Wujudkan Perlindungan Lingkungan Maritim, TNI dan Kemenko Kemaritiman Tanda Tangani Nota Kesepahaman Bersama

Info Maritim288 Dilihat

Jakarta, indomaritim.id – Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Kemenko Kemaritiman RI) melaksanakan kerja sama tentang Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim, Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama, dilakukan oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Selatan, Gedung Kemenko Kemaritiman, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan: Baru Pertama Kali Indonesia Punya Buku Putih Diplomasi Maritim

“Tujuan dari Kesepahaman Bersama adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui pertukaran informasi mengenai pentingnya keterpaduan kebijakan kelautan Indonesia di sektor keselamatan pelayaran, pelindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari,” kata Kabidpenum Puspen TNI, Letkol Inf Drs. Abidin Tobba kepada redaksi indomaritim.id melalui siaran pers tertulis.

Ia menambahkan, maksud dari Kesepahaman Bersama adalah untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali kejadian kecelakaan dan kandasnya kapal dalam wilayah konservasi perairan dan area pariwisata bahari Indonesia.

“Membentuk keterpaduan kebijakan kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya, serta mensinergikan berbagai kegiatan kementerian dan lembaga terkait keselamatan navigasi, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari,” lanjut Letkol Inf Drs. Abidin Tobba.

Turut hadir dalam penandatanganan tersebut diantaranya, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E.,M.M., Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ukus Kuswara, Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno, dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Muhtadi Ganda Sutrisna.

Komentar