Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Mundurnya wakil presiden dan usulan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR untuk mengisi kursi wapres bukan peristiwa politik biasa. Dalam kerangka dua buku Prabowo, Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, peristiwa ini adalah ujian langsung dan paling serius atas tesis utama pemerintahannya. Buku pertama mendiagnosis bangsa yang kaya tetapi belum sejahtera karena kekayaan nasional terus mengalir keluar dan demokrasi mudah dikuasai pemodal. Buku kedua mencoba menerjemahkan diagnosis itu menjadi target pertumbuhan, program prioritas, dan enabler kelembagaan. Di antara diagnosis dan eksekusi itulah kursi wakil presiden menjadi penting.
Paradoks Indonesia merumuskan dua grand challenges. Pertama, kekayaan nasional terus mengalir ke luar negeri melalui trade misinvoicing, dana yang parkir di luar negeri, defisit neraca pendapatan primer, dan ketergantungan impor. Buku itu bahkan mengutip klaim total kebocoran hingga sekitar Rp2.800 triliun per tahun. Kedua, demokrasi mudah dikuasai pemodal karena politik berbiaya mahal, survei dapat dipesan, daftar pemilih bermasalah, dan media dikuasai pemilik modal. Solusinya bukan sekadar perubahan kebijakan, melainkan kembali ke ekonomi konstitusi Pasal 33 UUD 1945 asli dan mewujudkan demokrasi rakyat.
Strategi Transformasi Bangsa melangkah lebih jauh. Buku kedua itu menegaskan bahwa Indonesia hanya bisa menjadi negara maju pada 2045 dengan pertumbuhan agresif, rata-rata 6 sampai 7 persen pada lima tahun pertama, lalu dua digit secara berkelanjutan. Syarat lainnya adalah kembali ke Ekonomi Pancasila, dengan negara sebagai pelopor, bukan sekadar wasit. Buku itu juga menawarkan instrumen yang relatif konkret: Badan Penerimaan Negara dengan target rasio penerimaan 23 persen terhadap PDB, bukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan dengan menutup kebocoran; hilirisasi; BUMN sebagai ujung tombak; koperasi sebagai motor pemerataan; swasembada pangan, energi, dan air; serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Di sinilah rantai logikanya menjadi jelas. Pertumbuhan dua digit tidak mungkin dicapai jika kebocoran terus dibiarkan. Kebocoran hanya bisa ditutup jika penerimaan negara dan institusi reformasi diperkuat. Institusi reformasi hanya bisa diperkuat jika ada dukungan politik yang cukup. Dan dukungan politik itu diuji pertama-tama melalui pilihan wakil presiden. Dengan kata lain, kursi wapres bukan sekadar kursi pelengkap koalisi. Ia adalah simpul eksekusi bagi agenda menutup kebocoran, mendisiplinkan birokrasi, dan menjaga program prioritas agar tidak menjadi proyek rente baru.
Karena itu, ada dua jalur yang sama-sama berisiko. Jalur pertama adalah memilih wapres dari lingkaran inti presiden atau kader partai yang sangat loyal. Secara politik, jalur ini tampak aman. Ia memperkuat kendali presiden atas mesin pemerintahan dan mengurangi risiko konflik di dalam eksekutif. Tetapi dalam bahasa Paradoks Indonesia, jalur ini berisiko mereproduksi logika Kurawa, yaitu politik sebagai distribusi kekuasaan bagi segelintir elite. Wapres yang loyal tetapi lemah sebagai penyeimbang bisa membuat reformasi penerimaan negara, pemberantasan korupsi, dan penutupan kebocoran berjalan lambat karena tidak ada tekanan koreksi dari dalam.
Jalur kedua adalah memilih wapres dari partai besar di luar inti presiden atau figur yang lebih luas legitimasinya. Secara strategis, jalur ini bisa memperluas basis dukungan di parlemen dan memudahkan lolosnya undang-undang reformasi. Tetapi risikonya adalah matahari kembar, yaitu persaingan pengaruh antara presiden dan wapres yang dapat melumpuhkan eksekutif. Buku Strategi Transformasi Bangsa menegaskan perlunya negara sebagai pelopor. Pelopor yang terbelah tidak akan mampu mendisiplinkan birokrasi, merombak sistem penerimaan, dan menjaga hilirisasi dari tekanan kepentingan sektoral.
Dari sudut pandang geostrategik, pilihan wapres juga mengirim sinyal ke luar. Hilirisasi, swasembada pangan dan energi, serta diplomasi multi-alignment Indonesia di tengah rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat membutuhkan kredibilitas institusional. Mitra internasional dan investor akan membaca pilihan wapres sebagai tanda apakah agenda penutupan kebocoran dan hilirisasi bersifat institusional atau hanya proyek personal presiden. Jika wapres adalah figur reformis yang memiliki kapasitas fiskal dan integritas, sinyalnya adalah Indonesia sedang membangun institusi reformasi. Jika wapres adalah figur transaksional atau sekadar representasi elite, sinyalnya adalah status quo politik kembali dominan, dan risiko kebocoran serta ketidakpastian regulasi meningkat.
Maka, ukuran pilihan yang serius bukanlah siapa yang paling loyal atau siapa yang paling kuat secara elektoral. Ukuran itu adalah apakah wapres memiliki mandat dan kapasitas untuk mengawal empat hal. Pertama, reformasi penerimaan negara dan penutupan kebocoran, termasuk perpajakan, kepabeanan, dan pengadaan. Kedua, disiplin eksekusi program prioritas, seperti makan bergizi gratis, lumbung pangan, hilirisasi, rumah rakyat, serta BUMN dan koperasi, tanpa membuka ruang rente baru. Ketiga, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang tidak setengah hati. Keempat, menjaga stabilitas koalisi di parlemen sekaligus menjadi mitra koreksi yang menjaga checks and balances.
Jika Prabowo memilih wapres hanya sebagai hadiah politik untuk menjaga kenyamanan elite, ia berisiko membuktikan kritik bahwa pemerintahannya telah melenceng dari gagasan dalam bukunya sendiri. Jika ia memilih wapres sebagai komandan reformasi yang membantu menutup kebocoran, mendisiplinkan birokrasi, dan menjaga koalisi reformasi, ia memiliki peluang menjadikan Paradoks Indonesia sebagai diagnosis yang dilampaui, bukan dogma yang diulang.
Kursi wakil presiden, dengan demikian, bukan sekadar soal siapa duduk di samping presiden. Ia adalah Pasal 33 dalam praktik politik. Ia adalah ujian apakah kekayaan bangsa dan demokrasi rakyat benar-benar diutamakan, atau kembali diserahkan kepada pasar dan pemodal. Pilihan Prabowo kepada DPR akan menjadi jawaban paling konkret atas pertanyaan yang ia ajukan sendiri dalam dua bukunya: apakah Indonesia akan keluar dari paradoks, atau hanya mengganti satu bentuk ketergantungan dengan bentuk ketergantungan yang baru.














Komentar