Support by PELAUT SAMUDRA TRUST DESA
Rencana Indonesia membentuk entitas negara untuk memperketat kontrol terhadap ekspor komoditas strategis menandai lahirnya fase baru dalam arah ekonomi-politik nasional. Di tengah tekanan berat terhadap rupiah, keluarnya modal asing, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, pemerintah tampaknya mulai membangun model pertahanan ekonomi yang lebih tersentralisasi dengan menempatkan komoditas strategis sebagai instrumen utama stabilitas nasional.
Entitas yang dimaksud bukan sekadar lembaga administratif biasa. Dalam konteks strategis, entitas ini kemungkinan akan berfungsi sebagai badan pengendali atau otorita ekspor nasional yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, timah, tembaga, dan komoditas utama lain penghasil devisa. Secara praktis, badan tersebut dapat berperan mengoordinasikan eksportir, mengatur repatriasi devisa hasil ekspor, menjaga likuiditas dolar di dalam negeri, hingga memperkuat kontrol negara terhadap arus perdagangan strategis nasional.
Jika benar direalisasikan, maka Indonesia sedang bergerak menuju model “single channel strategic export authority” — semacam pusat kendali ekspor nasional untuk komoditas strategis. Dalam perspektif geopolitik-ekonomi, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memandang devisa ekspor bukan hanya sebagai hasil perdagangan, tetapi sebagai bagian dari instrumen pertahanan ekonomi negara di tengah perang finansial global.
Konteks global menjadi faktor utama di balik munculnya gagasan tersebut. Perang Timur Tengah telah memperburuk prospek ekonomi dunia dan memicu kenaikan harga minyak global. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 melambat menjadi sekitar 3%, sementara inflasi dunia meningkat hingga 4,3%. Di saat yang sama, suku bunga tinggi Amerika Serikat membuat modal internasional bergerak keluar dari emerging markets menuju aset safe haven seperti US Treasury.
Fenomena “flight to safety” ini memperkuat dolar AS dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah yang sempat menembus Rp17.700 per dolar AS. Dalam situasi seperti ini, pemerintah Indonesia menghadapi ancaman serius berupa pelarian modal asing, melemahnya cadangan devisa, dan meningkatnya tekanan terhadap pasar keuangan nasional.
Karena itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tampaknya mulai mengambil pendekatan baru: memastikan dolar hasil ekspor komoditas tetap berada di dalam negeri lebih lama untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Negara ingin mengurangi ketergantungan terhadap arus modal asing jangka pendek dengan memanfaatkan kekuatan sumber daya alam sebagai fondasi stabilitas finansial nasional.
Langkah tersebut sangat masuk akal jika melihat posisi strategis Indonesia dalam ekonomi global. Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, salah satu eksportir batu bara terbesar, dan pemain utama dalam rantai pasok nikel global untuk industri baterai kendaraan listrik. Dalam era transisi energi dan perang mineral kritis, komoditas seperti nikel, tembaga, dan CPO telah berubah menjadi aset geopolitik.
Dengan kata lain, dunia kini memasuki era “resource geopolitics”, di mana negara-negara mulai memperebutkan kontrol atas energi, mineral, dan rantai pasok strategis. Dalam situasi seperti ini, Indonesia tampaknya tidak ingin lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah global tanpa memiliki kontrol terhadap arus devisa dan leverage ekonominya sendiri.
Namun pasar global langsung merespons negatif rumor pembentukan entitas tersebut. Investor khawatir Indonesia sedang bergerak menuju model ekonomi yang terlalu intervensif dan sulit diprediksi. Ketakutan muncul terhadap kemungkinan kontrol harga, hambatan ekspor, bertambahnya birokrasi, serta meningkatnya dominasi negara dalam sektor strategis. Akibatnya, saham-saham komoditas seperti Bumi Resources, Indika Energy, Merdeka Battery Materials, dan Amman Mineral Internasional mengalami tekanan besar di pasar.
Kejatuhan Jakarta Composite Index lebih dari 26% sepanjang tahun memperlihatkan bahwa pasar sedang melakukan repricing terhadap risiko Indonesia. Investor global kini tidak hanya menilai kondisi ekonomi Indonesia, tetapi juga mencoba membaca arah ideologis kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo.
Di tengah tekanan tersebut, komunikasi intens antara Sufmi Dasco Ahmad dan Perry Warjiyo menjadi bagian penting dari strategi stabilisasi nasional. Perry menjalankan fungsi teknokratik menjaga stabilitas moneter melalui pembatasan pembelian dolar tanpa underlying transaction dan kebijakan moneter defensif lainnya. Sementara Dasco memainkan peran stabilisasi politik dan komunikasi publik dengan melakukan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan, Danantara Indonesia, serta Bursa Efek Indonesia untuk menjaga psikologi pasar.
Koordinasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia sedang membangun model “state-coordinated capitalism”, di mana negara tidak lagi hanya bertindak sebagai regulator, tetapi sebagai koordinator aktif seluruh instrumen strategis ekonomi nasional. BI menjaga stabilitas moneter, OJK menjaga sistem keuangan, Danantara berpotensi menjadi kendaraan investasi strategis negara, sementara kekuasaan politik bertindak sebagai pusat konsolidasi nasional menghadapi tekanan global.
Namun tantangan terbesar dari model ini adalah menjaga keseimbangan antara nasionalisme ekonomi dan kepercayaan pasar. Pasar internasional sebenarnya tidak menolak negara yang kuat, tetapi sangat sensitif terhadap ketidakpastian regulasi dan intervensi yang dianggap berlebihan. Karena itu, keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga transparansi, kepastian hukum, dan independensi institusi ekonomi.
Apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini bukan sekadar gejolak rupiah atau koreksi pasar saham biasa. Ini adalah awal dari transformasi besar dalam arsitektur ekonomi nasional: ketika negara mulai mengambil kembali kontrol atas sumber daya strategis, devisa, dan arus modal sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi di tengah dunia yang semakin tidak stabil dan terfragmentasi secara geopolitik.
Komentar