt. Kepala Biro Protokol dan Humas Pemprov Sulut, Dantje Lantang di Manado, Rabu (27/2/2019).
Dikatakan, sasaran pembangunan berkaitan dengan pengembangan pembangunan pusat ekonomi, serta peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan termasuk masyarakat pesisir.
Lantang mengatakan, sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota.
Selanjutnya, memberdayakan dan memfasilitasi daerah, melakukan evaluasi terhadap ranperda, pengawasan perda, serta melaksanakan tugas lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah harus mampu menjawab, berperan aktif serta bersinergi positif dalam mewujudkan sasaran- sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Pemerintah daerah mendorong pembangunan pada pembangunan pusat ekonomi maupun pada peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, serta wilayah pesisir.
Penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan saat ini, lanjut dia, mutlak direspon positif dan dapat dijadikan sebagai wahana peningkatan kapasitas serta sinergitas kerja ke depan melalui berbagi informasi, gagasan dan saran.
“Mari kita tingkatkan bersama wawasan segenap pemangku kepentingan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir serta meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir daerah ini,” katanya.
Komentar