Jakarta, indomaritim.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan perbedaan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden melalui pemakzulan (impeachment) dengan pengunduran diri.
Ia mengatakan perbedaan tersebut terletak pada proses konstitusional dan keterlibatan lembaga negara dalam menindaklanjutinya.
Menurutnya, dalam proses pemakzulan, DPR memiliki keterlibatan langsung, sedangkan dalam kasus pengunduran diri Wakil Presiden, koordinasi lebih berkaitan dengan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“DPR mungkin ya enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan. Kalau pemakzulan memang melibatkan DPR,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis seperti dikutip Antara.
Dalam konteks pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR.
Oleh karena itu, tindak lanjutnya berkaitan dengan kewenangan MPR serta kewajiban Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Yusril menyebut MPR nantinya menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pimpinan MPR kemudian menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden melalui surat.
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, MPR akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih dalam sidang MPR.
Mekanisme tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dengan batas waktu pemilihan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Yusril menegaskan mekanisme penggantian Wakil Presiden yang mengundurkan diri berbeda dengan pergantian Presiden Soeharto pada 1998. Ketika Soeharto berhenti sebagai Presiden, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya.
Namun, jika Wakil Presiden yang mengundurkan diri, tidak ada pejabat yang otomatis menggantikan posisinya. Pengisian jabatan tersebut harus dilakukan melalui pemilihan oleh MPR.
Ia menambahkan, pemilihan Wakil Presiden pengganti tidak dilakukan melalui pemilu langsung oleh rakyat maupun melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses pemilihan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. (Edo)
Komentar