Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Dari Asia sampai Afrika, satu tren sedang menguat: upaya mengurangi ketergantungan pada Dolar AS. Gerakan ini tidak lagi sebatas diskusi akademis. BRICS, yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, serta Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, mendorongnya secara terbuka. Blok ini mewakili lebih dari sepertiga ekonomi dunia dan hampir separuh populasi global. Mereka mengusulkan sistem keuangan yang lebih seimbang sambil memperkuat lembaga seperti New Development Bank yang memiliki kapasitas pembiayaan hingga 100 miliar dolar AS.
Namun di balik wacana besar itu, data memberi gambaran lebih berhati-hati. Pangsa dolar dalam cadangan devisa global memang turun menjadi sekitar 58 persen, angka terendah dalam dua dekade. Sebaliknya, mata uang BRICS dan negara berkembang perlahan meningkat porsinya dalam klaim bank lintas batas. Meski begitu, dominasi struktural dolar belum tergoyahkan. Lebih dari 80 persen transaksi valuta asing global masih melibatkan dolar, dan perdagangan komoditas utama tetap berbasis dolar.
Di titik inilah Indonesia berada. Sekitar 85 persen perdagangan luar negeri dan 65 persen utang luar negeri Indonesia menggunakan dolar. Kondisi ini menciptakan kerentanan pada gejolak kurs dan tekanan geopolitik. Pemerintah merespons lewat perluasan transaksi mata uang lokal (LCT) serta diversifikasi cadangan devisa. Langkah ini penting, tetapi skalanya masih terbatas. LCT bekerja efektif hanya pada perdagangan yang seimbang. Sementara itu, kebutuhan Indonesia terhadap dolar masih besar untuk impor strategis, pembayaran utang, dan pembiayaan obligasi global.
Pilihan untuk mendekat ke BRICS juga tidak sederhana. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan memiliki peran dominan dalam inisiatif dedolarisasi BRICS. Namun terlalu bergantung pada satu blok berisiko memicu ketidakseimbangan geopolitik, terutama karena Amerika Serikat masih menjadi mitra penting dalam keamanan dan investasi. Situasi kian rumit bila kebijakan luar negeri Amerika berubah tajam. Ancaman tarif tinggi untuk negara yang dianggap meninggalkan dolar, misalnya, dapat langsung memukul ekspor Indonesia.
India menawarkan contoh yang lebih realistis. Alih-alih menargetkan dolar sebagai musuh, India memilih langkah bertahap dan pragmatis. Mereka aktif dalam BRICS tetapi tetap memperkuat hubungan dengan G7 dan Quad. Mereka menggunakan ruang BRICS untuk pembiayaan dan kerja sama, tetapi tidak memberikan dukungan penuh pada konsep mata uang bersama BRICS. Pendekatan ini menjaga fleksibilitas strategis sekaligus menghindari gesekan geopolitik yang tidak perlu.
Indonesia membutuhkan strategi serupa. Pilar pertama adalah memperkuat fondasi domestik: pendalaman pasar keuangan, stabilitas makro, pengembangan Digital Rupiah, serta diversifikasi cadangan devisa. Target yang masuk akal adalah porsi dolar 60 persen, diikuti euro, yuan, dan emas. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dapat ditingkatkan bertahap hingga 25 persen pada 2028.
Pilar kedua adalah diplomasi yang lincah. Indonesia harus menjaga jarak yang aman dengan semua blok besar. Dengan Amerika Serikat, kerja sama dapat diarahkan pada stabilitas regional dan diversifikasi rantai pasok. Dengan China, fokus pada infrastruktur, industri hijau, dan teknologi. Peran Indonesia di ASEAN dan G20 memberi peluang untuk menjadi jembatan antara negara maju dan Global South.
Pilar ketiga adalah transisi bertahap. Mulai dari studi mendalam pada 2024–2025, kerja sama selektif sebagai “partner country” BRICS pada 2026–2028, lalu evaluasi menyeluruh pada 2029–2030 untuk menentukan posisi final. Strategi ini mengurangi risiko politik dan ekonomi, sekaligus membuka ruang manuver yang lebih luas.
Peluang yang dapat segera diambil juga nyata. Pembiayaan proyek energi hijau dari NDB dan AIIB, penguatan skema LCT dengan mitra dagang utama, perluasan perjanjian swap antarbank sentral, serta diplomasi ekonomi digital yang lebih agresif. Semua ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi tanpa perlu masuk ke jebakan politik blok.
Meski demikian, optimisme perlu diawasi. BRICS sendiri menghadapi masalah internal: kontrol modal ketat di China, persaingan India–China, sanksi pada Rusia, dan keterbatasan integrasi finansial antaranggota. Tanpa pasar obligasi yang dalam dan sistem hukum yang terpercaya, sulit bagi BRICS menandingi daya tarik dolar.
Pada akhirnya, dedolarisasi bukan soal memilih antara Timur dan Barat. Bukan pula soal meninggalkan dolar. Ini soal memperluas ruang gerak Indonesia, membangun ketahanan, dan memastikan ekonomi tetap stabil dalam dunia yang semakin terfragmentasi. Target realistisnya adalah peningkatan transaksi non-dolar hingga 30 persen dan aliran investasi yang seimbang dari Barat dan Timur.
Di tengah perubahan cepat geopolitik, Indonesia membutuhkan kesabaran strategis dan ketepatan taktis. Bukan langkah besar yang gegabah, melainkan rangkaian keputusan kecil yang konsisten. Dengan arah yang tepat, Indonesia dapat berdiri sebagai negara kunci dalam arsitektur ekonomi global baru. Kuncinya: bergerak lincah, menjaga kepentingan nasional, dan tidak membiarkan diri terseret arus politik kekuatan besar.
Komentar