Beirut, indomaritim.com – Kepala Misi Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) Diodato Abagnara menyatakan, Sabtu (21/11) bahwa pihaknya telah mulai menyerahkan sebagian posisi mereka di Lebanon bagian selatan kepada militer Lebanon.
Menurut laporan Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA), hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan bersama lebih dari 70 perempuan dari komunitas lokal di Kota Tyre.
Abagnara pun menekankan pentingnya mencegah terjadinya kekosongan keamanan setelah misi tersebut berakhir. Ia mengatakan bahwa tugas-tugas utama UNIFIL harus tetap dilanjutkan, terutama memantau dan melaporkan pelanggaran, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melindungi warga sipil, serta mendukung komunitas lokal dan kelompok perempuan.
Ia menyampaikan bahwa kehadiran misi PBB di Lebanon bagian selatan pada masa mendatang akan bergantung pada keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa misi perdamaian tersebut akan tetap menjalankan tugas mereka hingga hari terakhir yang dimandatkan.
Abagnara juga menyebut upaya zionis Israel yang terus berusaha menduduki sejumlah wilayah di Lebanon bagian selatan sebagai “pelanggaran nyata” terhadap Resolusi DK PBB Nomor 1701.
Pasukan penjaga perdamaian UNIFIL telah dikerahkan di Lebanon selatan sejak 1978. Resolusi 1701 memperluas mandat misi tersebut pada 2006 agar turut mencakup pemantauan progres penghentian konflik antara Lebanon dan zionis Israel serta dukungan terhadap pengerahan tentara Lebanon di sebelah selatan Sungai Litani.
Pada Agustus 2025, DK PBB memperpanjang mandat UNIFIL untuk terakhir kalinya hingga 31 Desember 2026, yang akan diikuti oleh penarikan pasukan secara bertahap pada 2027.
Sementara itu menurut Antara, tentara zionis terus melancarkan serangan di Lebanon meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 17 April.
Berdasarkan kerangka kerja yang dimediasi Amerika Serikat dan ditandatangani pada 26 Juni, Lebanon dan Israel menyepakati upaya bertahap untuk menarik pasukan zionis dari wilayah Lebanon dan memulihkan kewenangan tentara Lebanon di wilayah tersebut, serta melakukan pelucutan terhadap kelompok bersenjata non-negara.
Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 4.390 korban tewas sejak 2 Maret hingga 5 November akibat konflik di wilayah tersebut, sedangkan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) melaporkan bahwa jumlah pengungsi sempat mencapai puncaknya hingga lebih dari 1,2 juta orang pada April. (Edo)







Komentar