Jakarta, indomaritim.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat institusi yudikatif sekaligus langkah tegas dalam penegakkan hukum guna melindungi kekayaan negara dan menjamin kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam sambutannya pada acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan yang diselenggarakan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
“Kalau kekayaan negara bisa kita kendalikan, akan cukup banyak uang untuk kita perbaiki semua sendi-sendi NKRI,” tegas Presiden.
Kepala Negara menekankan langkah tegas dalam melindungi kekayaan negara ini merupakan hal mendasar untuk menjamin keberlangsungan hidup seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai apabila hasil pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara tidak memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
“Ini adalah masalah survival. 287 juta rakyat Indonesia tidak mungkin hidup baik, hidup sejahtera kalau kekayaannya diambil tiap hari, tiap minggu, tiap bulan,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam penyelamatan aset negara. Meski demikian, Presiden menekankan bahwa capaian tersebut merupakan sebagain kecil dari potensi kekayaan negara yang harus diselamatkan.
“Perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak. Apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa. Jawabannya adalah harus bisa,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan bahwa negara akan terus hadir melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurutnya, langkah tersebut merupakan fondasi bagi kebangkitan nasional dan penguatan bangsa.
“Kita akan ambil langkah-langkah yang tegas. Tadi kita disampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus tegakkan hukum, kita harus meyakinkan bahwa negara hadir dan negara hadir, dan negara akan hadir terus. Dan NKRI akan kuat, NKRI akan bangkit, lebih hebat lagi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyoroti penguatan sektor yudikatif sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membangun sistem keadilan yang berintegritas. Presiden menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah strategis untuk memastikan independensi peradilan sekaligus bentuk penghormatan terhadap peran lembaga peradilan.
“Saya percaya dan yakin masalah korupsi, masalah ketidakadilan itu harus diselesaikan di yudikatif. Karena itu hakim-hakim kita harus kita hormati, harus dipilih dengan baik, dan harus dikasih penghasilan yang cukup supaya hakim-hakim kita tidak bisa disogok,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kepala Negara pun menekankan agar seluruh insan peradilan dapat menjaga integritas dan memastikan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap putusan pengadilan akan selalu dinilai oleh rakyat.
“Kita harus bikin yudikatif kita tempat rakyat mendapat keadilan. Dan itu saya pesankan kepada Ketua Mahkamah Agung, saya pesankan kepada semua hakim,” ungkap Presiden.
“Hakim-hakim, ingat, putusan-putusanmu akan dinilai oleh rakyat. Putusan-putusanmu akan dipelajari, dan masyarakat kita, dan rakyat kita sudah tidak bodoh. Mereka akan lihat, mereka akan merasakan ketidakadilan,” sambungnya. (ASM).
Komentar