Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Perubahan arsitektur keamanan global dalam satu dekade terakhir bergerak cepat dan penuh tekanan. Upaya otonomi strategis Eropa, meningkatnya rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, serta ketegangan di berbagai jalur laut internasional telah menggeser pusat kompetisi global ke domain maritim. Dalam konteks ini, kedaulatan maritim Indonesia tidak lagi bisa dipahami semata sebagai isu pertahanan teritorial. Ia menjadi variabel strategis yang menentukan posisi tawar negara dalam percaturan geopolitik global.
Letak Indonesia di persilangan Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya pengendali sejumlah choke points vital dunia. Jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia, Selat Malaka, dan berbagai perairan strategis lain bukan hanya urat nadi perdagangan nasional, tetapi juga bagian penting dari sistem logistik global. Ketika arus barang, energi, dan militer melintasi kawasan ini, Indonesia otomatis berada di jantung dinamika keamanan internasional.
Tekanan terhadap kedaulatan maritim Indonesia kini datang dari tiga arah utama. Pertama, militerisasi jalur laut yang kian intensif. Aktivitas patroli, latihan militer, hingga pengerahan aset tempur meningkat, termasuk di sekitar Laut China Selatan. Kedua, kompetisi geopolitik antara Amerika Serikat dan China yang berpotensi mempolarisasi kawasan. Ketiga, kerentanan rantai pasok global yang terbukti rapuh ketika terjadi konflik, pandemi, atau gangguan logistik.
Menghadapi situasi tersebut, respons Indonesia tidak bisa bersifat sektoral. Pendekatan tambal sulam hanya akan menciptakan celah baru. Yang dibutuhkan adalah strategi terpadu yang menggabungkan kekuatan militer konvensional, diplomasi adaptif, ketahanan ekonomi, serta kepemimpinan regional yang konsisten.
Penguatan deterrence konvensional menjadi fondasi pertama. Dalam dunia multipolar, daya tangkal tidak selalu identik dengan senjata nuklir. Bagi Indonesia, yang lebih realistis dan relevan adalah membangun kemampuan pertahanan laut yang kredibel tanpa memicu eskalasi. Artinya, Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa setiap pelanggaran kedaulatan akan menimbulkan biaya tinggi, baik secara militer maupun politik.
Kemampuan sea control dan sea denial menjadi inti strategi tersebut. Armada laut yang modern, kapal patroli cepat, sistem pengawasan maritim berbasis sensor dan satelit, serta kemampuan anti-kapal dan anti-kapal selam perlu diperkuat secara bertahap dan konsisten. Pengawasan real-time di titik-titik rawan akan mengurangi ruang bagi taktik zona abu-abu seperti penggunaan kapal paramiliter atau kehadiran koersif yang ambigu.
Selain itu, pertahanan udara maritim terintegrasi semakin penting. Ancaman kini tidak hanya datang dari permukaan laut, tetapi juga dari udara dan sistem tanpa awak. Radar nasional yang terhubung, sistem pertahanan udara berlapis, serta kemampuan menghadapi drone dan rudal presisi menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur pertahanan modern. Strategi Anti-Access/Area Denial juga relevan untuk meningkatkan risiko bagi pihak asing yang mencoba melakukan operasi militer di wilayah Indonesia.
Namun kekuatan militer saja tidak cukup. Di tengah rivalitas global, diplomasi multi-vektor menjadi instrumen kunci untuk menjaga otonomi strategis. Indonesia perlu menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai mitra tanpa terjebak dalam logika blok. Hubungan ekonomi lintas kekuatan harus dijaga agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada satu pihak.
Peran ASEAN tetap krusial sebagai platform norma dan stabilitas kawasan. Melalui ASEAN, Indonesia dapat mendorong prinsip kebebasan navigasi, penyelesaian sengketa secara damai, serta penguatan mekanisme keamanan maritim regional. Diplomasi semacam ini memastikan Indonesia bukan sekadar arena perebutan pengaruh, tetapi aktor yang aktif membentuk keseimbangan.
Dimensi ketiga yang tak kalah penting adalah ketahanan ekonomi strategis. Kedaulatan maritim akan rapuh jika ekonomi nasional mudah terguncang oleh gangguan jalur laut. Ketika distribusi energi terganggu atau ekspor-impor tersendat, dampaknya langsung terasa pada stabilitas domestik. Karena itu, diversifikasi jalur logistik, peningkatan kapasitas pelabuhan strategis, serta modernisasi industri galangan kapal dan perikanan harus menjadi prioritas jangka panjang.
Hilirisasi sumber daya maritim dan pengembangan ekonomi biru berkelanjutan juga penting. Laut bukan hanya ruang pertahanan, tetapi sumber kesejahteraan. Pengelolaan energi lepas pantai, perlindungan ekosistem, dan optimalisasi industri maritim akan memperkuat daya tahan nasional terhadap tekanan geopolitik.
Pada akhirnya, Indonesia memiliki peluang untuk melampaui sekadar posisi defensif. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki legitimasi untuk memimpin upaya menjaga kawasan bebas dari perlombaan senjata yang tidak perlu. Inisiatif patroli bersama, kerja sama anti-perompakan, diplomasi penanggulangan bencana, hingga advokasi non-proliferasi dapat memperbesar pengaruh tanpa perlu dominasi militer.
Risiko jika kedaulatan maritim tidak diperkuat cukup jelas. Intrusi di perairan nasional bisa meningkat, tekanan geopolitik terhadap jalur laut strategis akan semakin besar, dan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi regional bisa melemah. Sebaliknya, strategi terpadu akan menciptakan stabilitas, meningkatkan daya tangkal, dan memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai jangkar keamanan di Indo-Pasifik.
Dalam dunia yang semakin kompetitif, kedaulatan maritim bukan lagi isu sektoral. Ia adalah fondasi keamanan nasional dan alat utama untuk menjaga ruang gerak strategis. Dengan deterrence konvensional yang kredibel, diplomasi multi-vektor yang konsisten, ketahanan ekonomi yang kokoh, dan kepemimpinan kawasan yang aktif, Indonesia dapat memastikan bahwa posisinya di persilangan samudra menjadi sumber kekuatan, bukan kerentanan.
Komentar