Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Kalitbang APUDSI I CEO TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang ditandai oleh politik tarif Amerika Serikat dan transformasi keamanan Eropa pasca-invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia—sebagai negara kepulauan terbesar di dunia—tidak bisa memisahkan strategi politik global dari realitas maritim nasionalnya. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri dan pertahanan Indonesia menunjukkan pergeseran strategis menuju kebangkitan kekuatan maritim, bukan hanya untuk melindungi kedaulatan, tetapi untuk mengukuhkan posisi Indonesia dalam percaturan global yang semakin terfragmentasi dan kompetitif.
Politik Tarif Trump dan Imbas terhadap Jalur Perdagangan Maritim
Kebijakan tarif Donald Trump yang berpotensi kembali mendominasi arah kebijakan luar negeri AS, terutama jika ia terpilih kembali, berimplikasi luas terhadap sistem perdagangan maritim global. Trump telah menunjukkan bahwa ia tidak segan menggunakan tarif bukan hanya untuk isu perdagangan, tetapi untuk diplomasi politik dan keamanan. Hal ini menciptakan ketidakpastian pada jalur logistik global yang sebagian besar melintasi wilayah perairan Indo-Pasifik.
Selat Malaka dan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menjadi jalur vital dalam arsitektur perdagangan dunia. Ketegangan tarif dan risiko proteksionisme global dapat menyebabkan pergeseran jalur perdagangan atau peningkatan aktivitas militer di sekitar jalur tersebut, yang secara langsung mengancam stabilitas kawasan maritim Indonesia.
Prabowo menyadari bahwa maritim adalah titik vital yang tidak bisa lagi sekadar dianggap sebagai batas geografi, tetapi sebagai jantung dari pertahanan dan ekonomi nasional. Maka dari itu, pembangunan poros maritim dunia yang dulu digaungkan Jokowi kini mulai dioperasionalkan secara militer dan strategis oleh Prabowo melalui:
- Modernisasi Armada TNI AL
- Pembangunan pangkalan laut di wilayah terluar seperti Natuna, Biak, dan Morotai
- Diplomasi maritim dengan negara-negara pesisir Indo-Pasifik
Eropa, NATO, dan Perubahan Konstelasi Kekuatan Laut
Eropa kini menghadapi tekanan keamanan di daratan akibat agresi Rusia, namun negara-negara seperti Inggris dan Prancis—dua kekuatan nuklir NATO—juga mulai kembali melibatkan diri secara aktif dalam operasi maritim Indo-Pasifik. Kapal-kapal perang mereka mulai berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara dalam rangka “freedom of navigation operation” (FONOP), seringkali sebagai pesan simbolik terhadap klaim maritim sepihak Tiongkok.
Bagi Indonesia, ini menciptakan dilema: menerima kehadiran militer Barat sebagai penyeimbang Tiongkok, atau mempertahankan prinsip netralitas dan kedaulatan maritim yang ketat?
Di sinilah strategi Prabowo menjadi relevan: ia tidak menutup pintu terhadap kerja sama militer maritim, tetapi juga tidak menyerahkan Laut Natuna atau Laut Sawu sebagai ajang unjuk kekuatan negara adidaya. Pendekatannya adalah:
“Kooperatif, tetapi tetap berdaulat. Diplomatik, tapi siap perang jika diserang.”
Sebagai contoh, Prabowo memperkuat kerja sama patroli maritim dengan AS dan India, namun tetap menolak kehadiran pangkalan militer asing di wilayah Indonesia.
Otonomi Strategis Eropa dan Pengaruh terhadap ASEAN Maritime Identity
Ketika Eropa berupaya mengembangkan otonomi strategisnya—termasuk membangun kemampuan maritim sendiri—ASEAN sebagai organisasi kawasan juga ditantang untuk melakukan hal serupa. Laut Cina Selatan menjadi titik panas utama. Klaim sepihak Tiongkok atas wilayah perairan melalui “ten-dash line” telah menimbulkan kekhawatiran akan masa depan hukum laut internasional (UNCLOS).
Prabowo secara konsisten menolak pendekatan dominasi, dan mendorong penyelesaian sengketa melalui prinsip “maritime multilateralism”, yakni kerja sama maritim multinasional berdasarkan konsensus dan hukum internasional.
Prabowo bahkan memunculkan inisiatif Poros Maritim Kawasan ASEAN-Plus, yang bertujuan membentuk kekuatan maritim kolektif dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, dan Malaysia, yang juga menghadapi tekanan Tiongkok di perairan.
Indonesia sebagai Penentu di Indo-Pasifik: Visi Maritim Prabowo
Dari dua dinamika besar dunia—tarif Trump dan transformasi NATO—keduanya pada akhirnya berujung pada satu area yang paling krusial dalam abad ke-21: lautan. Di sinilah Indonesia—sebagai negara dengan 17.000 pulau dan berada di jalur laut terpadat dunia—harus memainkan perannya sebagai jangkar stabilitas maritim global.
Prabowo memahami bahwa kekuatan sebuah bangsa di era ini ditentukan oleh tiga hal:
- Kemampuan mengamankan lautnya
- Kemampuan memanfaatkan ekonomi kelautannya
- Kemampuan menyeimbangkan kepentingan geopolitik besar di jalur perairannya
Dengan itu, strategi Prabowo memadukan:
- Pembangunan Armada Laut yang Mobile dan Deterrent
- Pengembangan ekonomi biru (blue economy) melalui nelayan, pelabuhan terpadu, dan logistik laut
- Pendekatan Geopolitik Cerdas, dengan menjaga hubungan baik dengan kekuatan global tanpa kehilangan kedaulatan
Lautan sebagai Medan Baru Geopolitik
Tarif dan senjata kini bukan hanya beradu di darat, tapelintasi lautan. Prabowo memahami bahwa siapa yang mengendalikan laut, akan mengendalikan masa depan. Maka dalam konstelasi dunia yang makin retak antara Barat dan Timur, Indonesia harus menjadi jembatan, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara strategis dan moral. Di tangan Prabowo, lautan Nusantara bukan lagi ruang yang dipandang dari pesisir—melainkan ruang hidup yang harus dijaga, dibangun, dan dijadikan kekuatan utama Indonesia.
Komentar