Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Memasuki bulan baru dilangit Kairo, tepatnya 10-11 November mendatang rakyat Mesir akan mulai memberikan suara untuk seluruh 568 kursi terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat, majelis rendah parlemen negara itu. Putaran kedua akan menyusul pada 3-4 Desember, dalam proses pemilihan yang telah menjadi ritual politik periodik di bawah pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat memang berwenang merancang undang-undang, menyetujui anggaran tahunan, dan mengawasi cabang eksekutif. Namun dalam realitas politik Mesir kontemporer, wewenang ini lebih bersifat simbolis daripada substantif.
Dominasi partai-partai yang bersekutu dengan al-Sisi telah mengubah parlemen menjadi instrumen legitimasi, bukan check and balance yang efektif. Dari 596 kursi terpilih di badan legislatif tersebut—termasuk 28 kursi yang diangkat presiden—448 kursi saat ini dikuasai oleh anggota parlemen pro-pemerintah. Sementara itu, anggota independen hanya memegang 124 kursi dan partai oposisi nyaris tak berkutik dengan 24 kursi saja. Ketidakseimbangan ini mencerminkan sistem politik yang telah direkayasa untuk mempertahankan hegemoni eksekutif.
Parlemen sebagai Tungku Pemanas Kebijakan
Dalam praktiknya, parlemen Mesir berfungsi sebagai “tungku pemanas” kebijakan pemerintah—tempat di mana kebijakan eksekutif dihangatkan dan disajikan sebagai produk demokratis tanpa perubahan berarti. Proses pengawasan terhadap cabang eksekutif hampir tidak berfungsi, mengingat mayoritas absolut yang dimiliki koalisi pendukung presiden. Mekanisme penyusunan undang-undang pun lebih sering mengikuti arahan istana daripada aspirasi konstituen.
Fenomena ini bukanlah perkembangan baru. Sejak kudeta 2013 yang membawa al-Sisi berkuasa, Mesir telah mengalami proses otoritarianisasi yang sistematis. Pemilu parlemen 2015 dan 2020 sebelumnya telah menghasilkan badan legislatif yang sangat patuh, dimana kritik terhadap pemerintah hampir tidak terdengar. Pola yang sama diperkirakan akan terulang dalam pemilu mendatang, meskipun tenggat waktu kampanye yang singkat dan pembatasan ruang politik yang ketat.
Tangan Besi al-Sisi: Stabilitas Semu Menuju Pemilu 2025
Rezim Presiden al-Sisi telah membangun kekuasaan melalui politik tangan besi yang mengandalkan represi sistematis terhadap oposisi, khususnya Ikhwanul Muslimin. Mekanisme utamanya melibatkan penggunaan instrumen hukum untuk menjatuhkan hukuman mati dan penjara seumur hidup terhadap lawan politik, sebagaimana terlihat dalam kasus Mohamed Badie dan ratusan anggota oposisi lainnya. Pola ini menciptakan stabilitas permukaan melalui kontrol mutlak atas sistem politik, dengan militer sebagai tulang punggung kekuasaan yang mendominasi seluruh aspek governance.
Menuju Pemilu 2025, rezim ini diprediksi akan terus mengonsolidasi kekuasaan melalui proses pemilu yang sudah diatur untuk memastikan kemenangan mutlak koalisi pro-pemerintah. Namun, stabilitas yang terbangun bersifat rapuh karena berdiri di atas fondasi ekonomi yang bermasalah dengan utang menumpuk dan inflasi tinggi, serta tekanan sosial dari generasi muda yang menghadapi pengangguran dan masa depan suram. Masa depan pasca-al-Sisi akan ditentukan oleh kemampuan rezim mengelola transisi kekuasaan dan menyelesaikan akar masalah ekonomi—dua tantangan yang semakin sulit dipecahkan dengan pendekatan represif saat ini.
Ekonomi dan Legitimasi: Pertaruhan di Balik Ritual Demokratis
Pemilu ini terjadi di tengah badai ekonomi yang melanda Mesir. Inflasi yang tetap tinggi di atas 30%, utang luar negeri yang membengkak, dan krisis mata uang yang kronis telah memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari rakyat Mesir. Bagi rezim al-Sisi, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan “normalitas” dan “stabilitas” di tengah krisis yang mendalam.
Namun di balik ritual demokrasi ini, tersembunyi realitas governance yang lebih kompleks. Sebagaimana diungkapkan dalam berbagai analisis kebijakan, kekuasaan nyata di Mesir tidak berada di parlemen atau institusi formal lainnya, tetapi dalam jaringan militer dan intelijen yang beroperasi sebagai “state within the state.” Parlemen, dalam konteks ini, hanyalah bagian dari fasad demokratis yang menutupi sistem kekuasaan yang sangat terpusat.
Implikasi Global: Ketika Presiden Baru Mesir Mengubah Peta Geopolitik Timur Tengah
Bagi pemain regional dan internasional, pemilu Mesir 2025 akan menjadi penanda penting tentang trajectory negara terpadat di dunia Arab tersebut. Namun yang lebih krusial adalah skenario jangka menengah—akankah pergantian bulan ini menjadi hari baru dengan presiden baru yang membawa perubahan fundamental seperti yang pernah dilakukan oleh Muhammad Mursi. Konsekuensi terberat terhadap geopolitik global, khususnya konflik Palestina-Israel, akan bersifat seismik dengan prediksi sebagai berikut :
Skenario 1 – Kembalinya Mesir Sebagai Sekutu Adidaya Amerika
Analisis Transformasi Kebijakan Mesir di Bawah Kepemimpinan Nasionalis Konservatif
Jika terpilih presiden baru beraliran nasionalis konservatif di Mesir, transformasi kebijakan luar negeri yang terjadi akan membentuk ulang peta geopolitik Timur Tengah secara fundamental. Pembukaan permanen perbatasan Rafah untuk mengakhiri blokade Gaza selama 17 tahun ini bukan hanya perjuangan Hamas semata, namun sudah menjadi harapan semua warga dunia. Langkah ini akan menciptakan krisis keamanan eksistensial bagi Israel, yang selama ini mengandalkan Mesir sebagai “penjaga gerbang” yang mencegah aliran senjata dan memperlemah posisi tawar Hamas. Bagi Israel yang sudah terancam oleh eskalasi militer Hamas yang tetap tangguh pasca-gencatan senjata, kehadiran pemerintahan Mesir yang berpihak pada perlawanan Palestina akan menghancurkan doktrin keamanan yang mengandalkan pembelahan front Arab. Ditambah dengan penarikan dukungan terhadap Otoritas Palestina yang dianggap korup, Mesir secara efektif mengubur proses perdamaian dua negara yang selama ini didukung Barat, dan memilih untuk menguatkan posisi Hamas sebagai representasi sah rakyat Palestina. Yang paling mengkhawatirkan bagi kepentingan AS dan Israel adalah tinjauan ulang Perjanjian Damai Camp David 1978—landasan stabilitas hubungan Mesir-Israel selama 45 tahun—yang akan digunakan sebagai leverage politik dan militer terhadap Israel, berpotensi membuka front selatan baru yang memperparah situasi keamanan Israel yang sudah terkepung oleh Hizbullah di utara dan Iran di timur.
Kebijakan luar negeri Mesir yang baru ini akan mendorong realignment kekuatan regional yang dramatis, dimana poros perlawanan (Iran, Suriah, Hizbullah) yang selama ini dipandang sebagai ancaman oleh rezim sebelumnya justru akan menjadi sekutu strategis. Kolaborasi ini bukan hanya bersifat taktis, tetapi merepresentasikan pembentukan blok anti-Israel yang lebih kohesif dan powerful—menyatukan kekuatan militer Hizbullah dengan kapasitas konvensional Mesir dan pengaruh strategis Iran. Bagi Mesir, aliansi ini menawarkan akses ke jaringan perlawanan yang sudah mapan dan kemampuan teknologi militer Iran, sambil mengurangi ketergantungan pada AS dan sekutu Teluknya. Namun, langkah ini mengandung risiko tinggi: pertama, dapat memicu isolasi ekonomi dari Barat dan sekutu Arab moderat; kedua, berpotensi menyeret Mesir ke dalam konflik proxy dengan Israel dan AS; ketiga, mengancam stabilitas domestik dengan menguatkan pengaruh kelompok Islamis yang selama ini ditindas. Sementara bagi Israel, menghadapi koalisi terpadu Mesir-Hamas-Hizbullah-Iran merupakan skenario terburuk yang memaksa reconsiderasi seluruh postur pertahanan nasional, termasuk opsi penggunaan senjata nuklir taktis dalam skenario perang eksistensial. Transformasi ini pada akhirnya tidak hanya mengubah konstelasi kekuatan di Gaza, tetapi merekonfigurasi seluruh arsitektur keamanan Timur Tengah yang telah bertahan selama setengah abad.
Skenario 2 – Kedaulatan Penuh Mesir dari cengkraman Internasional
Analisis Kebangkitan Ikhwanul Muslimin dan Ancaman Eksistensial bagi Israel
Kebangkitan kekuatan politik pendukung mantan Presiden Mohamed Morsi dan Ikhwanul Muslimin akan menciptakan transformasi geopolitik paling dramatis di Timur Tengah sejak Revolusi Iran 1979. Jika skenario ini terwujud—meski probabilitasnya rendah pasca pembantaian 2013 yang menewaskan ribuan pendukung Ikhwan—Mesir akan mengalami perubahan fundamental dari sekutu strategis AS dan Israel menjadi poros perlawanan utama. Dukungan terbuka Mesir terhadap Hamas dengan persenjataan dan pelatihan tempur tidak hanya akan mengubah secara drastis keseimbangan kekuatan militer di Gaza, tetapi juga menciptakan front pertahanan baru bagi Israel yang menghubungkan Sinai dengan Jalur Gaza menjadi wilayah operasi militer terpadu. Pengakhiran kerja sama keamanan di Sinai—yang selama ini menjadi tulang punggung pertahanan Israel dari infiltrasi jihadis—akan membuka flank selatan Israel yang selama ini relatif stabil, memaksa IDF mengalihkan pasukan dari front utara yang menghadapi Hizbullah.
Yang lebih mengancam stabilitas global adalah pemanfaatan Terusan Suez sebagai senjata ekonomi terhadap Israel dan sekutunya. Penutupan terusan bagi kapal-kapal Israel dan sekutunya tidak hanya akan melumpuhkan 30% perdagangan luar negeri Israel, tetapi juga mengganggu rantai pasok energi global yang dapat memicu krisis ekonomi worldwide. Kepemimpinan Mesir dalam boikot regional yang lebih agresif akan mengisolasi Israel secara ekonomi dan diplomatis, menggerogoti normalisasi hubungan yang telah dibangun dengan UAE, Bahrain, dan Sudan. Bagi Israel, menghadapi ancaman tiga front simultan—Mesir di selatan, Hizbullah di utara, dan Iran di timur—merupakan skenario eksistensial yang belum pernah dihadapi sejak Perang Yom Kippur 1973. Kondisi ini mungkin akan memicu eskalasi militer preventif Israel, termasuk opsi serangan pre-emptive terhadap infrastruktur militer Mesir sebelum koalisi anti-Israel terkonsolidasi sepenuhnya.
Dilema yang dihadapi AS dalam skenario ini sama-sama berisiko: intervensi militer penuh untuk mendukung Israel berpotensi memicu perang regional dengan konsekuensi ekonomi dan politik yang tak terhitung, sementara netralitas atau mediasi akan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sekutu terdekatnya dan dapat mengakhiri hegemoni AS di Timur Tengah. Skenario ini juga membuka peluang bagi Rusia dan China untuk mengisi vacuum of power, menawarkan diri sebagai mediator alternatif yang dapat memperlemah pengaruh AS di kawasan secara permanen.
Skenario 3: Mesir yang Terfragmentasi dan Kekosongan Kekuasaan
Analisis Skenario Ketidakstabilan Internal Mesir dan Dampak Regionalnya
Skenario terburuk yang paling ditakuti oleh aktor regional dan internasional adalah gagalnya transisi kekuasaan di Mesir yang memicu disintegrasi internal, menciptakan efek domino yang dapat menghancurkan tatanan keamanan Timur Tengah yang sudah rapuh. Dalam kondisi vacuum of power, Semenanjung Sinai akan segera berubah menjadi sanctuary bagi kelompok jihadis global—tidak hanya ISIS cabang Sinai yang sudah ada, tetapi juga menarik elemen dari Al-Qaeda dan kelompok militan lainnya—yang akan memanfaatkan kelemahan aparat keamanan Mesir untuk membangun basis operasi baru yang mengancam jalur pelayaran internasional di Terusan Suez dan perbatasan Israel. Konsekuensinya, perbatasan Gaza-Israel akan menjadi completely ungoverned space dimana Hamas, Islamic Jihad, dan kelompok bersenjata lain dapat mengimpor senjata secara leluasa melalui terowongan yang tidak terkendali, menciptakan lingkungan operasi yang jauh lebih berbahaya bagi Israel dibanding kondisi saat ini.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah perlombaan pengaruh antara kekuatan regional—Arab Saudi dan UAE yang ingin mempertahankan status quo, Turki dengan agenda Neo-Ottomanism-nya, dan Iran yang berusaha memperluas Shiite Crescent—yang akan mengubah Mesir menjadi medan proxy war baru, memperdalam sectarian divide dan menghancurkan kohesi sosial negara Arab terpadat ini. Dalam kekacauan seperti ini, Israel akan menghadapi dilema strategis yang mustahil: membiarkan Sinai menjadi safe haven perlawanan atau melakukan intervensi militer langsung yang berisiko memicu konfrontasi dengan elemen-elemen dalam militer Mesir dan menuai kecaman internasional. Proses perdamaian Palestina-Israel dalam skenario ini menjadi completely irrelevant, digantikan oleh konflik multi-aktor yang jauh lebih kompleks dimana kepentingan lokal, regional, dan global bertabrakan, menciptakan badai geopolitik sempurna yang dapat menyulut konflik regional skala penuh yang tidak hanya mengancam stabilitas Timur Tengah tetapi juga keamanan energi dan ekonomi global.
Dampak terhadap Keseimbangan Kekuatan Global
Bagi Amerika Serikat, potensi ketidakstabilan di Mesir merupakan skenario mimpi buruk strategis yang memaksa rekonfigurasi prioritas global Washington. Kehilangan Mesir—sekutu Arab terbesar penerima bantuan militer AS senilai $1.3 miliar per tahun—berarti runtuhnya pilar strategis kebijakan Timur Tengah AS yang telah dibangun sejak Perjanjian Damai Camp David 1978. Dalam jangka pendek, Pentagon akan dipaksa mengalihkan aset militer dari Komando Indo-Pasifik yang sedang menghadapi tantangan China, kembali ke Timur Tengah untuk mencegah vacuum of power yang bisa dimanfaatkan oleh Rusia dan Iran. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Washington adalah hilangnya mitra kunci dalam mediasi Israel-Palestina dan pengawasan Terusan Suez—jalur perdagangan global yang vital—yang bisa mengacaukan logistik militer AS di Eropa dan Asia.
Bagi Rusia, ketidakstabilan Mesir justru membuka jendela oportunitas strategis untuk memperkuat pijakan di Mediterania Timur. Moscow dapat memanfaatkan situasi dengan menawarkan bantuan militer dan ekonomi sebagai alternatif pengganti AS, sekaligus memperdalam kerja sama nuklir di Dabaa dan akses naval ke pelabuhan Mediterania. Presiden Putin memahami bahwa dengan menguasai Mesir, Rusia tidak hanya mendapatkan sekutu regional baru tetapi juga leverage terhadap Eropa dalam hal keamanan energi dan migrasi. Namun, Kremlin juga menghadapi dilema: intervensi yang terlalu dalam berisiko menyeret Rusia ke dalam konflik kompleks yang dapat menguras sumber daya di saat perhatian utama masih tertuju pada Ukraina.
Bagi China, perubahan di Mesir menghadirkan paradoks antara kepentingan ekonomi dan prinsip non-interferensi. Investasi Beijing sebesar $7 miliar dalam proyek Suez Canal Economic Zone dan 35% perdagangan Laut Merah yang melewati Terusan Suez menjadi taruhan tinggi bagi ekonomi Tiongkok. Di satu sisi, Beijing ingin mempertahankan netralitas dalam konflik Palestina-Israel untuk menjaga hubungan dengan semua pihak; di sisi lain, ketidakstabilan berkepanjangan di Mesir mengancam ambisi Belt and Road Initiative. Kemungkinan respons China akan bersifat reaktif—meningkatkan bantuan ekonomi untuk melindungi investasi sambil menghindari keterlibatan politik langsung, sambil bersiap mengambil alih proyek infrastruktur strategis jika investor Barat menarik diri.
Bagi Uni Eropa, krisis di Mesir merupakan ancaman eksistensial multidimensi yang jauh lebih berbahaya daripada krisis migran 2015. Dengan populasi 104 juta jiwa yang hanya dipisahkan Laut Mediterania, gelombang pengungsi dari Mesir bisa mencapai skala yang tidak terkelola—terutama jika ditambah dengan arus dari Sudan dan Libya yang sudah tidak stabil. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ancaman terhadap keamanan energi: Mesir merupakan pemasok gas alam cair terbesar ke Eropa pasca-invasi Rusia ke Ukraina, dan penutupan Terusan Suez bahkan sementara waktu akan melumpuhkan rantai pasok Eropa. Brussels mungkin akan terdorong untuk meningkatkan bantuan ekonomi secara darurat—meski harus berkompromi dengan prinsip demokrasi dan HAM—karena alternatifnya adalah menghadapi krisis migrasi dan energi simultan yang dapat mengguncang fondasi Uni
Pemilu 2025 sebagai Titik Balik Bagi Dunia
Pemilu Desember mendatang mungkin akan menghasilkan parlemen yang sekali lagi didominasi pendukung al-Sisi, tetapi di balik kesan stabil tersebut, tekanan sosial dan ekonomi terus menggerogoti fondasi rezim. Ritual demokrasi lima tahunan ini, dengan demikian, bukanlah akhir cerita, melainkan babak baru dalam drama politik Mesir yang terus berlanjut. Yang pasti, masa depan Mesir bukan hanya tentang nasib 104 juta warganya, tetapi tentang keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan masa depan rakyat Palestina. Setiap perubahan di Kairo akan bergema di Jerusalem, Gaza, Tel Aviv, dan ibukota-ibukota dunia—mengingatkan kita bahwa dalam geopolitik Timur Tengah, Mesir tetap menjadi jantung yang menentukan denyut nadi kawasan.
Komentar