Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Direktur Eksekutif TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Dalam langkah yang kontroversial, pemerintah Hong Kong mengumumkan rencananya untuk memperkenalkan perubahan signifikan dalam Undang-Undang Keamanan Nasional (NSL) pada tanggal 30 Januari ini. Langkah ini dipandang oleh banyak pihak khususnya Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap status Hong Kong sebagai tempat berlindung aman bagi bisnis dan media asing khususnya sekutu US di UE yang berfokus pada pasar Tiongkok. Selain itu, perubahan ini dianggap sebagai hambatan potensial terhadap upaya Amerika Serikat dan Eropa untuk menjalin kesepahaman dengan Beijing dalam masalah ekonomi.
Dokumen yang dirilis oleh Biro Keamanan Hong Kong menjelaskan bahwa perubahan tersebut akan memperluas definisi “rahasia negara” untuk lebih selaras dengan definisi Tiongkok. Dengan demikian, semua informasi yang dianggap dapat membahayakan keamanan nasional, termasuk informasi terkait kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi dan sosial, serta hubungan Hong Kong dengan Tiongkok, akan termasuk dalam cakupan Undang-Undang Keamanan Nasional versi lokal (NSL). Keputusan ini secara terang-terangan menciptakan ketidakpastian bagi bisnis dan media asing yang beroperasi di Hong Kong. Status Hong Kong sebagai pusat keuangan dan hub bisnis internasional dapat terkikis lebih lanjut, karena perusahaan dan media mungkin merasa terbatas dalam melibatkan diri dalam isu-isu yang dianggap sensitif oleh pemerintah.
Lebih dari sekadar isu bisnis, perubahan ini juga dapat memperumit diplomasi internasional. Upaya Amerika Serikat dan Eropa untuk menjalin kesepahaman dengan Beijing dalam hal ekonomi mungkin menjadi lebih sulit, karena ketegangan meningkat terkait hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat di Hong Kong. Secara keseluruhan, perubahan NSL ini menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi Hong Kong dan komunitas internasional yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Sementara pemerintah Hong Kong mungkin berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk mengamankan keamanan nasional, dampaknya terhadap kebebasan dan stabilitas ekonomi tetap menjadi perhatian utama bagi banyak pihak yang terlibat.
Bisa jadi tekanan politik China terhadap UU pemerintahan Hongkong ini akibat agresifitas US yang baru saja reaktivasi Lapangan Terbang Perang Dunia II di Pulau Tinian. Sebuah lapangan terbang militer Amerika Serikat (AS) yang terlantar di Pulau Tinian, tengah Samudera Pasifik, kini menjadi fokus rehabilitasi oleh pemerintah AS. Lapangan udara tersebut, yang sebelumnya menjadi kunci dalam menjatuhkan bom nuklir di Jepang selama Perang Dunia II, hampir terlupakan karena tertutup oleh pepohonan. Pembersihan pertumbuhan hutan berlebihan di lapangan udara Pulau Tinian dan pangkalan-pangkalan lama era Perang Dunia II menjadi bagian dari strategi AS untuk memperkuat infrastruktur di wilayah tersebut.
Sebaliknya penguasaan China terhadap Hongkong secara agresif diyakini oleh US adalah untuk mengubah wilayah Indo-Pasifik sesuai dengan preferensi otoritarian mereka yang jelas akan meningkatkan ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. Dimana China telah terpantau oleh US secara progresif melakukan pembangunan pulau-pulau buatan di Laut China Selatan yang menjadi sumber ketegangan diplomatis. China sepertinya merespon dengan sangat cepat pernyataan Pacific Air Forces US yang ingin meningkatkan kemampuan pertahanan dan postur pencegahan bersama sekutu dan mitra di kawasan tersebut. Dimana pulau Tinian menjadi sangat central dalam peta sejarah geopolitik asia pasifik karena posisinya ada di kepulauan Mariana Utara yang pada tahun 1945, enam landasan pacunya menjadi basis pesawat pengebom B-29 melawan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun itu, pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki, mengakhiri Perang Dunia II.
China sangat meyakini setelah pembangunan lokasi bersejarah ini, akan ada serangkaian pembangunan pangkalan militer lain untuk mendukung kegiatan operasional diwilayah pasifik sampai ke wilayah luar Hongkong. Pemantauan secara terbuka dilakukan oleh intellijen China terhadap semua aktifitas US Army yang telah mengeluarkan anggaran $162 juta untuk proyek renovasi lapangan terbang di Tinian, berikut alokasikan dana pertahanan untuk proyek serupa di Filipina dan proyek yang sedang berjalan di pangkalan udara Australia. Dan penegasan US untuk terus membangun pangkalan pada lokasi yang fleksibel dalam pemenuhan bahan bakar dan senjata mengancam kestabilan geopolitik kawasan perdagangan pasifik yang berpusat di Hongkong. Ketegangan China dan US yang bersaing untuk memperkuat infrastruktur militer di sekitar Hong Kong dan Tinian, menjadi babak baru dinamika geopolitik dunia hari ini.
Komentar