Jakarta, Indomaritim.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Nasim Khan, menyoroti persoalan impor gula rafinasi serta rencana penggabungan sejumlah BUMN gula ke dalam holding PT Perkebunan Nusantara.
Nasim menegaskan bahwa pembahasan mengenai kewajiban importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi yang jelas. Ia berharap, dengan adanya program dari Pemerintah Republik Indonesia, persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara konkret.
“Sudah belasan tahun kita duduk bersama, tapi belum pernah terselesaikan. Saya harap kali ini ada manfaat nyata,” ujar Nasim melalui keterangan yang diterima, Selasa (21/04/2026).
Nasim mengkritik kebijakan impor gula yang dinilai merugikan petani tebu dalam negeri. Ia menyebut masih banyak gula milik BUMN seperti PT Sinergi Gula Nusantara dan PTPN yang belum terserap pasar.
Menurutnya, impor yang tidak terkendali membuat harga gula lokal tertekan, sementara pabrik gula dalam negeri kesulitan beroperasi optimal.
“Jangan sampai kebijakan impor justru menyusahkan rakyat, khususnya petani tebu. Kalau memang mau mematikan petani, sekalian saja,” tegasnya.
Nasim juga menyinggung persoalan impor etanol dengan tarif nol persen yang berdampak pada mangkraknya produksi dalam negeri. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk mengevaluasi kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Nasim berharap program swasembada gula yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan baik melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia juga mengapresiasi langkah pihak terkait yang telah membantu petani dalam penyerapan hasil produksi gula, meskipun masih banyak tantangan di lapangan.
“Rafinasi sekarang beredar membludak di pasaran. Harapannya bisa terserap dengan baik,” tambahnya.
Selain isu impor, Nasim juga menyoroti rencana penggabungan PT Rajawali Nusantara Indonesia ke dalam grup PTPN. Ia meminta agar langkah tersebut dikaji secara matang, terutama dari sisi kesiapan operasional dan manajemen.
Menurutnya, banyak pabrik gula milik negara yang masih membutuhkan revitalisasi. Di sisi lain, ia menyoroti keberadaan pabrik gula swasta yang beroperasi tanpa memiliki lahan tebu sendiri.
“Pabrik kita punya lahan, terutama di daerah seperti Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. Tapi petani tebu masih belum jelas nasibnya,” ujarnya.
Nasim menegaskan bahwa penggabungan BUMN gula harus dilakukan secara hati-hati agar benar-benar memberikan manfaat bagi industri gula nasional dan kesejahteraan petani.
“Kalau memang sudah siap, silahkan dilakukan. Tapi harus dievaluasi dengan benar,” pungkasnya. (As)
Komentar