Jakarta, indomaritim.com – Pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi senilai Rp883,4 miliar untuk menghadapi periode angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Kebijakan tersebut menyasar empat moda transportasi, termasuk angkutan laut melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan angkutan penyeberangan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry.
Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, program stimulus ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas penumpang, mendorong aktivitas ekonomi, serta menggerakkan konsumsi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di daerah tujuan perjalanan.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut dengan merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui kanal resmi masing-masing operator. Hal ini mengingat kuota stimulus yang disediakan pemerintah terbatas sekaligus untuk mengantisipasi potensi penipuan tiket.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat pengawasan keselamatan transportasi menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub untuk mengintensifkan pemeriksaan kelaikan sarana transportasi atau ramp check pada seluruh moda, mulai dari transportasi darat, laut, penyeberangan, udara, hingga perkeretaapian.
“Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh,” ujar Dudy di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Khusus sektor transportasi laut dan penyeberangan, Kemenhub menjadwalkan pemeriksaan kelaiklautan terhadap 2.140 kapal sepanjang November 2026. Pemeriksaan tersebut melibatkan 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenhub.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan armada kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan siap melayani masyarakat selama periode puncak angkutan Nataru. Kesiapan kapal menjadi perhatian penting mengingat peningkatan aktivitas perjalanan melalui jalur laut dan penyeberangan berpotensi terjadi selama libur panjang.
Pengawasan keselamatan juga dilakukan pada moda transportasi lainnya. Untuk angkutan darat, pemeriksaan kelaikan armada bus dioptimalkan melalui sistem digital terintegrasi MitraDarat.
Sementara itu, sektor penerbangan akan menjalani pemeriksaan atau ramp inspection di 20 bandar udara. Inspeksi kesiapan keselamatan juga dijadwalkan pada 223 bandara mulai 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
Adapun pada sektor perkeretaapian, Kemenhub akan melakukan pemeriksaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), termasuk kelaikan sarana dan prasarana untuk memastikan operasional perjalanan kereta api selama masa angkutan Nataru berjalan sesuai ketentuan.
Menhub Dudy menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan operator transportasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Melalui kombinasi stimulus tarif dan penguatan pengawasan keselamatan, pemerintah berharap penyelenggaraan angkutan Nataru 2026/2027 dapat berlangsung lancar, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (ASM).
Komentar