Jakarta, indomaritim.com – Komunitas Pengguna Kapal Penyeberangan Nusantara (KPK-PN) menilai langkah PT ASDP Indonesia Ferry dalam menangani insiden kebakaran KMP Batumandi telah dilakukan secara tepat, dengan mengutamakan keselamatan penumpang.
“Penanganan insiden kapal terbakar tidak dapat dinilai hanya dari kondisi akhir kapal, tetapi harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan prioritas penyelamatan jiwa, keamanan pelayaran, mitigasi risiko lingkungan, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan investigasi,” kata Koordinator KPK-PN Maruly Hendra Utama terkonfirmasi di Jakarta, Kamis seperti dikutip dari Antara.
Menurut KPK-PN, keselamatan pengguna jasa menjadi prioritas utama dalam setiap kejadian pelayaran, sehingga tindakan ASDP yang mengikuti prosedur darurat dinilai sudah sesuai ketentuan.
Maruly mengaku sebagai orang yang pernah mengikuti pelatihan health, safety, and environment (HSE) maupun kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menilai, langkah tanggap darurat yang dilakukan ASDP menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai risiko secara bersamaan.
Dalam situasi kebakaran kapal, keputusan yang terburu-buru justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak memperhitungkan kondisi kapal, keselamatan awak dan penumpang, serta dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan.
Dalam situasi darurat seperti kebakaran KMP Batumandi, kata dia, ukuran paling mendasar adalah bagaimana keselamatan jiwa diprioritaskan dan risiko lanjutan dikendalikan.
Penanganan tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus memperhitungkan keamanan alur pelayaran, potensi pencemaran laut, kondisi kapal, dan kebutuhan investigasi.
“Dari perspektif itu, langkah-langkah tanggap darurat ASDP patut diapresiasi,” ujar Maruly.
Insiden kebakaran KMP Batumandi terjadi di alur masuk Pelabuhan Merak, Banten, dan ASDP bersama Kementerian Perhubungan langsung melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
KPK-PN melihat langkah ASDP dalam mengamankan penumpang, melakukan pendataan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko setelah kejadian tersebut.
Selain penanganan keselamatan, ASDP juga memastikan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap berjalan dengan pengaturan layanan, agar aktivitas transportasi masyarakat tidak mengalami gangguan berarti.
KPK-PN menilai pengelolaan kondisi pascakejadian menunjukkan pentingnya sinergi antara operator kapal, regulator, dan lembaga terkait untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan nasional.
Dalam proses lanjutan, ASDP turut mendukung langkah pengamanan lokasi kapal serta koordinasi persiapan operasi pengangkatan KMP Batumandi dengan memperhatikan aspek keselamatan pelayaran.
KPK-PN juga mengapresiasi upaya ASDP dalam memastikan hak-hak penumpang tetap diperhatikan melalui koordinasi bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Raharja, dan pihak asuransi terkait.
Pemenuhan hak penumpang tersebut mencakup proses pendataan serta tindak lanjut klaim sesuai ketentuan, sehingga masyarakat terdampak memperoleh kepastian layanan setelah kejadian berlangsung.
Menurut KPK-PN, penanganan insiden transportasi laut membutuhkan komunikasi terbuka dan koordinasi cepat agar informasi kepada masyarakat tersampaikan secara akurat serta menghindari kesimpangsiuran.
KPK-PN berharap evaluasi menyeluruh terus dilakukan oleh seluruh pihak terkait guna memperkuat standar keselamatan pelayaran dan meningkatkan kesiapan menghadapi potensi kejadian serupa.
Komunitas tersebut menegaskan industri penyeberangan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, operator, dan pengguna jasa untuk menciptakan layanan transportasi laut yang aman.
Dengan langkah penanganan yang telah dilakukan, KPK-PN menilai ASDP telah menunjukkan komitmen menjaga keselamatan penumpang sekaligus mempertahankan keberlangsungan layanan penyeberangan nasional. (Dul)
Komentar