Algoritma, Geopolitik, dan Ujian Demokrasi Indonesia

Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA

Dalam dua pekan terakhir, dua berita besar muncul hampir bersamaan. Pertama, Global Risks Report 2025 dari World Economic Forum menempatkan “misinformasi dan disinformasi” sebagai risiko global paling serius dalam dua tahun ke depan, disusul konflik bersenjata antarnegara dan cuaca ekstrem. Kedua, sejumlah analis pasar mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi periode sensitif: defisit fiskal 2025 berada di angka 2,92 persen dari PDB—mendekati batas 3 persen—di tengah ketidakpastian global, fragmentasi geopolitik, dan tekanan ekonomi dunia.

Dua fakta ini bukan kebetulan yang terpisah. Ia adalah bagian dari satu lanskap risiko yang saling terhubung. Dunia sedang memasuki fase baru: konflik meningkat, kepercayaan publik menurun, algoritma keuangan membaca setiap sinyal kebijakan secara real-time, dan perubahan iklim semakin nyata. Dalam situasi seperti ini, demokrasi tidak lagi hanya soal pemilu lima tahunan. Ia menjadi soal ketahanan sistemik.

Demokrasi di Tengah Dunia yang Terfragmentasi

Indonesia sering disebut sebagai salah satu kisah sukses demokrasi di dunia berkembang. Pemilu berjalan, pergantian kekuasaan relatif damai, dan partisipasi politik tinggi. Namun di balik itu, ada kegelisahan yang lebih dalam: apakah warga merasa benar-benar dihargai?

Demokrasi prosedural mungkin stabil, tetapi demokrasi substantif—yakni pengalaman sehari-hari warga merasa dilibatkan dan bermartabat—masih menghadapi tantangan. Nelayan Natuna yang menjadi simbol kedaulatan maritim seringkali hanya diposisikan sebagai penerima bantuan. Petani yang menjadi penopang pangan nasional tetap hidup dalam ketidakpastian harga dan akses pasar. Inilah paradoks: mekanisme berjalan, tetapi makna belum sepenuhnya dirasakan.

Di saat yang sama, dunia tidak lagi stabil seperti dua dekade lalu. Pemaparan Direktur Trust Indonesia Azhari Ardinal pada Forum Geopolitik Strategik Asia pekan ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun ke depan, risiko terbesar bukan lagi sekadar resesi ekonomi, melainkan misinformasi, konflik antarnegara, dan polarisasi sosial. Artinya, ancaman terhadap demokrasi bukan hanya dari dalam, tetapi juga dari ekosistem global yang semakin kompleks.

Algoritma yang Membaca Negara

Ada satu dimensi baru yang jarang dibahas dalam percakapan publik: peran algoritma global dalam membentuk nasib ekonomi negara.

Sistem analitik seperti ALADDIN milik BlackRock—yang mengelola triliunan dolar aset global—membaca data ekonomi, politik, dan kebijakan secara otomatis. Mereka memantau defisit fiskal, konsistensi komunikasi pejabat, stabilitas sosial, hingga sentimen digital. Sinyal kecil bisa diterjemahkan sebagai risiko besar.

Dalam dunia seperti ini, satu pernyataan pejabat yang saling bertentangan, satu kebijakan yang dianggap tidak konsisten, atau satu gejolak politik domestik dapat langsung memengaruhi persepsi risiko. Dampaknya bukan sekadar opini; ia bisa berarti arus modal keluar, tekanan nilai tukar, dan kenaikan biaya pinjaman.

Pengalaman krisis 1998 memberi pelajaran pahit tentang bagaimana kebijakan domestik bisa berbenturan dengan persepsi global. Bedanya, jika dulu tekanan datang dari lembaga internasional dan pasar konvensional, hari ini ia datang dari sistem algoritmik yang bekerja tanpa henti dan tanpa konteks sosial.

Risiko Jangka Pendek vs Ancaman Jangka Panjang

Laporan risiko global juga menunjukkan dilema besar. Dalam jangka pendek, perhatian tertuju pada konflik bersenjata dan disinformasi. Namun dalam jangka panjang, ancaman paling serius adalah perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan sistem bumi.

Indonesia berada di garis depan risiko ini. Sebagai negara kepulauan, cuaca ekstrem bukan lagi teori, melainkan realitas. Banjir, kekeringan, dan kenaikan muka air laut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi besar. Di sisi lain, ketergantungan pada ekspor komoditas membuat Indonesia sensitif terhadap perlambatan global.

Yang menarik, generasi muda di seluruh dunia—termasuk Indonesia—lebih khawatir terhadap risiko lingkungan dibanding generasi tua. Artinya, politik masa depan Indonesia akan semakin dipengaruhi isu iklim, ketimpangan, dan keadilan sosial.

Ketahanan Nasional di Era Algoritmik

Dalam konteks ini, ketahanan nasional tidak lagi cukup didefinisikan sebagai kekuatan militer atau stabilitas politik. Ia harus mencakup:

1. Ketahanan demokrasi: memastikan warga merasa dilibatkan, bukan sekadar dihitung suaranya.
2. Ketahanan fiskal: menjaga disiplin anggaran tanpa mengorbankan pertumbuhan dan keadilan sosial.
3. Ketahanan algoritmik: memahami bagaimana sistem global membaca Indonesia dan meresponsnya secara strategis.
4. Ketahanan ekologis: berinvestasi serius dalam adaptasi dan transisi energi.

Menjaga defisit di bawah 3 persen memang penting untuk kredibilitas fiskal. Tetapi angka itu bukan tujuan akhir. Jika konsolidasi fiskal dilakukan dengan menahan belanja produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya beli, maka dampaknya bisa kontraproduktif—baik secara ekonomi maupun politik.

Di sisi lain, kebijakan heterodoks yang menyimpang dari konsensus global juga berisiko memicu respons negatif pasar. Ruang manuver negara menjadi semakin sempit karena setiap langkah dipantau sistem global.

Menuju Ketahanan yang “Antifragile”

Indonesia memerlukan pendekatan baru—bukan sekadar bertahan, tetapi menjadi lebih kuat di tengah tekanan. Konsep “antifragile” berarti membangun sistem yang tidak hanya tahan guncangan, tetapi belajar dan menguat karenanya.

Caranya?

1. Membangun komunikasi kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi.
2. Memperkuat basis penerimaan negara tanpa membebani kelompok rentan.
3. Mengembangkan industri hijau dan teknologi adaptasi iklim.
4. Meningkatkan literasi digital untuk melawan disinformasi.
5. Mengurangi ketergantungan berlebihan pada pembiayaan eksternal.

Indonesia memiliki posisi unik: demokrasi besar di dunia berkembang, ekonomi menengah dengan potensi besar, dan pemain penting di Indo-Pasifik. Tantangannya adalah menjembatani dua dunia—ruang publik domestik dan ruang algoritmik global.

Pilihan kebijakan dalam tiga hingga lima tahun ke depan akan menentukan arah Indonesia. Apakah negara ini akan menjadi korban fragmentasi global, atau mampu merumuskan model tata kelola baru yang lebih tangguh?

Demokrasi hari ini tidak lagi hidup hanya di bilik suara. Ia hidup dalam data, dalam persepsi risiko, dalam algoritma pasar, dan dalam pengalaman sehari-hari warga. Ketahanan nasional Indonesia akan ditentukan oleh kemampuannya menyatukan semua dimensi itu: menjaga martabat rakyat, membaca logika zaman, dan membangun masa depan yang berkelanjutan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.