Bangka Barat, indomaritim.com – Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan keberadaan Posko Perwakilan Kejaksaan Negeri di Pelabuhan Tanjungkalian dan Tanjungular untuk menjaga dan meningkatkan keamanan kawasan pelabuhan agar kondusif.
“Kami menyambut baik penyediaan dua Posko Perwakilan Kejari Bangka Barat di Pelabuhan Tanjungkalian dan Tanjungular karena akan memperkuat pengawasan hukum sekaligus menjaga aktivitas menjadi lebih aman, tertib dan transparan,” kata Bupati Bangka Barat Markus di Mentok, Kamis.
Menurut dia, penyediaan posko tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan hukum sekaligus menjaga aktivitas kepelabuhanan agar berjalan aman, tertib dan transparan.
Ia mengatakan pengawasan di kawasan pelabuhan penting dilakukan karena dua lokasi tersebut memiliki peran besar dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Mentok memiliki posisi geografis strategis sebagai pintu gerbang utama keluar-masuk sisi barat Pulau Bangka, dan Pelabuhan Tanjungkalian selama ini menjadi jalur vital penyeberangan yang menghubungkan Bangka-Sumatra.
Sedangkan, Pelabuhan Tanjungular diproyeksikan menjadi pusat kegiatan bongkar muat kargo dan komoditas industri dalam skala besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Bangka Barat.
Tingginya mobilitas dan aktivitas ekonomi di dua pelabuhan itu membawa peluang kemajuan bagi daerah, namun di sisi lain, situasi tersebut juga menuntut kesiapan bersama dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, pelanggaran hukum, serta hambatan birokrasi yang dapat mengganggu kelancaran distribusi dan investasi.
Menurut dia, langkah Kejari Bangka Barat menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kejaksaan, terutama dalam pengamanan, pemantauan, dan deteksi dini terhadap berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
Keberadaan Posko Kejaksaan memiliki sejumlah manfaat penting bagi pengelolaan kawasan pelabuhan, antara lain memperkuat deteksi dini dan pengawasan hukum untuk mencegah potensi tindak pidana, penyelundupan, pungutan liar dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.
Selanjutnya, memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, operator pelabuhan, maupun masyarakat pengguna jasa transportasi laut. Dengan pengawasan dan pendampingan langsung di lapangan, sehingga hak-hak masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih terlindungi.
Selain itu, keberadaan posko juga memperkuat sinergisitas antarlembaga, mulai dari kejaksaan, pemerintah daerah, TNI/Polri, otoritas pelabuhan, ASDP, Pelindo, hingga instansi terkait lainnya.
“Keberadaan posko ini mempererat kolaborasi antara Kejaksaan dengan instansi lainnya dalam menciptakan tata kelola pelabuhan yang bersih, transparan dan berintegritas,” katanya.
Pemkab Bangka Barat siap mendukung keberadaan posko tersebut melalui penguatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
Ia meyakini keberadaan posko akan memberikan dampak positif pada pengawasan yang semakin optimal sehingga mampu menciptakan iklim kepelabuhanan yang kondusif.
“Dengan capaian itu maka aktivitas ekonomi dan investasi di Bangka Barat berkembang tanpa mengabaikan aturan hukum. Kita ingin memastikan pintu gerbang ini tidak hanya ramai dan maju secara ekonomi, tetapi juga tertib, aman, dan berlandaskan supremasi hukum,” katanya. (Edo)











Komentar