Jakarta, indomaritim.com – Perlindungan hutan Indonesia tidak cukup dilakukan melalui penanaman pohon dan kampanye penghentian deforestasi. Upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pengakuan hak masyarakat adat, penguatan ekonomi komunitas sekitar hutan, serta perubahan kebijakan yang menjamin keadilan ekologis.
Pesan itu mengemuka dalam IRI Indonesia Advisory Council Meeting yang diselenggarakan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia pada 16–17 November 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta. Mengangkat tema “Iman Menuju Aksi: Bersama Melindungi Hutan dan Menegakkan Keadilan Ekologis” (From Faith to Action: Protecting Forests and Advancing Environmental Justice), pertemuan ini menjadi ruang refleksi sekaligus konsolidasi untuk memperkuat arah gerakan IRI Indonesia memasuki 2027.
Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, gerakan masyarakat adat, dan jejaring ekonomi komunitas. Hadir di antaranya Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Dr. Joko Triharyanto, aktivis masyarakat adat Abdon Nababan, serta Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) Lishia Erza.
Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, menegaskan bahwa tahun 2027 harus menjadi momentum perubahan pendekatan gerakan, dari sekadar membangun kesadaran menuju aksi kolektif yang menghasilkan dampak transformatif.
“Perlindungan hutan tidak boleh berhenti pada membangun kesadaran. Kita harus bergerak menuju aksi kolektif yang menghadirkan dampak nyata. Hutan harus tetap lestari sekaligus mampu menghidupi masyarakat adat dan komunitas di sekitarnya. Inilah saatnya iman diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi hutan dan menegakkan keadilan ekologis,” ujar Hening.
Menurut dia, penguatan ekonomi masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan perlu menjadi bagian penting dari agenda perlindungan hutan IRI Indonesia pada 2027. Dengan demikian, gerakan lintas iman tidak hanya memperkuat fondasi moral dan kelembagaan, tetapi juga menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melindungi Hutan dengan Memperkuat Penjaganya
Perspektif keagamaan menjadi salah satu landasan penting dalam membangun gerakan perlindungan hutan. Gugun Gumilar menyampaikan bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk merawat bumi sebagai rumah bersama.
Ia mengutip gagasan “One Earth, Many Religions”—satu bumi, banyak agama—sebagai pengingat bahwa seluruh umat beragama memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberlanjutan kehidupan.
Gugun juga menjelaskan kebijakan ekoteologi Kementerian Agama yang didorong untuk diterapkan melalui berbagai direktorat jenderal pembinaan umat beragama. Pendekatan ini diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam pendidikan, kehidupan keagamaan, serta praktik keseharian umat.
Sementara itu, Kepala BPDLH Dr. Joko Triharyanto membuka peluang kolaborasi dengan jejaring lintas iman untuk memperluas dukungan pembiayaan bagi aksi perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
“Posisinya bukan sharing, justru saya mencari mitra, mitra kerja sama,” kata Joko.
Ia menekankan bahwa kompleksitas persoalan lingkungan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga saja. Karena itu, kemitraan multipihak diperlukan agar upaya perlindungan hutan juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Dari perspektif masyarakat adat, Abdon Nababan mengingatkan bahwa masyarakat adat bukan sekadar kelompok yang tinggal di sekitar hutan. Mereka memiliki pengetahuan, spiritualitas, hukum, kelembagaan, serta praktik pengelolaan wilayah yang telah diwariskan lintas generasi.
“Perlindungan ekosistem alami yang paling murah dan efektif adalah dengan melindungi pelindung hutan, yaitu masyarakat adat dan kearifan tradisionalnya,” tegas Abdon.
Menurut dia, pengakuan dan perlindungan wilayah adat merupakan bagian penting dari strategi menjaga hutan tropis dan keanekaragaman hayati Indonesia. Masyarakat adat memiliki kepentingan langsung untuk mempertahankan wilayahnya karena hutan berkaitan erat dengan identitas budaya, sumber pangan, obat-obatan, dan keberlanjutan kehidupan mereka.
Dalam diskusi tersebut, Romo Aloysius Budi Purnomo Pr. anggota advisosy council IRI Indonesia dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) juga mengingatkan pentingnya melihat hutan sebagai sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan perlindungan hutan, menurut gagasan yang disampaikan dalam diskusi, perlu mengedepankan aspek sosial dan keberlanjutan kehidupan warga, bukan semata-mata pertimbangan ekonomi.
Pendekatan tersebut terangkum dalam prinsip “conserving while using”: pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan upaya konservasi. Dengan cara pandang ini, kepentingan ekonomi tidak boleh mengabaikan masyarakat dan ekosistem yang menjadi bagian dari hutan.
Dari Penguatan Fondasi Menuju Aksi Kolektif
Penguatan ekonomi komunitas menjadi perhatian berikutnya dalam pertemuan tersebut. Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi, Lishia Erza, menggarisbawahi pentingnya membangun model ekonomi yang membuat masyarakat memperoleh penghidupan layak dari upaya menjaga hutan.
“Amanah menjaga ciptaan tidak bisa dijalankan dengan perut lapar. Hutan hanya akan dijaga kalau menjaganya lebih menghidupi daripada menebangnya,” ujar Lishia.
Ia menjelaskan, jejaring lintas iman memiliki tiga modal penting untuk mendorong ekonomi berbasis hutan, yakni kepercayaan, pasar, dan dana sosial. Kepercayaan memberikan legitimasi sosial di tingkat komunitas. Pasar dapat dibangun melalui pesantren, sekolah, rumah sakit, dan lembaga keagamaan. Sementara itu, zakat, wakaf, kolekte, dan dana punia berpotensi menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi inisiatif ekonomi komunitas.
Gagasan tersebut mempertegas bahwa agenda konservasi perlu terhubung dengan pengembangan usaha masyarakat, akses pasar, dan skema pembiayaan yang inklusif. Dengan begitu, masyarakat tidak ditempatkan sebagai objek program, melainkan sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat dari keberlanjutan hutan.
Selain mengevaluasi capaian, pembelajaran, dan tantangan IRI Indonesia sepanjang 2026, pertemuan Dewan Penasihat juga membahas roadmap dan arah strategis gerakan untuk periode 2027–2029. Dalam presentasinya, Hening Parlan memaparkan lima jalur strategis, yaitu Act, Campaign, Advocate, Institutionalize, dan Scale Up.
Roadmap tersebut mengarahkan IRI Indonesia untuk bergerak dari penguatan fondasi gerakan menuju aksi kolektif dan dampak transformatif. Pelaksanaannya mencakup aksi nyata di tingkat komunitas, kampanye untuk membangun kesadaran publik, advokasi untuk memengaruhi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan model gerakan yang berkelanjutan.
Para anggota Dewan Penasihat memberikan dukungan terhadap roadmap yang dipaparkan Hening. Mereka juga menyampaikan masukan dan kesediaan untuk berkontribusi sesuai bidang keahlian, pengalaman, serta jejaring masing-masing. Dukungan tersebut menjadi modal penting agar rencana strategis tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi program dan aksi nyata di berbagai komunitas.
Sejumlah masukan juga menekankan pentingnya menghubungkan keenam area kontribusi strategis IRI Indonesia, mulai dari ekonomi hutan dan penghidupan masyarakat, pendidikan berbasis keagamaan, kampanye dan komunikasi publik, advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan dan kemitraan strategis, hingga aksi komunitas dan perlindungan hutan.
Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, prioritas advokasi, serta rumusan rencana kerja IRI Indonesia tahun 2027 yang dilengkapi target, indikator kinerja, dan mekanisme tindak lanjut.
Memasuki Fase 3 hingga 2029 dengan komitmen No Forest, No Future, IRI Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat kepemimpinan kolektif dan kolaborasi lintas sektor. Sebab, menyelamatkan hutan bukan semata-mata urusan konservasi, melainkan juga perjuangan menjaga ruang hidup, memperjuangkan hak masyarakat adat, dan memastikan keadilan bagi generasi mendatang. (As)














Komentar