Jakarta, Indomaritim.com – Kepulauan Marshall menghadapi ketidakpastian pasokan bahan bakar dalam dua bulan ke depan akibat konflik di Timur Tengah, kata Menteri Keuangan David Paul, menyoroti kerentanan energi negara kepulauan terpencil tersebut.
“Secara realistis, situasinya masih sangat dinamis dan apa pun bisa terjadi. Saya tidak bisa memprediksi arahnya,” ujar Paul dalam wawancara dengan RNZ Pacific seperti dikutip RIA Novosti di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan negaranya kini “bergantung pada pasar”, karena sekitar 90 persen kebutuhan listrik masih ditopang generator diesel, sehingga sangat rentan terhadap gangguan pasokan minyak.
Paul menyebut pengiriman terakhir bahan bakar, yang diperkirakan cukup untuk sekitar dua bulan itu dibeli dengan harga tiga kali lipat dari biasanya, menambah tekanan fiskal pemerintah.
Ia juga memperingatkan pemasok dapat mengaktifkan klausul force majeure akibat konflik Timur Tengah, yang berpotensi menghambat pemenuhan kontrak pasokan energi.
Pemerintah tengah menyiapkan skenario terburuk berupa penghentian total pasokan, sambil menjajaki dukungan dari Amerika Serikat, termasuk bantuan pendanaan dan suplai bahan bakar.
Negara kecil tersebut telah menetapkan status darurat ekonomi selama 90 hari sebagai langkah mitigasi menghadapi krisis energi yang memburuk.
Kebijakan itu mencakup penghematan energi di sektor publik, seperti pemangkasan jam kerja serta kewajiban mematikan pendingin udara, lampu, dan peralatan kantor yang tidak esensial.
Sejumlah negara Pasifik lainnya juga mengambil langkah serupa.
Tuvalu menetapkan status darurat, sementara Kepulauan Solomon, Fiji, Nauru, Vanuatu, Kepulauan Cook, dan Federasi Mikronesia memberlakukan pembatasan penggunaan bahan bakar. (Ant)
Komentar