Jakarta, indomaritim.id – Rencana pemindahan ibu kota yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Senin (29/4/2019) kembali memunculkan nama kota Palangka Raya sebagai calon ibu kota Indonesia.
Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio yang saat ini menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kalimantan Tengah Berkah menyebut, Palangka Raya siap sebagai kota pusat pemerintahan Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Alokasikan Empat Koridor Daerah Pada Proyek Belt and Road Initiative, Mana Saja?
“Secara geografis, Palangkaraya minim ancaman bencana alam gunung berapi dan gempa bumi,” ujar Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio yang dikukuhkan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kalimantan Tengah Berkah oleh Gubernur H. Sugianto Sabran.
Ia menambahkan, letak Palangka Raya yang juga menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah bila dilihat melalui peta berada persis di tengah wilayah NKRI.
“Selain itu, wilayahnya masih luas hingga ideal untuk dikembangkan mengikuti tata kota yang ideal untuk jadi ibu kota pemerintahan negara,” kata Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio.
Tim Percepatan Pembangunan Kalimantan Tengah Berkah yang diketuai oleh Laksamana (Purn) Marsetio, Sekretaris Apung Widadi, dan Anggota Laksamana Muda (Purn) Susanto, Dr H Bulkani MPd, Dr Ibnu Elmi Pelu SH MH, Rahmadi G Lentam SH MH, Prof Dr Sulmin Gumiri MSc, HM Wahyudie F Dirun SP MM, Muhnur, SH, dan Dr Andrie Elia Embang MSi. Berkah merupakan singkatan dari Bermatabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis.
Kota Palangka Raya kali pertama disebut Presiden Soekarno sebagai ibu kota negara, saat presiden pertama RI itu meresmikannya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada 1957.
Tak hanya sekali, Soekarno kembali menyampaikan Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara pada Seminar TNI-AD I di Bandung pada 1965.
Komentar