Integrasi Data Nelayan Diperlukan untuk Ketepatan Penyaluran BBM

Info Maritim6 Dilihat

Jakarta, indomaritim.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan integrasi data nelayan menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi dan diharapkan nelayan semakin mudah dalam memperolehnya.

“Ukuran keberhasilan kita adalah ketika nelayan semakin mudah memperoleh BBM. Ini penting agar manfaat program BBM bersubsidi benar-benar dirasakan oleh keluarga para nelayan yang memang berhak menerimanya,” kata Wahyudi di Jakarta, Sabtu.

Menurut Antara, selain Integrasi data penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) juga diperlukan agar nelayan semakin mudah memperoleh BBM.

Wahyudi menjelaskan, BPH Migas berkomitmen menjaga kebutuhan BBM subsidi untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian nelayan.

Integrasi data antara BPH Migas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Saat ini kata dia, nelayan di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon telah menggunakan aplikasi Xstar, dengan demikian, program KKP, seperti Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), dapat diintegrasikan untuk mendukung pelayanan BBM bersubsidi

“Saat ini pemanfaatannya dilakukan pembaruan (upgrade) terhadap data teknis, agar kelayakan kapal-kapal yang akan melaut setiap hari mendapatkan akses BBM subsidi untuk modal melaut para nelayan,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa SPBUN 3845120 Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, melayani sekitar 300 nelayan di dua desa, yaitu Desa Bandengan dan Desa Citemu, Kecamatan Mundu.

Adapun volume penyaluran BBM saat ini sekitar 198 ribu liter per bulan dan ke depan akan terus bertambah sesuai dengan jumlah nelayan serta frekuensi melaut setiap harinya.

Wahyudi mengingatkan agar nelayan menggunakan BBM bersubsidi sesuai peruntukan, membeli BBM sesuai kebutuhan melaut, serta menghindari penyimpanan dalam waktu lama untuk menjaga keselamatan.

“Saya juga titip, karena BBM yang akan digunakan nelayan itu mengandung subsidi dari negara, agar tidak disalahgunakan dan jangan diperjualbelikan kembali,” katanya menambahkan. (Dul)

PERINGATAN!
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel/gambar/video/infografis tanpa izin tertulis dari redaksi indomaritim.com.

Komentar