Jakarta, indomaritim.com – Kapal cepat Paus 3 meninggalkan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara tepat pukul 08.00 WIB, pertengahan Oktober 2026. Perlahan, riuh aktivitas dermaga tertinggal di belakang seiring dengan laju kapal yang semakin kencang menyusuri Teluk Jakarta, menuju tiga pulau bersejarah di gugusan Kepulauan Seribu: Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor.
Di kabin penumpang, sekitar 40 wisatawan lokal dan mancanegara larut dengan dunia masing-masing, menyaksikan pemandangan hamparan bagan tancap di perairan teluk sebelum tiba di pulau-pulau yang menyimpan cerita panjang perjalanan sejarah ibu kota di masa lalu.
Tidak perlu menempuh perjalanan berjam-jam untuk menemukan jejak masa lalu di tengah pulau itu. Cukup sekitar 25 menit, wisatawan sudah tiba di Pulau Onrust, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor. Tiga pulau itu merupakan bagian dari 110 pulau yang berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.
Ketiga pulau menawarkan pengalaman yang berbeda. Di Pulau Onrust, pengunjung dapat menelusuri bangunan bersejarah dan museum arkeologi. Pulau Cipir menyuguhkan suasana yang lebih lapang, bahkan menjadi salah satu pilihan berkemah, dan di Pulau Kelor, reruntuhan benteng Belanda menjadi pengingat pulau kecil itu pernah menjadi bagian penting dari pertahanan maritim Batavia.
Pada akhir pekan, kawasan tersebut menjadi tujuan wisata warga Jakarta dan sekitarnya. Terlihat juga beberapa turis asing mengunjungi pulau itu. Wisatawan datang bersama keluarga, teman, atau komunitas. Sebagian datang untuk berjalan-jalan dan berfoto ria, sementara yang lain menghabiskan waktu lebih lama: berkemah di Pulau Cipir.
Semilir angin laut dan rindangnya pepohonan di pulau yang teduh membuat pengunjung bisa menikmati sisi lain dari kota metropolitan Jakarta yang bising, ramai, penuh kemacetan, dan polusi udara yang mengancam paru-paru kehidupan.
Inilah kontras Jakarta. Di tiga pulau ini, tidak ada mobil dengan klakson hingar-bingar, juga tidak ada motor dengan knalpot brong yang memekakkan telinga. Juga tidak ada kemacetan lalu lintas yang menjadi menu harian warga ibu kota. Pasalnya, di pulau itu tidak ada motor, mobil, maupun jalan raya!
Sisi lain yang juga kontras ada di malam hari. Bila pandangan mata di arahkan ke Kota Jakarta, maka samar-samar terlihat gemerlap cahaya listrik dengan latar depan sinar lampu dari ratusan bagan tancap di sekitaran Muara Angke, sementara di tiga pulau, aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara, PT. PLN (Persero) belum ada, kecuali dari penerangan listrik tenaga surya dan generator diesel.
Di sinilah masalahnya: bagaimana menghadirkan penerangan listrik yang memadai di tiga pulau bersejarah tersebut? Pulau-pulau itu layak mendapat aliran listrik, bukan karena dia merupakan bagian dari wilayah kabupaten administratif Jakarta, tetapi karena listrik perlu ada di sana untuk menerangi hasil kebudayaan masa lalu yang dinikmati masa kini, dan masa datang.
Pulau Onrust, Cipir, dan Kelor sesungguhnya bukan sekadar tempat untuk melepas penat dari hiruk-pikuk Jakarta. Ketiganya merupakan bagian dari gugusan pulau-pulau yang memiliki nilai sejarah, dan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2209 Tahun 2015. Karenanya, pulau itu layak mendapatkan aliran listrik dari PT. PLN (Persero).
Ketiga pulau itu menyimpan berbagai peninggalan yang merekam perjalanan Jayakarta-Batavia-Jakarta dari masa ke masa. Tiga pulau itu adalah saksi bisu dari kedidgayaan perusahaan dagang kompeni Belanda: Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang melahirkan penderitaan, penjajahan, dan penghinaan terhadap bangsa Indonesia selama 350 tahun oleh pemerintah Kolonial Belanda.
Di Pulau Kelor, Onrust, Cipir, masih bisa dilihat sisa-sisa benteng yang dilengkapi bastion sebagai sistem pertahanan maritim Belanda dalam melindungi Kota Batavia dari serbuan musuhnya yang datang dari Teluk Jakarta. Kini, benteng-benteng itu telah hancur, kecuali Benteng Martello di Pulau Kelor yang relatif masih utuh.
Kehancuran benteng-benteng penjajah itu tidak bisa dilepaskan dari dua peristiwa besar: serbuan armada Inggris di bawah pimpinan Laksamana Edward Pelle tahun 1806 dan dasyatnya gelombang tsunami dari letusan Gunung Krakatau pada 1883.
Reruntuhan bangunan, struktur benteng, dan sisa-sisa peninggalan masa lalu membuat ketiga pulau ini memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Pengunjung tidak hanya menikmati pemandangan laut, tetapi juga berhadapan dengan ruang yang menyimpan lapisan sejarah.
Matahari tenggelam, cahaya jadi persoalan
Bila malam menjelang, kegelapan segera memeluk pulau-pulau bersejarah itu. Aliran listrik PLN belum tiba di sana, bahkan ketika Indonesia sudah merdeka 81 tahun. “Kabel listrik bawah lautnya sudah diajukan tiga tahun berturut-turut, tapi belum ada kabar” kata Irdat Jumadi, petugas jaga di Pulau Cipir.
Berdasarkan penelusan literatur, baru 10 pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu yang menikmati aliran listrik PLN 24 jam yang disalurkan dari kabel bawah laut. Selain itu terdapat satu pulau yang mendapat asupan listrik dari kombinasi listrik tenaga surya dan tenaga diesel, serta dua pulau resort yang bermandi cahaya dari jaringan listrik kabel bawah laut.
Kondisi ini menjadi perhatian, terutama ketika jumlah pengunjung meningkat pada akhir pekan. Bagi wisatawan yang datang pada pagi hingga sore hari, keterbatasan penerangan mungkin tidak terlalu terasa. Namun, berbeda bagi mereka yang memilih berkemah dan menghabiskan malam di Pulau Cipir.
Ketika cahaya matahari menghilang, kebutuhan penerangan menjadi penting. Lampu bukan sekadar fasilitas untuk membuat suasana lebih nyaman. Penerangan juga berkaitan dengan keamanan, mobilitas di sekitar kawasan, serta aktivitas petugas yang harus menjaga dan mengawasi situs bersejarah.
Ketergantungan pada tenaga surya dan tenaga diesel tentu memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan energi di pulau-pulau tersebut. Namun, kapasitas, kondisi, dan kemampuan sistem yang tersedia tampaknya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Sebagai kawasan cagar budaya, ketiga pulau membutuhkan pengelolaan yang mampu menjaga kelestarian peninggalan sejarah sekaligus memastikan aktivitas pengunjung berlangsung dengan aman.
Ketiadaan jaringan PLN di Pulau Onrust, Cipir, dan Kelor bukan semata-mata persoalan jarak. Membawa listrik ke pulau-pulau tersebut membutuhkan perencanaan teknis dan perhitungan ekonomi yang tidak sederhana, layaknya sebuah perusahaan berbasis bisnis dan pelayanan umum.
Pemasangan kabel listrik bawah laut memang membutuhkan biaya besar. Pertimbangan lainnya adalah tidak adanya permukiman penduduk tetap di pulau-pulau tersebut, sementara aktivitas yang berlangsung lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan kawasan dan kunjungan wisata.
Informasi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam memperluas akses listrik ke wilayah yang tidak memiliki banyak pelanggan tetap. Dari sisi penyediaan infrastruktur, investasi jaringan harus mempertimbangkan biaya pembangunan, pemeliharaan, kebutuhan daya, serta keberlanjutan operasional.
Meski demikian, nilai sebuah pulau tidak selalu dapat diukur dari jumlah penduduk yang menetap di sana. Pulau Onrust, Cipir, dan Kelor menyimpan aset sejarah yang menjadi bagian dari identitas Jakarta. Kawasan ini juga mendukung kegiatan pariwisata, edukasi sejarah, dan pelestarian kebudayaan.
Karena itu, kebutuhan energi di kawasan tersebut layak dilihat secara lebih luas. Bukan hanya berapa banyak pelanggan yang akan menggunakan listrik, tetapi juga bagaimana energi dapat mendukung pelestarian warisan budaya dan pengembangan destinasi wisata yang dikelola secara berkelanjutan.
Energi untuk menjaga warisan masa lalu
Kondisi ketiga pulau tersebut menghadirkan pertanyaan yang lebih besar tentang pemerataan akses energi listrik. Apakah kawasan yang tidak memiliki permukiman otomatis tidak memiliki kebutuhan listrik yang mendesak? Bagaimana dengan tempat-tempat yang memiliki fungsi penting bagi pendidikan, kebudayaan, konservasi, dan pariwisata?
Tentu, menghadirkan jaringan listrik konvensional bukan satu-satunya pilihan. Pemanfaatan energi surya dengan kapasitas penyimpanan baterai yang memadai, sistem hibrida, atau solusi energi mandiri lainnya dapat menjadi alternatif yang perlu dikaji. Setiap pilihan harus disesuaikan dengan karakteristik pulau, kebutuhan daya, kondisi lingkungan, serta ketentuan pelestarian cagar budaya.
Bagi PLN, tantangan di pulau-pulau ini dapat menjadi ruang untuk mengkaji model penyediaan energi listrik yang sesuai bagi kawasan wisata dan cagar budaya yang tidak dihuni secara permanen. Koordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola kawasan, serta pihak terkait menjadi penting untuk memetakan kebutuhan dan menentukan skema yang paling memungkinkan.
Pulau Onrust, Cipir, dan Kelor menjadi pengingat bahwa energi berkeadilan bukan semata-mata tentang menghadirkan listrik ke rumah-rumah penduduk. Lebih dari itu, akses energi juga perlu menjangkau ruang-ruang yang memiliki manfaat bagi masyarakat, termasuk kawasan cagar budaya dan destinasi wisata yang menjadi bagian dari identitas bangsa.
Penerangan yang memadai dapat mendukung keamanan pengunjung, aktivitas pengelola, sekaligus upaya merawat warisan sejarah agar tetap dapat dinikmati generasi mendatang. Tantangannya memang tidak sederhana, terutama karena pembangunan jaringan listrik bawah laut membutuhkan investasi dan kajian teknis yang matang.
Namun, keterbatasan tersebut seharusnya menjadi ruang untuk mencari solusi energi yang sesuai dengan karakteristik pulau. Energi berkeadilan berarti memperluas akses sekaligus memastikan manfaat energi dapat dirasakan lebih banyak pihak. Jangan sampai pulau-pulau yang begitu dekat dengan Jakarta ini hanya terang oleh cahaya matahari, tetapi belum memperoleh dukungan energi yang memadai untuk menjaga sejarah dan melayani masyarakat. (Haresti Asysy Amrihani)
Komentar