Pangkalpinang, indomaritim.com – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di pulau-pulau terpencil, agar warga mendapatkan mengakses layanan dengan mudah, cepat dan aman.
“Kami mendorong pemda menjadikan peningkatan aksesibilitas kesehatan di wilayah kepulauan sebagai prioritas, karena warga kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah dijangkau dan berkualitas,” kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Babel, Kgs Chris Fither di Pangkalpinang, Minggu.
Menurut Antara, Fither mengatakan, hasil dialog dengan pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat di Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan, Ombudsman Kepulauan Babel mencermati berbagai kendala pelayanan kesehatan di daerah pulau terpencil ini.
Kendala layanan kesehatan di Kepulauan Pongok ini diantaranya masih terbatasnya tenaga dokter, keterbatasan sarana dan prasarana rujukan, belum tersedianya ambulans yang memadai untuk kondisi kegawatdaruratan.
Selain itu, kondisi beberapa ruas jalan menuju Puskesmas Kepulauan Pongok yang masih mengalami kerusakan, sehingga memengaruhi kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
“Kami juga memperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat Kepulauan Pongok masih terdaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Tanjung Labu yang berada di Pulau Lepar,” katanya.
Menurut dia kondisi peserta JKN masyarakat di kepulauan ini kurang ideal mengingat pelayanan sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga berpotensi menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan layanan kesehatan, terutama dalam keadaan mendesak.
“Wilayah kepulauan memiliki tantangan pelayanan publik yang berbeda dengan wilayah daratan. Persoalannya bukan hanya apakah fasilitas tersedia, tetapi apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah, cepat, dan aman,” katanya.
Ia menyatakan kondisi geografis tidak boleh menjadi faktor yang mengurangi kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Sebaliknya, karakteristik wilayah kepulauan harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian sumber daya agar pelayanan publik semakin adaptif dan berkeadilan.
“Melalui rangkaian kegiatan di Kepulauan Pongok, kami berharap berbagai temuan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta instansi terkait dalam merumuskan kebijakan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap karakteristik wilayah kepulauan,” katanya. (HAA)
Komentar