Jakarta, indomaritim.com – Menjaga hutan tidak cukup hanya dengan melarang penebangan atau mengajak masyarakat menanam pohon. Upaya perlindungan hutan membutuhkan dukungan pembiayaan, penguatan ekonomi komunitas, dan kemitraan yang memastikan masyarakat di sekitar hutan memperoleh manfaat nyata dari kelestarian alam.
Perspektif itu mengemuka dalam pertemuan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia bersama Dewan Penasihat (Advisory Council) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dr. Joko Triharyanto, menegaskan bahwa lembaganya justru sedang mencari mitra untuk memperluas kerja sama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks.
“Posisinya bukan sharing, justru saya mencari mitra, mitra kerja sama,” kata Joko di hadapan anggota Dewan Penasihat IRI Indonesia.
Menurut dia, krisis iklim, krisis energi, tekanan terhadap sumber daya alam, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak mungkin ditangani oleh satu lembaga secara sendiri-sendiri. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak. BPDLH, kata Joko, berupaya membangun aliansi seluas mungkin dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian dan kapasitas untuk melakukan aksi lingkungan.
“Tidak bisa kita bekerja sendiri. Justru kita cari bagaimana kita bisa beraliansi sebanyak mungkin,” ujarnya.
Pernyataan tersebut membuka peluang penting bagi gerakan lintas iman. Sebab, perlindungan hutan tidak hanya berkaitan dengan konservasi, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat adat dan komunitas lokal dapat mempertahankan ruang hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Joko menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam pendanaan lingkungan adalah memastikan sumber dana dapat menjangkau penerima manfaat di tingkat tapak. Menurut dia, BPDLH memiliki fleksibilitas untuk mengelola pendanaan dari berbagai sumber, termasuk kerja sama internasional, bilateral, filantropi, dan lembaga keuangan pembangunan multilateral.
Fleksibilitas tersebut memungkinkan dukungan diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adat, komunitas lokal, individu, dan organisasi. Dengan demikian, pembiayaan tidak semata-mata berhenti pada proyek atau kegiatan administratif, tetapi dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Namun, akses pendanaan harus disertai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Joko menekankan pentingnya penerapan safeguard atau perangkat pengaman sosial dan lingkungan yang disusun berdasarkan praktik terbaik internasional. Mekanisme ini diperlukan untuk memastikan pendanaan tidak memicu konflik sosial, merampas hak masyarakat, atau justru menghadirkan ketidakadilan baru.
“Carbon itu bukan tujuan. Carbon itu adalah intervensi. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting dalam melihat ekonomi hutan. Nilai karbon memang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan konservasi, tetapi manfaat hutan jauh lebih luas, mulai dari keanekaragaman hayati, perlindungan ekosistem, pengetahuan masyarakat adat, hingga keberlanjutan sumber penghidupan komunitas lokal.
Joko juga mengingatkan bahwa bantuan atau hibah tidak dapat menjadi sandaran permanen bagi masyarakat. Dukungan perlu dirancang sebagai proses pemberdayaan bertahap. Kelompok yang masih membutuhkan penguatan kapasitas dapat memperoleh pendampingan awal. Ketika kelembagaan dan proses bisnisnya semakin baik, mereka perlu didorong menuju pembiayaan investasi agar mampu berkembang secara mandiri.
BPDLH, lanjutnya, juga tidak ingin bekerja dengan pendekatan proyek yang terpisah-pisah. Berbagai program perlu diintegrasikan dalam klaster sehingga membentuk ekosistem pendanaan dan pemberdayaan yang saling terhubung. Pendekatan ini diharapkan membuat dukungan lingkungan memiliki dampak lebih panjang daripada sekadar menyelesaikan satu kegiatan.
Menghubungkan gerakan iman dengan ekonomi masyarakat
Gagasan tersebut sejalan dengan arah strategis IRI Indonesia pada 2027. Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, menyampaikan bahwa gerakan perlindungan hutan perlu bergerak dari penguatan fondasi menuju aksi kolektif yang menghasilkan dampak nyata. Salah satu perhatian penting adalah menghubungkan kelestarian hutan dengan kesejahteraan masyarakat adat dan warga yang hidup di sekitarnya.
“Tahun 2027, kami ingin mulai melihat bagaimana hasil hutan atau hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan, dalam konteks membangun ekonomi masyarakat adat dan warga sekitar hutan,” ujar Hening.
Karena itu, menurut Hening, perspektif BPDLH penting bagi IRI Indonesia untuk merumuskan bentuk kerja sama yang relevan. Gerakan lintas iman memiliki jaringan komunitas keagamaan yang luas dan dapat menjadi penghubung antara agenda perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat, serta peluang pendanaan lingkungan.
Pertemuan tersebut juga menghadirkan aktivis masyarakat adat Abdon Nababan dan Lishia Erza dari Koalisi Ekonomi Membumi (KEM). Keduanya memberikan perspektif mengenai posisi masyarakat adat sebagai penjaga hutan serta pentingnya membangun ekonomi yang memungkinkan hutan tetap lestari sekaligus menghidupi komunitas.
Bagi IRI Indonesia, dialog dengan BPDLH bukan sekadar pertukaran gagasan, melainkan langkah awal menjajaki kemitraan yang lebih konkret. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempertemukan kekuatan moral dan jaringan komunitas lintas iman dengan instrumen pendanaan, pengetahuan, serta pengalaman pemberdayaan masyarakat.
Memasuki Fase 3 hingga 2029 dengan komitmen No Forest, No Future, IRI Indonesia berupaya memperkuat kontribusi gerakan keagamaan dalam perlindungan hutan tropis dan pemenuhan hak masyarakat adat. Tantangannya adalah memastikan kesadaran ekologis tidak berhenti menjadi pesan moral, tetapi berkembang menjadi kerja bersama yang menghadirkan perubahan.
Sebab, hutan akan lebih mungkin terjaga ketika masyarakat yang hidup bersamanya memiliki kesempatan untuk sejahtera tanpa harus kehilangan sumber kehidupan. Melindungi hutan, pada akhirnya, bukan hanya soal menyelamatkan pepohonan, melainkan juga memastikan keadilan bagi manusia dan seluruh kehidupan yang bergantung padanya. (As)














Komentar