Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Di Munich Jerman, 13 Feb 2026, para pemimpin dunia berkumpul dalam suasana yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam 60 tahun sejarah Konferensi Keamanan. Sebuah “jurang pemisah yang dalam” telah terbuka antara Eropa dan Amerika Serikat. Kanselir Jerman Friedrich Merz berdiri di podium dan menyampaikan kebenaran yang tak nyaman: mitra transatlantik tak lagi bisa dianggap given. Sementara itu, ribuan kilometer dari ruang konferensi ber-AC itu, genosida masih saja berlangsung di Gaza. Dan di jalan-jalan London, Berlin, dan New York, gelombang protes terbesar dalam satu dekade membentangkan spanduk-solidaritas, namun gagal menghentikan satu pun kapal pengangkut senjata.
Dua realitas ini, yang tampaknya terpisah, sebenarnya berbicara tentang satu hal yang sama: krisis kepercayaan pada tatanan liberal yang berbasis aturan, dan kebingungan tentang bagaimana memperjuangkan keadilan di dunia yang semakin dikendalikan oleh logika keamanan dan kepentingan strategis.
Dunia yang Retak di Munich
Ketika Wolfgang Ischinger membuka Konferensi Keamanan Munich ke-62, ia tidak sedang meramal. Ia hanya membaca realitas: “peningkatan ketidakamanan” dengan lebih banyak konflik simultan daripada titik mana pun dalam sejarah konferensi ini. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukanlah konflik-konflik itu sendiri, melainkan kondisi hubungan transatlantik yang selama 70 tahun menjadi fondasi arsitektur keamanan dunia pasca-Perang Dunia II.
Friedrich Merz tidak bermain kata-kata. “Wakil Presiden JD Vance mengatakan ini setahun yang lalu di Munich. Ia benar dalam deskripsinya,” katanya, mengakui bahwa retorika “perang budaya MAGA” bukan milik Eropa. Ini bukan sekadar perbedaan kebijakan tentang tarif atau pendanaan NATO. Ini adalah pergeseran eksistensial.
Pernyataan Merz bahwa “bahkan Amerika Serikat tidak akan cukup kuat untuk bertindak sendiri” adalah pengakuan sekaligus peringatan. Namun yang lebih mencengangkan adalah konfirmasinya tentang pembicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengenai “pencegahan nuklir Eropa.” Gagasan yang sebelumnya tabu ini kini memasuki arus utama diskusi kebijakan. Sebuah era baru dimulai: era di mana Eropa mungkin terpaksa, untuk pertama kalinya sejak 1945, benar-benar mempertanggungjawabkan keamanannya sendiri.
Di tengah semua ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berbicara tentang “kepercayaan diri peradaban dan identitas Barat” Eropa, sebuah pesan yang oleh para kritikus disebut bernuansa rasis. Sementara di dalam negeri AS, jajak pendapat menunjukkan 7 dari 10 orang dewasa Amerika tidak setuju dengan cara Trump menangani masalah Greenland. Ironisnya, ketika AS sibuk dengan retorika peradaban dan ancaman mengambil alih wilayah sekutunya sendiri, fondasi tatanan global yang mereka bangun justru runtuh dari dalam.
Ketika Visibilitas Tak Menjadi Pengaruh
Di saat yang sama, di ruang-ruang yang berbeda, gerakan solidaritas Palestina menghadapi paradoksnya sendiri. Visibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya—dengan puluhan ribu tewas di Gaza dan seluruh wilayah hancur—telah memicu gelombang protes global. Kesadaran publik meningkat, tekanan hukum menguat, institusi internasional terpaksa terlibat.
Tapi senjata terus mengalir. Perlindungan diplomatik tetap ada. Pembatasan terhadap demonstrasi pro-Palestina justru diperluas di berbagai negara Barat.
Di Jerman, otoritas setempat melarang atau membatasi secara ketat demonstrasi pro-Palestina dengan alasan keamanan. Di AS, perkemahan mahasiswa dibubarkan paksa oleh polisi, dan badan legislatif negara bagian menghukum institusi yang dianggap mentolerir kampanye boikot. Di Inggris, demonstrasi besar dibingkai terutama melalui bahasa ekstremisme dan ketertiban umum.
Dalam setiap kasus, debatnya bukan tentang hukum internasional atau pendudukan, melainkan tentang keamanan domestik dan kontra-ekstremisme—medan di mana pemerintah merasa paling percaya diri.
Mengapa? Karena gerakan Palestina terlalu lama berbicara dalam bahasa yang hanya dipahami oleh kalangan progresif: bahasa antikolonial, hak asasi manusia, solidaritas moral. Bahasa ini benar secara moral, tetapi gagal menembus ruang-ruang kekuasaan yang didominasi oleh logika keamanan dan kepentingan strategis.
Bahasa yang Berbeda untuk Ruang yang Berbeda
Di sinilah dua realitas ini bertemu. Ketika Friedrich Merz berbicara di Munich tentang NATO sebagai “keunggulan kompetitif” bagi Amerika Serikat, ia sedang melakukan apa yang oleh para ahli strategi disebut “penerjemahan politik” (political translation). Ia membingkai ulang aliansi keamanan—yang seharusnya tentang nilai-nilai bersama—dalam bahasa yang dipahami oleh pemerintahan Trump: Bahasa keuntungan, daya saing, kepentingan nasional.
Ini adalah strategi yang sama yang ditawarkan bagi gerakan Palestina: jika kebijakan dibentuk di ruang-ruang yang didominasi oleh pemikiran keamanan dan kekuasaan konservatif, maka advokasi harus menjangkau ruang-ruang itu juga.
Apa artinya ini secara konkret?
Artinya, argumen “Hentikan Pendudukan” dapat diterjemahkan menjadi “Pendudukan yang tak berkesudahan merusak keamanan jangka panjang Israel dengan menciptakan ketidakstabilan permanen.” Ini berbicara langsung pada keprihatinan kaum realis tentang stabilitas.
Artinya, argumen tentang ketidakadilan dapat diterjemahkan menjadi “Penerapan hukum internasional yang selektif merusak kredibilitas Barat di tempat lain, seperti dalam membela Ukraina.” Ini menyentuh kepentingan negara adidaya dalam menjaga tatanan global.
Artinya, kekebalan hukum bagi satu sekutu dapat diterjemahkan menjadi “mengikis efek jera (deterrence) secara global, karena melemahkan norma-norma yang seharusnya melindungi semua negara.”
Ini bukan pengenceran prinsip. Ini adalah pencarian kendaraan bahasa yang berbeda untuk membawa muatan prinsip yang sama ke ruang yang berbeda. Ini adalah soal strategi komunikasi, bukan soal mengubah substansi perjuangan.
Pelajaran dari Sejarah
Sejarah mengajarkan bahwa perubahan politik sering membutuhkan keterlibatan di luar sekutu alami. Kongres Nasional Afrika (ANC) tidak membatasi jangkauannya pada audiens yang simpatik; mereka terlibat dengan pemerintah yang selama bertahun-tahun mencap mereka radikal atau subversif. Pemimpin republikan Irlandia pada akhirnya bernegosiasi dengan pemerintahan konservatif yang sangat menentang tujuan mereka.
Dalam setiap kasus, keterlibatan bukan berarti dukungan. Tujuannya adalah membuka saluran dialog dan mempengaruhi kebijakan, bukan merangkul ideologi lawan.
Di Munich, Merz mencoba melakukan hal yang sama. “Jadi mari kita perbaiki dan hidupkan kembali kepercayaan transatlantik bersama. Eropa melakukan bagiannya,” katanya. Ia tahu bahwa kepercayaan itu tak bisa lagi dianggap given. Tapi ia tetap mencoba, karena pilihannya hanya dua: Berbicara atau Membiarkan medan perang kebijakan dikuasai sepenuhnya oleh narasi yang merugikan.
Ini adalah pragmatisme politik yang lahir dari pemahaman bahwa perubahan membutuhkan akses ke pusat kekuasaan, betapapun tidak ramahnya pusat kekuasaan itu.
Risiko dan Keberanian
Tentu, strategi ini penuh risiko. Keterlibatan dengan pihak yang memusuhi selalu mengandung bahaya kooptasi, penolakan, atau bahkan permusuhan yang lebih keras. Kekhawatiran tentang “normalisasi wacana rasis” atau “kompromi moral” adalah nyata.
Namun, risiko terbesar sebenarnya adalah ketidakrelevanan. Dengan tetap berada di ruang gema (echo chamber), sebuah gerakan melindungi kemurnian moralnya tetapi membiarkan medan pertempuran kebijakan dikuasai sepenuhnya oleh narasi yang merugikan.
Di Munich, Eropa menghadapi risiko yang sama. Jika mereka hanya berbicara di antara mereka sendiri tentang nilai-nilai liberal, sementara AS menentukan kebijakan keamanan global berdasarkan logika transaksional, maka Eropa akan menjadi penonton dalam drama yang menentukan nasibnya sendiri.
Inilah sebabnya mengapa percakapan tentang “pencegahan nuklir Eropa” begitu signifikan. Ini bukan tentang meninggalkan NATO. Ini tentang mengakui bahwa dunia telah berubah, dan bahwa ketergantungan buta pada sekutu yang tak lagi bisa diprediksi adalah bentuk kerentanan, bukan keamanan.
Dunia yang Memaksa Kita Memilih
Kita hidup di dunia yang memaksa kita memilih antara kemurnian moral dan pengaruh politik. Antara berbicara hanya di ruang di mana kita diterima, atau memasuki ruang di mana kita ditolak. Antara menjadi benar, atau menjadi relevan.
Tapi mungkin ini adalah pilihan palsu. Mungkin kita bisa menjadi benar dan relevan, jika kita memiliki kepercayaan diri pada keadilan perjuangan kita dan kecerdasan untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa kekuasaan.
Friedrich Merz, di Munich, mencoba menerjemahkan kepentingan Eropa ke dalam bahasa yang bisa didengar Washington. Ia mungkin gagal, tapi setidaknya ia mencoba. Sementara itu, di Gaza, kematian terus berlangsung, dan protes terus bergema, tapi kebijakan belum berubah.
Pertanyaannya sekarang: apakah gerakan solidaritas Palestina akan memiliki keberanian untuk melakukan penerjemahan yang sama? Akankah mereka berbicara tidak hanya di kampus dan jalanan, tetapi juga di ruang komite keamanan, forum kebijakan konservatif, dan parlemen-parlemen yang selama ini memusuhi mereka?
Keadilan seharusnya tidak bergantung pada kenyamanan ideologis. Keadilan seharusnya bergantung pada kemauan untuk berargumen, dengan jelas, konsisten, dan tanpa takut, di mana pun kekuasaan dijalankan.
Di Munich, para pemimpin dunia bergulat dengan kenyataan bahwa tatanan lama sedang runtuh. Di Gaza, sebuah bangsa bergulat dengan kenyataan bahwa solidaritas global tidak cukup. Keduanya, pada akhirnya, bergulat dengan pertanyaan yang sama: bagaimana memperjuangkan apa yang benar di dunia yang semakin tidak peduli pada kebenaran, dan hanya mendengarkan bahasa kekuasaan?
Jawabannya mungkin tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan adalah harga yang harus dibayar untuk tetap relevan di dunia yang sedang terbakar.
Komentar