Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Awal 2026 dibuka dengan sebuah gebrakan yang menarik perhatian dunia keuangan. Aljazair, negara yang duduk di atas cadangan gas terbesar ketiga di dunia, akhirnya menerbitkan sukuk atau obligasi syariah pertamanya senilai USD 2,3 miliar. Langkah ini langsung dipromosikan sebagai tonggak sejarah keuangan syariah nasional. Namun jika diteliti lebih dalam, euforia itu cepat memudar.
Nilai penerbitan tersebut hanya setara sekitar satu persen dari Produk Domestik Bruto Aljazair. Padahal, hampir 95 persen penerimaan ekspor negara ini masih bergantung pada minyak dan gas. Artinya, sukuk perdana itu nyaris tidak memiliki daya ungkit nyata untuk mengubah struktur ekonomi. Apalagi, sukuk tersebut hanya ditawarkan kepada investor domestik, sehingga menutup pintu bagi modal asing. Aset yang dijadikan dasar penerbitan pun berupa properti pemerintah yang pengelolaannya tidak sepenuhnya transparan, menimbulkan tanda tanya soal keberlanjutan dan kredibilitasnya.
Bandingkan dengan Arab Saudi. Pada 2023, kerajaan tersebut menerbitkan sukuk sovereign senilai USD 12 miliar dalam satu kali penawaran, terbuka untuk investor global. Sukuk itu bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari strategi besar Vision 2030 untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan membangun ekonomi baru. Di sini terlihat jelas perbedaannya. Sukuk Aljazair lebih menyerupai simbol, sementara sukuk Arab Saudi adalah alat transformasi.
Jika dilakukan simulasi sederhana, kesenjangan itu makin nyata. Untuk membiayai diversifikasi ekonomi secara serius, Aljazair diperkirakan membutuhkan setidaknya USD 15 miliar per tahun. Dengan kapasitas sukuk USD 2,3 miliar per tahun, negara itu butuh lebih dari enam tahun hanya untuk mengumpulkan dana setara kebutuhan satu tahun. Bahkan jika digabung dengan sumber pendanaan lain, kontribusi sukuk tetap kecil. Kesimpulannya sulit dibantah. Dalam bentuk dan skala saat ini, sukuk Aljazair belum lebih dari sebuah pernyataan niat.
Namun justru dari contoh yang tampak lemah ini, kita bisa melihat gambaran yang lebih besar. Di tingkat global, pasar sukuk telah tumbuh menjadi kekuatan finansial yang serius. Pada 2024, nilainya mencapai sekitar USD 1,2 triliun. Yang menarik, pusat pertumbuhan tercepat justru bukan di Timur Tengah.
Malaysia muncul sebagai pemain dominan dengan menguasai sekitar 40 persen pasar global. Keberhasilan ini bukan kebetulan. Selama lebih dari dua dekade, Malaysia membangun ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi, dari perbankan, asuransi takaful, hingga pasar modal. Hasilnya terlihat jelas saat krisis keuangan regional 2023–2024. Ketika obligasi konvensional Asia jatuh rata-rata 15 persen, pasar sukuk Malaysia hanya turun sekitar 8 persen. Struktur berbasis aset dan prinsip berbagi risiko memberi bantalan yang nyata.
Arab Saudi menjadi kutub kedua dengan pendekatan berbeda. Mereka bermain di skala besar. Dengan kemampuan menerbitkan sukuk puluhan miliar dolar per tahun, kerajaan ini mampu membiayai sebagian besar proyek Vision 2030 melalui instrumen syariah. Sukuk di tangan Saudi bukan hanya alat pembiayaan, tetapi juga sarana memperkuat kedaulatan ekonomi dengan tetap selaras dengan identitas religius.
Indonesia berdiri di kutub ketiga, dengan cerita yang lebih kompleks. Indonesia adalah pionir green sukuk dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Potensi aset hijau juga melimpah. Namun pasar sukuk Indonesia masih dangkal dan kurang likuid. Sekitar 70 persen sukuk dipegang investor domestik. Volume perdagangan harian jauh tertinggal dibanding Malaysia atau Uni Emirat Arab. Akibatnya, investor global enggan masuk, biaya transaksi lebih mahal, dan imbal hasil yang harus ditawarkan pemerintah menjadi lebih tinggi. Indonesia unggul dalam konsep, tetapi tertinggal dalam infrastruktur pasar.
Di balik semua itu, ada dinamika global yang lebih halus. Amerika Serikat dan China, meski tidak menerbitkan sukuk sovereign secara langsung, sama-sama memainkan peran penting dengan cara yang sangat berbeda. Amerika Serikat mendominasi dari balik layar. Bank-bank besar Wall Street menjadi penjamin emisi mayoritas sukuk global dan meraup fee besar tanpa menanggung risiko kepemilikan. Bagi AS, sukuk hanyalah produk keuangan lain.
China mengambil jalur lain. Melalui bank milik negara dan pemerintah daerah, mereka menggunakan sukuk sebagai bagian dari strategi Belt and Road Initiative. Sukuk dipakai sebagai jembatan kultural dan ekonomi di negara-negara Muslim mitra. Pendekatan ini terbukti meningkatkan penerimaan proyek dan memperdalam pengaruh jangka panjang.
Menariknya, simulasi geopolitik menunjukkan bahwa dalam situasi ketegangan global, sukuk cenderung lebih stabil dibanding obligasi konvensional. Ketika risiko politik melonjak, investor lebih menghargai instrumen yang berbasis aset nyata. Ini memberi sukuk keunggulan struktural yang selama ini kurang disadari.
Lalu bagaimana dengan Indonesia ke depan. Ada tiga kemungkinan jalan. Jika tidak ada terobosan kebijakan, pertumbuhan sukuk akan lambat dan pangsa pasar Indonesia justru menyusut. Jika dilakukan reformasi moderat, Indonesia bisa tumbuh menjadi pemain penting, tetapi tetap bukan pemimpin. Jalan ketiga adalah transformasi radikal. Dengan reformasi regulasi besar, inovasi produk yang agresif, dan penguatan pasar sekunder, Indonesia berpeluang menjadi tiga besar dunia pada 2030.
Simulasi pembiayaan Ibu Kota Nusantara memberi gambaran konkret. Jika sebagian besar pembiayaan dilakukan melalui green sukuk, biaya pendanaan bisa lebih murah dan menarik investor ESG global. Penghematan ratusan juta dolar bukan hal mustahil.
Semua ini bermuara pada satu hal. Dunia keuangan sedang bergerak menuju sistem yang lebih adil, berbasis aset nyata, dan berkelanjutan. Sukuk berada tepat di pusat pergeseran itu. Indonesia memiliki semua bahan baku untuk memimpin, dari sumber daya alam, basis sosial, hingga rekam jejak inovasi. Yang masih dipertanyakan hanyalah satu. Apakah Indonesia berani mengeksekusi lompatan besar itu, atau memilih aman dan tertinggal.
Kesempatan ini tidak datang dua kali. Jika dilewatkan, Indonesia akan tetap menjadi pasar. Jika diambil, Indonesia bisa menjadi arsitek.
Komentar