Perubahan lingkungan yang disebabkan kemajuan industri dapat dilihat dan rasakan melalui perubahan yang terjadi di angkasa, lautan dan daratan. Perubahan yang terjadi di angkasa misalnya, menipisnya lapisan ozon karena asap kendaraan dan pembakaran bahan bakar. Semakin cepat es di kutub utara dan selatan yang mencair karena pemanasan global. Juga, semakin berkurangnya luas hutan karena dipergunakan untuk perkebunan dan perumahan.
Pemerintah Indonesia, berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi.
Sedangkan, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efesiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru.
Pengembangan kawasan industri di Indonesia, lebih terpadu dengan fasilitas infrastruktur, logistik, bahan baku, SDM dan riset sehingga lebih efektif dan berdaya saing.
Pembangunan kawasan industri dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung dan industri besar, baik sektor swasta maupun sektor publik. Selain itu, mewujudkan pembangunan industri yang terdesentralisasi ke seluruh wilayah, kemudian mendukung peningkatan kualitas lingkungan secara menyeluruh.
Baca Juga: Industri Pengalengan Ikan Tumbuh di Tengah Pandemi Covid-19
Industri Perkapalan dan Penangkapan Ikan Jadi Andalan Indonesia
Potensi perikanan nasional yang makin meningkat serta terjaganya kelestarian lingkungan melalui kebijakan penjagaan kawasan laut dari aksi pencurian ikan selama beberapa tahun ke belakang harus turut diikuti dengan berkembangnya industri perikanan nasional di masa mendatang.
Demikian arahan Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi yang membahas kebijakan kelautan Indonesia pada Kamis, (19/3/2020) dari Istana Merdeka, Jakarta.
“Dalam lima tahun yang lalu kita telah fokus bekerja untuk mengatasi aksi pencurian ikan dan menjaga laut kita dari IUU fishing dan hasilnya kita lihat sudah tampak. Selain kelestarian lingkungan yang terjaga, stok nasional ikan kita juga meningkat drastis dari 6,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton,” ujarnya.
Presiden mengharapkan agar stok nasional yang terus meningkat tersebut juga diikuti dengan meningkatnya produksi perikanan tangkap, ekspor perikanan, dan nilai tukar nelayan.
“Artinya kesejahteraan nelayan kita juga semakin baik,” kata Presiden.
Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sejumlah lompatan besar dalam upaya menata ekosistem industri perikanan dan kelautan nasional. Menurut Kepala Negara, upaya-upaya tersebut haruslah dilakukan secara terpadu mulai dari hulu hingga hilir.
“Pertama, saya minta industri perkapalan terus diperkuat dan kapasitas daya saing industri perkapalan nasional terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung pergerakan industri perikanan kita,” ucapnya.
Selanjutnya, Presiden juga mengingatkan soal kemudahan perizinan di sektor perikanan. Kepala Negara menuturkan bahwa pihaknya telah mendengar bahwa proses perizinan di sektor tersebut sudah dapat dilakukan dengan cepat. Namun, ia menegaskan bahwa kemudahan perizinan tersebut juga harus disertai dengan pelestarian sumber daya perikanan, pengendalian, dan pengawasan yang baik.
“Jangan sampai hanya diberikan izin namun tidak diawasi di lapangan sehingga dampaknya justru akan merugikan kepentingan nasional kita,” tutur Kepala Negara.
Selain itu, akses kepada permodalan bagi sumber daya manusia yang bergelut di sektor perikanan ini juga harus ditingkatkan. Industri perikanan juga sudah semestinya beradaptasi dengan perkembangan teknologi terkini yang di antaranya ialah pemanfaatan big data dan artificial intelligence serta mulai lebih banyak melakukan pembudidayaan ikan di lepas pantai (akuakultur lepas pantai).
“Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan kompetitif,” tandasnya.
Baca Juga: Mengapa Ekonomi Setiap Orang Beragam? Begini Penjelasannya
Jaga Lingkungan Laut dari Pencemaran
Indonesia berkomitmen jaga lingkungan maritim, termasuk sampah plastik.Penanggulangan sampah plastik dari kapal di laut menjadi isu penting pada Sidang International Maritime Organization (IMO) – Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-74 di Kantor Pusat IMO di London, Inggris. Laut Indonesia, menjadi tempat yang terdampak perubahan lingkungan yang disebabkan kemajuan industri transportasi.
Selain sampah plastik, sidang juga membahas isu-isu penting di antaranya pengurangan emisi gas rumah kaca dari kapal, implementasi batas kandungan sulfur pada tahun 2020, serta implementasi Konvensi Manajemen Air Ballast (BWM Convention).
Indonesia sedang mengembangkan Port Waste Management System yang terintegrasi dengan Inaportnet untuk memastikan kapal-kapal yang singgah di pelabuhan di Indonesia melakukan pengelolaan atas limbahnya. Hal ini juga telah mendapat dukungan dari pihak pengelola kapal yang ada di Indonesia, yakni Indonesia National Shipowners’ Association (INSA).
Pengelolaan Lingkungan Sekitar Tambang Batubara
Pemerintah masih memprioritaskan penggunaan batubara adalah sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik dan industri. Alih-alih mengekspor, pasokan batubara diprioritaskan untuk dalam negeri.
Selain memprioritaskan masalah harga, pengelolaan pertambangan batubara juga harus memperhatikan lingkungan hidup. Pemerintah terus mendorong pelaksanakan kegiatan pertambangan yang berkeadilan, yakni kegiatan pertambangan yang dapat mengelola lingkungan sekitar pertambangan dengan lebih baik.
Kegiatan pertambangan yang berkesinambungan adalah bagaimana mengelola lingkungan tambang. Kini, pengelolaan lingkungan di subsektor batubara saat ini sudah jauh lebih baik, terutama di sektor pembangkit yang sudah menggunakan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan dengan emisi yang rendah.
Pemerintah telah memberikan penilaian khusus kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau PROPER.
Penilaian PROPER merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnisnya yang beretika, berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab.
PROPER didesain untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif dan disinsentif. Insentif dalam bentuk penyebarluasan kepada publik tentang reputasi atau citra baik bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Ini ditandai dengan label Biru, Hijau dan Emas.
Komentar