Jakarta, Indomaritim.com – Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Edwin selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) TNI AL memberikan pengarahan kepada para pejabat pengelola RB TNI AL di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/4/2026).
Hal itu dilakukan guna menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta memastikan kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI AL,
Dalam arahannya, Wakasal menegaskan, reformasi birokrasi bukan sekadar pemenuhan administrasi atau kegiatan formalitas, melainkan kebutuhan fundamental organisasi dalam mewujudkan TNI AL yang profesional, modern, dan akuntabel.
“Reformasi birokrasi juga menjadi bagian integral dalam pembangunan kekuatan pertahanan matra laut, yang tidak hanya ditentukan oleh alutsista dan kemampuan tempur, tetapi juga kualitas tata kelola organisasi, integritas personel, serta efektivitas pengambilan keputusan,” ucap Wakasal.
Lebih lanjut disampaikan, hingga saat ini TNI AL telah menunjukkan berbagai capaian positif dalam pelaksanaan RB, di antaranya terbentuknya struktur pengelola RB di seluruh satuan kerja, peningkatan sistem akuntabilitas kinerja, serta berkembangnya pembangunan zona integritas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti belum meratanya pemahaman personel terhadap pentingnya RB dan masih adanya ketergantungan pada individu tertentu dalam pelaksanaannya.
Memasuki fase penguatan kualitas dan keberlanjutan, Wakasal menekankan keberhasilan reformasi birokrasi harus diukur dari dampak nyata terhadap kinerja organisasi, seperti peningkatan efektivitas kerja, percepatan pengambilan keputusan, optimalisasi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, reformasi birokrasi juga harus mampu mendukung kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit TNI AL dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Wakasal memberikan sejumlah penekanan, antara lain penguatan kepemimpinan sebagai role model perubahan, pembangunan zona integritas sebagai budaya organisasi, penerapan tata kelola berbasis Governance, Risk Management, Compliance and Control (GRCC), percepatan digitalisasi, serta penguatan sumber daya manusia pengelola RB. Monitoring dan evaluasi berbasis data dan outcome juga menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program secara berkelanjutan.
Mengakhiri arahannya, Wakasal mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai budaya kerja dan jati diri organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif. (Hes)
Komentar