Istanbul, indomaritim.com – Inggris harus siap bertempur dan memenangkan perang dalam 1.000 hari ke depan, seiring dengan upaya negara-negara yang memusuhi Inggris untuk memperluas kemampuan militer mereka, kata Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting.
Dalam tulisannya di surat kabar The Telegraph, Sabtu, Streeting menyatakan bahwa pihak yang memusuhi Inggris mungkin akan siap melancarkan serangan pada 2030. Hal itu memberikan waktu bagi Inggris dan sekutu NATO-nya selama kurang lebih tiga tahun untuk melakukan persiapan.
“Keinginan pihak lawan untuk mencelakai kita bukanlah hal baru. Yang telah berubah adalah kapasitas mereka. Menjelang 2030, kekuatan militer dan ekonomi perang mereka dapat menempatkan mereka dalam posisi untuk melancarkan serangan,” tulisnya seperti dikutip Antara.
“Ini memberi kita waktu sedikit lebih dari 1.000 hari untuk menyelesaikan misi kita: bersiap bersama sekutu untuk bertempur dan meraih kemenangan,” katanya.
“Untuk mencegah skenario terburuk, kita harus bersiap menghadapinya. Prioritas utama saya adalah memastikan negara ini siap untuk bertempur dan memenangkan perang,” tambahnya.
Streeting juga memperingatkan tentang meningkatnya ancaman dari negara-negara yang memusuhi Inggris, serangan siber, kejahatan terorganisir, serta perubahan iklim, termasuk risiko terhadap infrastruktur vital.
Saat berbicara di BBC, dia mengatakan bahwa Inggris menghadapi tingkat ancaman yang lebih besar “dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi sepanjang hidup saya, atau setidaknya sebagian besar masa hidup saya.”
Peringatan itu disampaikan bersamaan dengan peluncuran kampanye pemerintah bertajuk “Be Ready” (Bersiaplah), yang mengimbau rumah tangga untuk menyimpan persediaan kebutuhan pokok yang cukup untuk bertahan selama tiga hari jika terjadi keadaan darurat nasional.
Panduan tersebut menyarankan agar masyarakat menyimpan air minum dalam kemasan, makanan yang tidak mudah rusak, uang tunai, dan kebutuhan penting lainnya di rumah.
Pemerintah menyatakan bahwa inisiatif itu bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sebagai respons terhadap peringatan intelijen tertentu.
Streeting berpendapat bahwa istilah seperti “perang hibrida” dan “ancaman zona abu-abu” tidak cukup menggambarkan risiko yang ditimbulkan oleh negara-negara yang memusuhi Inggris.
“Sangat penting bagi kita untuk bertanya kepada rumah tangga maupun pelaku bisnis: apakah mereka sudah bersiap? Apakah mereka sudah siap siaga? Apakah mereka tahu bagaimana harus merespons jika muncul tantangan-tantangan yang mungkin terjadi?” ujarnya, sebagaimana dikutip oleh The Mirror.
“Menghadapi ancaman-ancaman tersebut, yang bukan sekadar hipotesis melainkan nyata, dan bukan terjadi di tempat lain melainkan semakin nyata di sini, kita harus meningkatkan upaya dan menanggapi ketahanan nasional serta pertahanan nasional kita dengan serius,” tambahnya.
Pemerintah merujuk pada insiden keamanan perangkat lunak PHP baru-baru ini sebagai bukti tambahan perlunya kesiapsiagaan.
Kerentanan yang diungkap pada Rabu mendorong pemerintah dan pelaku bisnis di seluruh dunia untuk memperkuat sistem mereka, memicu jutaan upaya peretasan, dan menyebabkan sejumlah layanan tidak dapat beroperasi.
Streeting memperingatkan bahwa insiden siber dapat menjadi lebih sering terjadi seiring dengan kecerdasan buatan yang mempermudah pihak penyerang untuk menembus pertahanan konvensional.
Perdana Menteri Inggris Andy Burnham juga menyerukan pendekatan yang lebih proaktif dalam menghadapi keadaan darurat.
Dalam sebuah pertemuan mengenai penanganan kebakaran hutan, dia menyatakan bahwa Inggris sebelumnya berada dalam posisi “kurang siap” (selalu bereaksi terlambat), seraya mengumumkan rencana baru penanganan kebakaran hutan yang mencakup pengerahan pesawat militer.
“Ini bukan soal panik. Ini soal mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup guna membantu Anda bertahan jika terjadi situasi sulit,” kata Burnham kepada BBC.
Imbauan dari Inggris itu sejalan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa pada Maret 2025, yang mendesak warga Uni Eropa untuk menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan selama 72 jam, berisi kebutuhan pokok seperti makanan, air, uang tunai, dan power bank. (Edo)
Komentar