Support by PELAUT SAMUDRA TRUST DESA
Di tengah tekanan global yang semakin tidak stabil, Indonesia tampaknya sedang memasuki babak baru dalam sejarah ekonomi-politiknya. Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17.700 per dolar AS, keluarnya modal asing dari pasar domestik, anjloknya Jakarta Composite Index lebih dari 26% sepanjang tahun, serta memburuknya situasi geopolitik akibat perang Timur Tengah telah memaksa negara memikirkan ulang fondasi ketahanan ekonominya. Dalam konteks inilah lahir langkah strategis Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dan menunjuk Danantara Indonesia membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSDI).
Langkah ini bukan sekadar pembentukan badan usaha baru. DSDI berpotensi menjadi simbol lahirnya arsitektur ekonomi strategis baru Indonesia — sebuah model di mana negara mulai mengambil kembali kontrol atas sumber daya strategis, devisa ekspor, dan arus perdagangan nasional sebagai bagian dari pertahanan ekonomi di tengah perang finansial global. Jika sebelumnya Indonesia bergerak dalam pola ekonomi liberal dengan dominasi mekanisme pasar dan eksportir swasta, maka kini negara tampaknya bergerak menuju model “state-coordinated capitalism” atau bahkan “resource command economy”.
Dalam desain yang mulai terlihat, DSDI bukan hanya berfungsi sebagai entitas administratif biasa. Ia dapat berkembang menjadi otorita ekspor strategis nasional yang mengendalikan aliran ekspor komoditas utama seperti crude palm oil (CPO), batu bara, paduan besi, nikel, tembaga, dan mineral kritis lain penghasil devisa. Fungsi utamanya bukan sekadar perdagangan, tetapi mengonsolidasikan kekuatan ekonomi nasional melalui kontrol atas arus dolar, repatriasi devisa, dan koordinasi ekspor strategis nasional.
Pernyataan CEO Danantara, Rosan Roeslani, bahwa tahap awal sistem hanya berupa pelaporan transaksi ekspor hingga Desember 2026 sebenarnya menunjukkan fase awal konsolidasi data dan arsitektur pengawasan nasional. Negara tampaknya sedang membangun “economic intelligence system” berbasis sumber daya alam, di mana seluruh transaksi ekspor strategis dapat dipantau secara real time. Dalam konteks geopolitik modern, data ekspor dan arus devisa sama pentingnya dengan sistem pertahanan militer karena menentukan stabilitas ekonomi dan daya tahan negara terhadap tekanan eksternal.
Konteks global menjadi alasan utama mengapa Indonesia bergerak ke arah ini. Dunia sedang mengalami fragmentasi geopolitik besar. Perang Timur Tengah memicu kenaikan harga minyak global dan memperburuk inflasi dunia. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 hanya sekitar 3% dengan inflasi mencapai 4,3%. Sementara itu, kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat menyebabkan arus modal besar-besaran keluar dari emerging markets menuju aset safe haven seperti US Treasury. Fenomena “flight to safety” ini memperkuat dolar AS sekaligus menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah Indonesia mulai melihat bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak bisa lagi hanya bergantung pada mekanisme pasar global dan modal asing jangka pendek. Negara membutuhkan instrumen untuk mempertahankan devisa dan memastikan dolar hasil ekspor tetap berada di dalam negeri lebih lama. DSDI muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut.
Secara strategis, pembentukan DSDI dapat dibaca sebagai upaya Indonesia membangun “resource-backed economic sovereignty” — model kedaulatan ekonomi berbasis kontrol sumber daya alam. Negara ingin memastikan bahwa kekayaan strategis nasional tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pasar global, tetapi juga menjadi alat mempertahankan stabilitas rupiah, memperkuat cadangan devisa, mendukung hilirisasi nasional, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam ekonomi dunia.
Posisi Indonesia sendiri memang sangat penting dalam peta geopolitik komoditas global. Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, salah satu eksportir batu bara terbesar, dan pemain dominan dalam rantai pasok nikel dunia untuk industri baterai kendaraan listrik. Dalam era transisi energi dan perebutan mineral kritis, komoditas seperti nikel, tembaga, dan CPO telah berubah menjadi instrumen geopolitik. Negara-negara besar kini memperebutkan akses terhadap sumber daya strategis untuk menopang industri energi, teknologi, dan pertahanan mereka.
Karena itu, DSDI bukan hanya proyek ekonomi domestik. Ia berpotensi menjadi instrumen geopolitik Indonesia di tengah perebutan rantai pasok global. Dengan mengendalikan ekspor komoditas strategis melalui mekanisme BUMN pengekspor tunggal, Indonesia dapat meningkatkan leverage terhadap pasar internasional, mirip seperti bagaimana negara-negara OPEC mengelola minyak untuk memperkuat posisi geopolitik mereka.
Namun di sisi lain, pasar global langsung merespons negatif arah kebijakan ini. Investor khawatir Indonesia bergerak terlalu jauh menuju nasionalisme ekonomi dan intervensi negara yang berlebihan. Kekhawatiran muncul terhadap potensi monopoli ekspor oleh BUMN, kontrol harga, bertambahnya birokrasi, dan ketidakpastian regulasi. Reaksi tersebut tercermin dari tekanan besar terhadap saham-saham komoditas seperti Bumi Resources, Indika Energy, Merdeka Battery Materials, dan Amman Mineral Internasional.
Pasar pada dasarnya tidak takut terhadap negara yang kuat. Pasar takut terhadap negara yang tidak dapat diprediksi. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara kedaulatan ekonomi dan kepercayaan investor global. Jika terlalu liberal, Indonesia tetap rentan terhadap tekanan eksternal dan pelarian modal. Namun jika terlalu tertutup dan intervensif, Indonesia berisiko kehilangan investasi, teknologi, dan akses pasar global.
Dalam konteks ini, komunikasi intens antara Sufmi Dasco Ahmad, Perry Warjiyo, OJK, Danantara, dan Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan konsolidasi penuh seluruh instrumen ekonomi nasional. Perry menjalankan fungsi stabilisasi moneter melalui intervensi defensif terhadap rupiah dan pembatasan pembelian dolar tanpa underlying transaction. Dasco memainkan peran stabilisasi politik dan komunikasi publik untuk menjaga psikologi pasar dan memastikan bahwa negara tetap terlihat memegang kendali atas situasi.
Koordinasi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia sedang membangun model “economic security state”, di mana stabilitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari keamanan nasional. BI menjaga moneter, OJK menjaga sistem keuangan, Danantara dan DSDI mengonsolidasikan sumber daya dan devisa, sementara kekuasaan politik menjadi pusat komando strategis nasional menghadapi tekanan global.
Apa yang sedang terjadi saat ini bukan sekadar perubahan tata kelola ekspor. Ini adalah awal transformasi besar dalam paradigma ekonomi Indonesia. Negara mulai bergerak dari model liberalisasi pasca-reformasi menuju model nasionalisme ekonomi strategis berbasis kontrol sumber daya alam, devisa, dan rantai nilai nasional.
DSDI menjadi simbol paling nyata dari perubahan tersebut: ketika negara mulai memandang komoditas bukan sekadar barang dagang, tetapi instrumen kekuatan geopolitik dan pertahanan ekonomi nasional di era perang finansial global.
Komentar