Jakarta, indomaritim.com – Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan kepemimpinannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah telah mengambil 121 kebijakan transformatif selama 663 hari untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut mencakup sejumlah masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, berbagai capaian tersebut belum menjadi alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri. Prabowo menyebut masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, korupsi hingga pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan.
Salah satu capaian yang disorot Prabowo adalah keberhasilan mencapai swasembada delapan komoditas pangan. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen setelah menghapus 145 aturan terkait penyalurannya. Prabowo menyebut kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani.
Di sektor energi, pemerintah mulai mewujudkan swasembada solar melalui implementasi biodiesel B50. Prabowo mengatakan sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar dan kebijakan itu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.
Selain pangan dan energi, Prabowo memaparkan perkembangan program Makan Bergizi Gratis, bantuan sosial digital, hilirisasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga pelayanan publik.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah telah memperbaiki 16.167 sekolah pada 2025 dan menargetkan perbaikan 71.744 sekolah pada 2026. Pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Ketidakmampuan tidak boleh menjadi warisan. Kesempatanlah yang harus kita wariskan,” ujar Prabowo.
Di sektor ekonomi, Prabowo menyampaikan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester pertama 2026, investasi mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disebut mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,45 persen pada semester pertama 2026. Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir, melainkan harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi Pemerintah yang saya pimpin,” katanya.
Prabowo juga mengungkapkan restrukturisasi besar-besaran terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Dari 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya yang ditemukan saat awal pembentukan Danantara, pemerintah telah menutup 290 BUMN.
Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan jumlah BUMN tersisa paling banyak 300 perusahaan. Langkah tersebut, menurut Prabowo, telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun yang selanjutnya dialihkan untuk investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Di sektor desa, pemerintah juga telah membangun 2.500 jembatan desa melalui TNI dan sekitar 800 jembatan melalui Polri. Pemerintah menargetkan 5.000 jembatan desa selesai dibangun hingga akhir 2026.
Selain itu, sebanyak 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya disebut telah berjalan optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir tahun.
Prabowo turut menyoroti kebijakan untuk meningkatkan porsi pendapatan pengemudi ojek online. Menurutnya, setelah pemerintah melakukan intervensi, porsi penghasilan pengemudi meningkat dari 80 persen menjadi 92 persen.
Dalam sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis disebut telah menjangkau 108 juta orang sejak diluncurkan pada Februari 2025. Layanan tersebut kini tersedia di 10.255 puskesmas di 38 provinsi.
Pemerintah juga menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.
Pada bidang perlindungan sosial, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial telah diterapkan di 143 kabupaten dan kota pada 26 provinsi. Lebih dari satu juta keluarga telah terdaftar menuju target 12,5 juta keluarga.
Sementara itu, di bidang hukum dan kelembagaan negara, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian lembaga negara. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. DPD RI disebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi.
Mahkamah Agung pada 2025 menangani 38.148 perkara dan memutus 37.973 perkara dengan tingkat produktivitas 99,54 persen. Adapun Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 menangani 701 perkara dan permohonan.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi terhadap BPK yang sepanjang 2025 menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp112 triliun melalui rekomendasi hasil pemeriksaan.
Di bidang pertahanan dan politik luar negeri, Prabowo menegaskan Indonesia akan terus memperkuat pertahanan nasional sekaligus mempertahankan politik luar negeri yang bebas aktif.
Indonesia, kata dia, terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, memperkuat ASEAN, serta memperluas kerja sama dengan BRICS, Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, India, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan kawasan Pasifik.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pembangunan Indonesia tidak dapat dilakukan oleh pemerintah seorang diri. Ia mengajak seluruh lembaga negara dan masyarakat melanjutkan pembangunan melalui semangat gotong royong.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegasnya.
Prabowo kemudian menyampaikan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, anggota parlemen, pemerintah daerah, TNI-Polri, ASN, guru, tenaga kesehatan, petani, nelayan, buruh, pengusaha, pekerja, relawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh rakyat Indonesia.
“Tidak ada Presiden yang mampu membangun Indonesia seorang diri. Bangsa ini harus dibangun dengan gotong royong,” pungkasnya. (As)
Komentar