Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Kalitbang APUDSI I CEO TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Negara kecil namun strategis, Selandia Baru, secara tiba-tiba diawal Juni 2025 ini tengah menggetarkan panggung keamanan regional. Dengan eskalasi peningkatan anggaran pertahanan hingga 9 miliar dolar New Zeland dalam empat tahun dan penggelaran pesawat patroli maritim canggih P-8 Poseidon, Selandia Baru tidak lagi ingin jadi penonton dalam pertarungan geopolitik maritim di Laut Cina Selatan.
Setelah Menteri Pertahanan Selandia Baru Judith Collins berpidato di Konferensi Pers Gabungan Menteri Pertahanan Five Power Defence Arrangements di sela-sela Dialog Shangri-La di Singapura sepekan yang lalu. Maka langkah ini tidak bisa dianggap remeh oleh Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, dengan kedaulatan yang diuji di Laut Cina Selatan dan penjaga utama Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), Indonesia harus bergerak cepat, cerdas, dan tegas. Kebangkitan Selandia Baru adalah alarm bagi kita untuk tidak lagi mengandalkan retorika “bebas aktif” tanpa tindakan konkret.
ALKI II bukan sekadar jalur pelayaran. Ia adalah urat nadi ekonomi dan kedaulatan Indonesia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia melalui perairan Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Setengah lebih perdagangan maritim nasional dan internasional bergantung pada koridor ini. Namun, siapa peduli ALKI II? Ketika kapal perang asing mulai melintas dan pesawat patroli asing semakin rutin terbang di atasnya, Indonesia harus membuka mata. Apakah kita hanya akan membiarkan jalur ini menjadi arena persaingan militer asing? Atau kita akan bangkit, mengukuhkan ALKI II sebagai zona aman dan kendali penuh Indonesia?
Selama ini, Selandia Baru dikenal dengan kebijakan non-nuklir dan sikap diplomasi yang hati-hati. Tapi kini mereka membuktikan: negara kecil pun bisa berkontribusi besar saat berani bertindak. Kenaikan anggaran yang signifikan dan modernisasi armada laut serta udara, termasuk pengoperasian bersama pesawat P-8 dengan Australia, menunjukkan kesiapan mereka merespons persaingan strategis yang makin tajam.
Ini bukan sekadar tentang Selandia Baru. Ini adalah gambaran nyata bahwa dalam geostrategi, tidak ada tempat untuk status quo. Kekuatan lama dan baru saling beradu, dan Indonesia harus berani menentukan posisi. Pakar hubungan internasional, Prof. Agus Santoso dari Universitas Indonesia menegaskan, “Selandia Baru yang memperkuat militernya adalah sinyal perubahan yang harus direspon serius oleh Indonesia. ALKI II adalah jalur vital yang harus kita jaga dengan kedaulatan penuh.”
Begitu pula Letjen (Purn) Bambang Haryanto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, mengingatkan, “Interoperabilitas Selandia Baru dan Australia dalam operasi P-8 adalah ancaman sekaligus peluang. Kita harus lebih cepat dalam modernisasi pengawasan maritim dan memperkuat sistem radar Natuna serta ALKI II.” Ini bukan sekadar ajakan. Ini tantangan. Indonesia tidak boleh terlena dengan besarnya wilayah atau potensi sumber daya alam tanpa melindungi dan mengawal dengan kekuatan nyata. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan maritim yang memadai hanyalah kata-kata kosong.
Pemerintah Selandia Baru sudah menaikkan anggaran pertahanan mereka hingga nyaris dua kali lipat dalam waktu kurang dari satu dekade. Mereka memiliki 4 unit pesawat pengintai P-8 Poseidon terbaru yang aktif patroli hingga Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Sementara itu, Indonesia masih bergulat dengan tantangan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur pengawasan di perbatasan maritim. Setengah dari perdagangan laut Indonesia melewati ALKI II, namun pengawasannya masih jauh dari memadai.
Beberapa pengamat geopolitik dan keamanan laut, mengingatkan bahwa strategi bebas aktif Indonesia harus diimbangi dengan diplomasi yang aktif dan kemampuan teknis yang mumpuni. Kita harus menghindari jebakan rivalitas besar yang berpotensi mengorbankan kepentingan nasional. Dimana Indonesia harus jadi mediator yang kuat, mengedepankan hukum laut internasional, bukan sekadar menonton negara besar beradu kekuatan. Tapi mediator tanpa kemampuan mempertahankan wilayah hanya akan menjadi pengamat pasif di medan yang keras ini.
Kebangkitan Selandia Baru adalah peluang sekaligus peringatan. Peluang untuk memperkuat aliansi strategis, belajar dari pengalaman negara kecil yang berani, dan meningkatkan interoperabilitas dengan sekutu tanpa kehilangan kedaulatan. Tapi juga peringatan agar Indonesia tak terlena. Laut Cina Selatan dan ALKI II bukan ruang bebas konflik yang bisa ditinggalkan begitu saja. Mereka adalah ruang hidup, pertahanan, dan identitas nasional.
Indonesia harus bergerak cepat: memperkuat armada laut dan udara, memperkuat sistem pengawasan di Natuna dan sepanjang ALKI II, serta memperkuat diplomasi dengan negara-negara kawasan. Kita harus tunjukkan bahwa kita punya `tulang punggung` yang kokoh, bukan hanya kata-kata kosong. Jika tidak, kita akan kalah dalam persaingan yang sebenarnya sudah berjalan — dan masa depan kedaulatan maritim Indonesia akan tergadai. Indonesia tidak punya waktu lagi untuk berdiam diri. Ini saatnya menunjukkan keberanian strategis. Bukan hanya sebagai negara maritim terbesar, tapi sebagai kekuatan yang menentukan arah masa depan Indo-Pasifik.
Komentar