Sepak Bola Tanpa Muatan Politik, Mungkinkah?

Yayan Sakti Suryandaru

(Dosen Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga)

Menyedihkan, menyayat hati para pemain sepak bola Indonesia bersedih hati karena Indonesia batal menjadi host piala dunia U-20 tahun 2023 Mei mendatang. Semua pihak saling mencari kambing hitam siapa yang bersalah petinggi PSSI, Menpora, Kabinet Jokowi dipersalahkan karena tidak mengantisipasi hal ini.

Indonesia memang bersikap menolak kedatangan timnas Israel yang masuk dalam perhelatan ini. Jika dicermati tidak ada yang salah dalam hal ini. FIFA berprinsip tidak mencampuradukan urusan olahraga dengan politik. Sedangkan Indonesia juga berprinsip memiliki garis kebijakan negara untuk mengutuk politik zionisme Israel dan timnas Israel.

Masing-masing memiliki prinsip yang kuat, kita tidak perlu bersedih, berkecil hati, karena negara ini sebagai negara yang merdeka memiliki prinsip dan kebijakan politik yang jelas. Yakin saja kita akan menjadi peserta atau menjadi host piala dunia kapan pun itu. Keyakinan ini harus dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bangga untuk memegang erat-erat prinsip tersebut. Sedangkan FIFA berprinsip tidak mencampuradukkan politik praktis dalam olahraga. Ini sebuah keyakinan harus diakui oleh semua anggota FIFA.

Politik dalam olahraga

Menjadi sebuah pertanyaan besar, mungkinkah olahraga tidak bisa dicampuri urusan politik? Padahal, jika dicermati memilih pemain, menunjuk pelatih, pulsa transfer pemain, strategi permainan dalam 90 menit, semuanya memerlukan politik dalam meramunya. Jadi jika pertanyaan politik tidak campur tangan olahraga itu tidaklah mungkin.

Semuanya dengan pertimbangan politik, dan memerlukan kepiawaian pelaksanaanya yang mengerti sedikit mengenai politik di dalamnya.

Jadi tidaklah mungkin, mengabaikan urusan politik di dalam urusan olahraga. Hal ini ditunjukkan dengan pemilihan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Indonesia. Bahkan kita memiliki, tanggal 9 September Hari Olahraga Nasional.

Sebagai negara yang menentang pendudukan Israel atas tanah Palestina, Indonesia lebih dahulu bersikap demikian dibandingkan dengan piala dunia U-20. Jadi sikap ini merupakan garis politik yang keras dari Indonesia. Sebagian besar mendukung upaya hal ini.

Jadi dalam hal ini, Indonesia tidak bisa dipersalahkan ketika menolak kedatangan timnas Israel. Seluruh komponen bangsa ini dalam urusan politik satu suara satu komitmen, tidak bersahabat dengan Israel dalam bidang apapun. Tidak mencampur adukan urusan politik dengan olahraga adalah sebuah prinsip yang ideal. Tetapi hal ini sulit diterapkan dengan mentah-mentah. Bahkan sejak presiden Soeharto hingga Jokowi garis kebijakan hal ini sangat tegas.

Jadi Indonesia (sebagai ketua) di PBB atau bahkan semua organisasi menolak politik zionisme Israel. Jadi saya cuma bisa bilang bahwa kondisi ini, kita sedang apes!. Israel kebetulan masuk sekian besar U-20 ketika Indonesia sudah pasti menjadi host. Jadi tidak perlu mencari kambing hitam di persoalan ini. Kita harus tegak berdiri, menunjukkan sikap kita.

Nasib sepak bola RI kedepan

Dunia persepakbolaan Indonesia sedang berduka. Tetapi sebagai sebuah bangsa kita harus bangga, Indonesia menunjukkan sikap tegasnya. Kita harus memupuk keyakinan para semua anak bangsa akan bisa mengikuti ajang sepak bola segala usia. Anak-anak bangsa dari berbagai daerah telah pupus harapannya menjadi anggota timnas yang pertama mengikuti piala dunia U-20.

Tidak perlu kecewa semuanya masih bisa bermain, sepak bola Indonesia bisa lebih maju tanpa harus melacurkan garis politik negaranya. Sepak bola sejak dini bisa lebih digalakkan, talenta-talenta muda bisa lebih difokuskan dalam basecamp atau pusat pelatihan sepak bola. Pelatih dalam atau luar negeri bisa lebih memusatkan perhatiannya pada strategi bermain Timnas Indonesia. Tidak berlebihan kalau masyarakat berjumlah 276 juta jiwa dicari 11 orang untuk menggawangi Timnas Indonesia. Masalah gizi bisa diatur, masalah stamina bisa dilatih, strategi bermain bisa dicari, yang terpenting adalah kita tidak menggadaikan prinsip kita sebagai negara yang berdaulat.

Sikap Pemda (Pemerintah Daerah) dengan Pemerintah Pusat perlu kita acungi jempol. Semua telah bersepakat dan satu irama. Ini bisa menjadi case study yang baik bagi penerapan politik desentralisasi daerah.

Daerah memiliki sikap yang tegas tanpa harus menunggu Pemerintah Pusat. Meskipun Presiden Jokowi telah memerintahkan Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI untuk melobi FIFA atas pembatalan Indonesia sebagai host ini, tidak akan mengubah sikap politik Indonesia. Memang kita akan rugi telah mengeluarkan biaya yang tidak kecil, melakukan penataan di berbagai bidang, telah membangun berbagai infrastruktur, bahkan lebih ekstrim lagi dikucilkan dari percaturan negara-negara lain dalam urusan sepak bola. Tetapi kita harus menyokong dan bangga atas garis politik yang telah kita ambil dan terapkan.

Bangsa lain akan lebih menaruh hormat kepada Indonesia yang mempertahankan prinsipnya. Penulis ingat pada lagu Hip Hop Jogja Ojo Leda Lede, kalau orang Surabaya menyebutnya Ojo Ndal Ndul (tidak memiliki prinsip). Penulis juga ingat pada kisah Honocoroko. Keduanya mempertahankan amanah atau janjinya (prinsipnya) kepada orang yang memberi tugas untuk menjaga kerisnya.