Ambon, indomaritim.com – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mengusulkan pengaturan dana khusus bagi daerah kepulauan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pendanaan di wilayah berciri kepulauan, termasuk Maluku.
“Yang menjadi kekhususan pertama adalah karakteristik geografisnya. Luas laut lebih besar dari luas darat, kemudian kendala geografis yang begitu rumit, pulau-pulau yang jumlahnya ribuan, serta tantangan konektivitas,” kata Mercy di Ambon, Senin (9/11) seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan RUU tersebut dirancang menggunakan pendekatan “lex specialis” atau pengaturan hukum khusus yang mempertimbangkan karakteristik geografis, tantangan konektivitas, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat kepulauan.
Menurut dia, karakteristik wilayah kepulauan berbeda dengan daratan karena memiliki wilayah laut lebih luas dan jumlah pulau yang banyak, sehingga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik dan pembangunan.
Mercy menilai mekanisme pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya menjawab persoalan struktural wilayah kepulauan. Karena itu, diperlukan pengaturan kewenangan pemerintah daerah dan dukungan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.
“Karena itu, diperlukan instrumen pendanaan khusus berupa dana kepulauan di luar mekanisme transfer ke daerah yang berlaku umum,” ucapnya.
Pengaturan dana khusus tersebut, kata dia, diharapkan dapat mempertimbangkan beban pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan yang selama ini menghadapi kendala geografis.
Dengan skema pendanaan yang lebih proporsional, pemerintah daerah diharapkan memiliki dukungan memadai untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Menurut dia, regulasi tersebut juga diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, pelayanan publik, dan pengembangan sektor maritim melalui dukungan kewenangan serta pendanaan yang lebih proporsional. (Edo)
Komentar