Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Kalitbang APUDSI I CEO TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada akhir Mei 2025 bukan sekadar persinggahan diplomatik biasa. Selama tiga hari, dari tanggal 27 hingga 29 Mei, Macron dan Presiden Prabowo Subianto merajut ulang kemitraan dua negara yang telah berusia lebih dari tujuh dekade. Namun yang mencolok kali ini bukan hanya soal angka atau protokoler. Ini adalah narasi baru dalam lanskap geopolitik Asia Tenggara, di mana informasi, pertahanan, dan transformasi energi menjadi tiga kutub utama.
Macron adalah kepala negara Uni Eropa pertama yang datang berkunjung setelah Prabowo resmi menduduki tampuk kekuasaan. Disambut di Istana Merdeka dengan upacara militer penuh hormat, Prabowo dan Macron tidak hanya menandatangani 27 nota kesepahaman bernilai lebih dari 11 miliar dolar AS, tetapi juga menyusun ulang kerangka strategis jangka panjang antara Paris dan Jakarta hingga tahun 2050. Di balik sorot kamera dan gala dinner yang sarat simbol, ada pergeseran mendalam: Prancis melihat Indonesia bukan sekadar mitra dagang, tetapi sebagai jangkar strategis di jantung Indo-Pasifik.
Bidang pertahanan menjadi babak pertama yang mencolok. Setelah kesepakatan pembelian 42 jet tempur Rafale pada 2022, Indonesia dan Prancis kini memperluas diskusi untuk 18 jet tambahan serta dua kapal selam Scorpene Evolved. Namun esensinya bukan sekadar pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), melainkan arsitektur baru sistem informasi militer yang lebih canggih. Jet Rafale, misalnya, bukan hanya alat tempur udara, tetapi platform pengumpulan dan distribusi informasi strategis yang akan menjadi tulang punggung INFOWAR Indonesia. Di era ketika informasi lebih menentukan kemenangan daripada peluru, kerja sama ini menyentuh jantung pertahanan siber dan komando digital masa depan.
Selain itu, kerja sama juga mencakup modernisasi sistem pengawasan maritim Indonesia. Laut Natuna, yang kian diperebutkan diam-diam oleh kekuatan besar, kini menjadi titik tekan penguatan kapabilitas sistem pemantauan berbasis satelit, AI, dan sensor jarak jauh. Teknologi ini didesain bukan hanya untuk mendeteksi, tetapi juga memetakan pola pergerakan, membangun “dominasi informasi” sebagaimana yang diidealkan dalam doktrin Joint Vision 2010 NATO. Dengan kata lain, kerja sama ini bukan hanya soal keamanan teritorial, melainkan juga kedaulatan informasi.
Di luar pertahanan, dimensi ekonomi juga tampil menonjol. Macron datang membawa 70 perusahaan terkemuka Prancis, bergabung dengan 368 delegasi, dalam forum yang berfokus pada energi terbarukan, hilirisasi mineral kritis seperti nikel, serta penguatan ketahanan pangan dan kesehatan. Danone, TotalEnergies, dan Schneider Electric menjadi wajah dari diplomasi korporasi Prancis yang kini menyasar Indonesia sebagai pasar sekaligus mitra produksi global. Anindya Bakrie, Ketua Kadin, menyebut ini sebagai “langkah strategis menuju penyelesaian IEU-CEPA”—kesepakatan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa yang selama ini tersendat.
Kekuatan simbol juga tidak dilupakan. Gala dinner yang dihadiri Macron bersama istrinya, Brigitte, dan Prabowo bersama putranya, Didit, memperlihatkan kedekatan personal yang hangat. Macron bahkan mengutip pepatah lokal, “Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit”, sebagai cermin dari diplomasi jangka panjang yang hendak dibangun. Kunjungan ke Candi Borobudur, meski diwarnai kontroversi penggunaan tangga listrik, menandai keseriusan Prancis dalam memaknai kebudayaan sebagai elemen setara dalam strategi geopolitik.
Namun, pengaruh jangka panjang Prancis di Asia Tenggara—dan khususnya di Indonesia—akan ditentukan oleh kemampuannya menjaga konsistensi keterlibatan militer dan diplomatik, memberikan manfaat konkret bagi pertahanan kawasan, serta menyelaraskan langkahnya dengan prioritas strategis lokal, bukan mendikte dari luar. Dalam hal ini, Prancis masih harus belajar dari sejarah kolonialisme dan menata ulang pendekatannya dengan sensitivitas kawasan yang tinggi.
Bagi Indonesia, kerja sama ini adalah peluang sekaligus ujian. Di satu sisi, ia membuka akses ke teknologi pertahanan mutakhir dan investasi energi hijau. Di sisi lain, Indonesia harus tetap waspada menjaga otonomi strategisnya di tengah tarikan rivalitas kekuatan besar. Kerja sama dengan Prancis harus menjadi jalan menuju kemandirian teknologi dan kekuatan informasi, bukan ketergantungan baru. Seperti pepatah yang dikutip Macron, perubahan besar memang dimulai dari langkah kecil. Tapi hanya bila arah langkah itu jelas dan berpijak pada kepentingan nasional yang tak tergoyahkan.
Komentar