Tanjungpinang, indomaritim.com – Suatu pagi di pekan ketiga Juni 2026, kediaman pribadi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jalan Peralatan, Kilometer 7, Kota Tanjungpinang, tiba-tiba didatangi sejumlah orang berseragam rompi hitam.
Mereka adalah petugas Sensus Ekonomi 2026 yang mengenakan atribut resmi (rompi hitam) sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan tugas di lapangan.
Dari dalam rumah, gubernur dengan setelan kemeja putih dan celana kain hitam didampingi istri Dewi Kumalasari keluar menyambut kedatangan petugas, lalu mengajak mereka masuk dan menempati kursi ruang tamu.
Tidak lama, asisten rumah tangga orang nomor satu di Pemprov Kepri itu datang membawa hidangan air mineral beserta beberapa piring berisi mi lendir khas Tanjungpinang untuk menjamu petugas sensus.
“Silakan dimakan dulu. Pasti belum pada sarapan,” kata Ansar kepada petugas sensus seperti dikutip dari Antara.
Sesaat kemudian, salah seorang petugas sensus menjelaskan kedatangan mereka berkaitan dengan kegiatan Sensus Ekonomi 2026, yakni program pendataan lengkap atas seluruh unit usaha atau aktivitas ekonomi di suatu wilayah yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ada beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dan harus dijawab Ansar terkait jenis usaha yang dijalankan, pendapatan dan pengeluaran keluarga, serta aset atau fasilitas rumah tangga.
Seorang petugas lainnya siaga dengan telepon pintar beserta kertas dan pena untuk merekam atau mencatat setiap jawaban pertanyaan selama proses wawancara.
Pertanyaan dimulai dari silsilah keluarga, yang kemudian dijawab Ansar bahwa ia memiliki seorang istri dan dikaruniai dua orang anak.
Selanjutnya, pertanyaan petugas mengarah pada aktivitas usaha yang dimiliki Ansar dan keluarga, seperti industri, jasa, kos-kosan, hingga usaha digital.
“Saya hanya memiliki satu unit usaha skala UMKM, yaitu kedai kopi di Kota Tanjungpinang yang beroperasi sejak 2017,” ujar Ansar, menjawab pertanyaan petugas sensus.
Ansar menjadi responden perdana Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kepri, yang menandakan bahwa pendataan sensus ekonomi per 10 tahun itu menyasar seluruh elemen tanpa terkecuali, mulai dari pejabat negara, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai orang awam.
Mantan Bupati Bintan, Kepri, itu pun tak lupa mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi dengan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap.
Sebab, data yang akurat sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Keamanan data
Kegiatan sensus ekonomi tahun ini secara nasional dimulai pada 15 Juni dan berakhir 31 Agustus 2026, atau selama kurun waktu 2,5 bulan.
Untuk wilayah Kepri, BPS mengerahkan 1.589 petugas sensus yang disebar ke tujuh kabupaten/kota di daerah tersebut, dengan sasaran 197 ribu unit usaha, ditambah seluruh rumah tangga.
Pendataan juga menyasar masyarakat yang berusaha dari rumah, pedagang keliling, hingga pelaku usaha digital, seperti pembuat konten di TikTok dan platform lainnya yang menghasilkan pendapatan.
Hingga 31 Juli 2026, realisasi sensus ekonomi di Kepri telah mencapai 75 persen dari target 100 persen sampai 31 Agustus 2026.
Capaian itu relatif tinggi berkat penerimaan masyarakat yang positif terhadap petugas sensus ekonomi. Selain itu, para petugas pun sudah terbiasa menggunakan instrumen pendataan dibanding pada tahap-tahap awal sensus.
Dari hasil sensus, sejauh ini, BPS Kepri berhasil memotret usaha yang tidak hanya di sektor bangunan khusus usaha (BKU), namun juga usaha dalam keluarga atau rumah tangga, contohnya usaha rumahan berbasis daring.
Petugas sensus terus menggesa finalisasi pendataan perusahaan besar, seperti industri, perdagangan, kompleks pertokoan dan mal.
Bagi pelaku usaha dan masyarakat yang menunggu giliran pendataan diimbau menerima petugas dan memberikan data sebenarnya, karena data sensus itu akan digunakan sebagai basis data untuk perencanaan kebijakan ekonomi ke depan.
Pada Sensus Ekonomi 2026, BPS memprioritaskan keamanan data responden agar tidak bocor dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu. Upaya itu dilakukan dengan menerapkan prinsip terima petugas, isi jawaban dengan benar, dan rahasia (TIR).
Seluruh petugas yang mendata sensus ekonomi melalui aplikasi Survei dan Sensus (FASIH), tidak bisa melihat maupun mengunduh data responden. Pasalnya, data otomatis langsung terkirim secara real time ke pusat data atau Big Data BPS RI.
Selain itu, para petugas sensus dilarang keras memberikan data individu responden kepada pihak lain. Kerahasiaan data menjadi bagian penting dalam menyukseskan sensus ekonomi.
Karena itu, responden sensus ekonomi tak perlu khawatir memberikan data yang baik dan benar, karena data tersebut menjadi acuan pola pembangunan ekonomi 10 tahun ke depan.
Tantangan kepulauan
Kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 98 persen wilayah laut, dengan sebaran 2.408 pulau, menjadi salah satu tantangan petugas dalam mendata sensus ekonomi 2026, apalagi di pulau-pulau terluar, seperti Natuna dan Anambas, dengan rentang kendali yang jauh dan faktor cuaca tak menentu.
Karena itu, BPS Kepri memilih memberdayakan warga sekitar sebagai petugas sensus ekonomi untuk mempermudah koordinasi dan pendataan masyarakat.
Tantangan lainnya ialah keterbatasan signal internet di pulau-pulau tertentu juga perlu diantisipasi, mengingat proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 menggunakan sistem aplikasi FASIH.
Seluruh jawaban responden direkam di aplikasi FASIH, sedangkan untuk proses pengiriman ke pusat data BPS memerlukan signal internet.
Sebagai antisipasi keterbatasan signal, petugas dapat merekam dahulu semua jawaban responden, lalu bisa dikirim kemudian, ketika sudah menemukan signal internet.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus di lapangan, BPS turut menyiapkan sejumlah inovasi dan strategi pengawasan. Salah satunya lewat dashboard monitoring yang memungkinkan pemantauan kinerja petugas lapangan secara real time.
Melalui aplikasi FASIH, seluruh data yang dikumpulkan petugas dapat dipantau secara langsung, sehingga kualitas dan progres pekerjaan dapat terukur dengan baik.
Dari aplikasi itu, BPS juga dapat melihat capaian target pendataan, sekaligus memantau kualitas data yang masuk dari lapangan.
BPS Kepri juga menerapkan inovasi Satu Pegawai Satu atau SPS Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Setiap pegawai BPS diberikan tanggung jawab mengawal dan memantau satu wilayah tertentu untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai target.
Dengan demikian, beban pekerjaan tidak hanya berada pada petugas mitra di lapangan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pegawai BPS yang ikut melakukan pengawasan dan pendampingan.
Permata biru
Kepri yang berada di perbatasan gerbang utara Indonesia dengan diapit beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian utama dari BPS RI pada Sensus Ekonomi 2026.
Hal itu ditandai dengan Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 tingkat Provinsi Kepri yang dihadiri langsung Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu 17 Juni 2026.
Pada kesempatan itu, Kepala BPS RI Amalia menyebutkan Sensus Ekonomi 2026 memperkuat posisi Kepri sebagai Permata Biru di gerbang utara Indonesia.
Konsep Permata Biru di gerbang utara Indonesia adalah visi strategis Kepri untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim nasional, dengan luas geografis 98 persen lautan.
Tidak hanya itu, Kepri juga memiliki struktur perekonomian yang unik dan bervariasi dibanding provinsi lainnya di Indonesia, mulai dari industri pengolahan, sumber daya alam, pariwisata, hingga digitalisasi.
Setiap kabupaten/kota memiliki potensi ekonomi berbeda-beda, antara lain Kota Tanjungpinang yang didominasi usaha besar makanan dan minuman, khususnya kedai kopi.
Kemudian Kota Batam, potensi ekonominya dominan di kawasan ekonomi khusus (KEK), lalu kawasan industri, pertokoan, dan pusat perbelanjaan.
Berikutnya, Kabupaten Bintan dengan potensi ekonomi didominasi pariwisata alam, terutama di Pantai Trikora dan Lagoi. Selain itu, ada pula KEK Galang Batang dan kawasan industri Lobam yang memuat sejumlah industri besar.
Selanjutnya, Kabupaten Anambas juga memiliki potensi pariwisata bahari yang berpusat di Pulau Bawah atau dikenal sebagai Maldives Indonesia, dan ditambah Matak Base sebagai pusat kegiatan minyak dan gas yang dikelola beberapa operator.
Lalu di Kabupaten Natuna, terdapat kawasan pariwisata bebatuan, seperti Geopark Natuna yang terkenal hingga ke mancanegara. Natuna juga mulai berkembang penginapan dan hotel berbintang, hingga hotel melati. Potensi lain di Natuna ialah pertanian dan perikanan yang tersebar merata di setiap pulau.
Sementara Kabupaten Karimun, memiliki sejumlah perusahaan besar yang menyebar di Karimun Besar, Kundur, dan Belat. Untuk sebaran usaha kecil didominasi wilayah Karimun Besar.
Terakhir di Kabupaten Lingga, potensi ekonominya masih relatif sederhana yang didominasi sektor pertanian, namun belum mengarah pada industri pengolahan.
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kepri juga menjadi yang tertinggi se-Pulau Sumatera serta lima besar tertinggi secara nasional per triwulan I/2026 yang sebesar 7,04 persen, bahkan berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61 persen secara year on year.
Adapun lima besar provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di triwulan I/2026 adalah Maluku Utara 19,64 persen, lalu Nusa Tenggara Barat (NTB) 13,64 persen, Sulawesi Tengah 8,32 persen, Gorontalo 7,68 persen, dan Kepri 7,04 persen.
Menurut BPS RI, sensus ekonomi menjadi kesempatan emas untuk menghasilkan data potret ekonomi Kepri terkini, hingga 10 tahun ke depan, sekaligus mewujudkan Kepri Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS memastikan tak ada satupun unit usaha maupun rumah tangga di Kepri yang tidak dicacah petugas Sensus Ekonomi 2026. (Dul)
Komentar