Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Kalitbang APUDSI I CEO TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Setelah sembilan tahun negosiasi, kesepakatan IEU-CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang ditandatangani pada 30 Mei 2025 menjadi momen penting bagi industrialisasi maritim Indonesia. Perjanjian ini membuka akses pasar produk perikanan ke Eropa yang bernilai €40 miliar per tahun, khususnya untuk komoditas bernilai tinggi seperti tuna, udang, dan cumi. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan peningkatan standar keberlanjutan dan teknologi pengolahan, mengingat ketatnya persyaratan Uni Eropa terkait sertifikasi bebas penangkapan ilegal (IUU fishing) dan eco-labeling. Tanpa pembenahan mendasar di sektor hulu hingga hilir, eksportir Indonesia berisiko kalah bersaing dengan negara seperti Vietnam dan Thailand yang telah lebih dulu memodernisasi rantai pasok perikanannya.
Di sektor galangan kapal dan energi laut, IEU-CEPA menawarkan peluang investasi besar melalui penghapusan bea masuk dan jaminan hukum bagi investor Eropa. Potensi pengembangan kapal ramah lingkungan (eco-ship) dan energi terbarukan kelautan seperti tidal energy patut menjadi fokus, mengingat permintaan global yang terus meningkat. Namun, tantangan utama masih terletak pada regulasi yang tumpang tindih dan keterbatasan SDM berkeahlian tinggi. Kolaborasi dengan institusi kelas dunia seperti TU Delft dan DNV GL bisa menjadi solusi untuk percepatan alih teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
Posisi strategis Indonesia di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menjadikan Tanjung Priok, Patimban, dan Kuala Tanjung sebagai hub logistik regional. Sayangnya, efisiensi pelabuhan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Rotterdam atau Singapura, baik dari sisi waktu bongkar muat maupun biaya logistik. Digitalisasi sistem pelabuhan dan perbaikan konektivitas dengan daerah hinterland harus segera dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi jalur transit, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global.
Aspek keberlanjutan juga menjadi poin krusial dalam IEU-CEPA, di mana Uni Eropa menawarkan pendanaan €500 juta per tahun untuk proyek blue economy dengan syarat moratorium tambang pesisir dan pengurangan limbah plastik. Ini sejalan dengan tren global yang semakin menekankan praktik ekonomi biru, termasuk pengembangan blue carbon dan restorasi mangrove. Jika dimanfaatkan dengan baik, skema ini bisa menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk memimpin isu maritim berkelanjutan di kawasan.
Pada akhirnya, kesuksesan IEU-CEPA tergantung pada kemampuan Indonesia menerjemahkan komitmen politik menjadi aksi nyata. Pembentukan tim implementasi khusus, penyiapan dana percepatan ekspor maritim, dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan akademisi menjadi kunci agar momentum ini tidak berlalu begitu saja. Seperti diingatkan Menteri Airlangga dalam Konferensi Implementasi IEU-CEPA 3 Juni 2025, “Kita sudah menang di meja perundingan, sekarang saatnya menang di lapangan.” Tanpa eksekusi yang solid, IEU-CEPA hanya akan menjadi perjanjian megah yang gagal mengangkat industri maritim Indonesia ke panggung global.
Komentar