Singapura, indomaritim.com – Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta mengusulkan agar Laut China Selatan ditetapkan sebagai “zona perdamaian” di tengah sengketa wilayah antara China dan sejumlah negara Asia Tenggara.
“Selain penyusunan kode tata perilaku yang masih dinegosiasikan seluruh pihak dengan penuh kesabaran, seseorang harus memiliki keberanian untuk mendeklarasikan Laut China Selatan sebagai zona perdamaian,” kata Ramos-Horta pada forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (30/5).
“Itu bukan berarti semua pihak harus melepaskan klaim historis dan legal mereka yang sah, tetapi klaim tersebut tidak boleh menghambat berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan kepercayaan dan meredakan ketegangan,” katanya seperti dikutip Antara.
Ramos-Horta mengaku siap “menggunakan kata-kata yang digunakan para pemimpi” untuk menyampaikan gagasan yang ia sebut naif dan romantis.
Ia juga memperingatkan agar situasi yang terjadi di Selat Hormuz tidak terulang di kawasan lain.
“Semoga apa yang terjadi di Selat Hormuz menjadi peringatan bagi kita, mengingatkan kita agar tidak lengah dalam menghadapi titik-titik rawan yang dapat berkembang menjadi konflik,” katanya.
Menurut Ramos-Horta, seluruh pihak perlu menyepakati kawasan “zona perdamaian” yang bebas dari pulau artifisial dan pangkalan militer.
Ia mengusulkan agar pulau-pulau buatan dan fasilitas militer yang sudah ada dialihfungsikan menjadi pusat riset oseanografi dan penelitian lainnya.
“Kita mengetahui dengan baik berbagai alternatif kerja sama semacam itu. Ketika kita dapat menemukan lebih banyak dana untuk mempersiapkan perang, kita justru kesulitan mencari dana untuk mencegah kondisi yang dapat memicu konflik,” kata Ramos-Horta.
China, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia memiliki klaim atas sebagian wilayah Laut China Selatan.
Pada saat yang sama, ASEAN dan China semakin mendekati kesepakatan atas naskah final kode tata perilaku di Laut China Selatan yang telah dirundingkan selama lebih dari dua dasawarsa. (RR)
Komentar