Support by PELAUT SAMUDRA TRUST DESA
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “rakyat desa tidak pakai dollar” bukan sekadar kalimat spontan dalam sebuah pidato politik. Di tengah pelemahan rupiah yang menembus kisaran Rp17.600 per dolar AS pada Mei 2026, ucapan tersebut sesungguhnya memperlihatkan arah besar strategi pemerintahan Prabowo: membangun ketahanan nasional berbasis ekonomi domestik, pangan, dan desa.
Pidato itu lahir di tengah situasi yang sangat sensitif. Rupiah menjadi salah satu mata uang Asia dengan pelemahan terdalam sepanjang 2026. Bank Indonesia bahkan harus menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin dan menggelontorkan intervensi pasar yang menyebabkan cadangan devisa turun sekitar 10 miliar dolar AS demi menahan tekanan terhadap rupiah. Namun alih-alih memilih retorika kepanikan, Prabowo justru menekankan satu hal: fondasi Indonesia bukan pasar finansial global, melainkan rakyat yang tetap bekerja di sektor riil.
Banyak kritik muncul karena pernyataan tersebut dianggap menyederhanakan dampak ekonomi global terhadap masyarakat desa. Kritik itu tidak sepenuhnya salah. Pelemahan rupiah memang berdampak pada pupuk impor, BBM, gandum, obat-obatan, hingga pakan ternak. Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet menyebut pelemahan rupiah tetap akan menciptakan imported inflation hingga ke desa. Namun membaca pidato Prabowo hanya dari sisi literal justru kehilangan konteks strategis yang lebih besar. Yang sedang dibangun Prabowo bukan sekadar narasi ekonomi, tetapi paradigma ketahanan nasional.
Dalam berbagai pidatonya sepanjang 2025–2026, Prabowo konsisten menempatkan pangan, energi, hilirisasi sumber daya alam, dan desa sebagai pusat kekuatan Indonesia. Dalam pidato ekonomi nasional maupun forum global seperti World Economic Forum 2026, ia repeatedly menekankan swasembada pangan, penguatan koperasi, serta kontrol negara atas komoditas strategis. Di sinilah kalimat “rakyat desa tidak pakai dollar” harus dibaca. Itu bukan penolakan terhadap globalisasi, melainkan pesan bahwa Indonesia tidak boleh menggantungkan stabilitas nasional sepenuhnya pada sentimen pasar internasional.
Jika ditarik lebih jauh, pidato Prabowo memperlihatkan lahirnya model ekonomi yang mulai bergerak ke arah neo-developmental state—yakni negara yang lebih aktif mengendalikan sumber daya strategis nasional demi menjaga stabilitas domestik. Reuters mencatat bahwa pemerintahan Prabowo mulai memperketat kontrol negara atas ekspor komoditas utama seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy melalui entitas perdagangan negara yang diawasi Danantara Indonesia. Selain itu, seluruh eksportir sumber daya alam diwajibkan menyimpan devisa hasil ekspor di bank nasional untuk memperkuat rupiah.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Prabowo memahami satu realitas besar abad ke-21: perang modern bukan hanya perang militer, tetapi perang rantai pasok, pangan, energi, dan mata uang. Dalam situasi global yang penuh konflik—mulai dari perang dagang AS–China, konflik Timur Tengah, krisis energi, hingga fragmentasi geopolitik dunia—negara yang terlalu bergantung pada impor dan modal asing akan menjadi sangat rentan. Karena itu, fokus pada desa bukanlah romantisme populis semata. Desa diposisikan sebagai instrumen strategis pertahanan ekonomi nasional.
Data ekonomi Indonesia justru memperkuat logika tersebut. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyumbang lebih dari 13 persen PDB nasional dan menyerap sekitar 43 juta tenaga kerja Indonesia. Ketika sektor finansial terguncang, sektor desa tetap bekerja karena berbasis kebutuhan primer manusia: pangan. Petani tetap menanam ketika Wall Street jatuh. Nelayan tetap melaut ketika investor asing keluar dari pasar modal. Peternak tetap memproduksi telur dan daging ketika kurs rupiah bergejolak.
Inilah yang disebut resilience economy—ekonomi yang bertahan karena memiliki basis produksi riil domestik. Sejarah Indonesia membuktikannya. Saat krisis moneter 1998 menghancurkan banyak perusahaan besar, desa menjadi ruang bertahan hidup nasional. Ketika pandemi COVID-19 melumpuhkan kota-kota besar, desa menjaga pasokan pangan Indonesia tetap hidup. Prabowo tampaknya membaca sejarah itu dengan sangat serius. Karena itu arah kebijakannya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan makro, tetapi pada kemampuan negara mempertahankan stabilitas sosial ketika dunia memasuki era turbulensi permanen.
Ada dimensi lain yang sangat penting dari pidato tersebut: psikologi publik. Dalam ekonomi modern, persepsi bisa sama kuatnya dengan fundamental ekonomi. Ketika masyarakat panik, konsumsi menurun, investasi tertahan, dan tekanan ekonomi justru membesar. Itulah sebabnya banyak pejabat pemerintahan Prabowo kemudian menjelaskan bahwa ucapan tersebut bertujuan menjaga ketenangan masyarakat desa agar tidak terseret kepanikan global. Di tengah media sosial yang memperbesar ketakutan setiap hari, pidato itu dapat dibaca sebagai upaya membangun psychological resilience nasional. Karena sesungguhnya, krisis ekonomi sering kali dimulai bukan hanya dari runtuhnya angka-angka, tetapi dari runtuhnya rasa percaya diri masyarakat terhadap negaranya sendiri.
Meski demikian, strategi Prabowo juga mengandung risiko besar. Kontrol negara yang terlalu kuat terhadap ekspor komoditas dapat memunculkan kekhawatiran investor terkait transparansi dan kepastian pasar. Reuters mencatat bahwa pasar saham Indonesia sempat anjlok 3,5 persen akibat kekhawatiran terhadap peningkatan intervensi negara dalam ekonomi. Moody’s dan Fitch bahkan menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif. Di sisi lain, kritik publik menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara elite dan masyarakat urban yang sangat terhubung dengan ekonomi global. Diskusi di berbagai forum publik dan Reddit memperlihatkan bahwa banyak masyarakat melihat pernyataan tersebut terlalu simplistik karena desa modern juga menggunakan produk berbasis impor seperti BBM, pupuk, kedelai, hingga elektronik.
Artinya, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjaga kredibilitas komunikasi publik di tengah era digital yang sangat sensitif terhadap simbol dan narasi. Terlepas dari kontroversinya, pidato Prabowo memperlihatkan satu arah besar yang sangat jelas: Indonesia sedang bergerak menuju model ketahanan nasional berbasis desa, pangan, sumber daya strategis, dan ekonomi domestik. Dalam dunia yang semakin tidak stabil, desa diposisikan bukan lagi sebagai wilayah pinggiran pembangunan, tetapi sebagai geostrategic buffer—benteng penyangga bangsa ketika sistem global mengalami guncangan. Prabowo tampaknya memahami bahwa negara yang kuat bukan hanya negara dengan cadangan devisa besar atau pasar saham tinggi, tetapi negara yang rakyatnya tetap bisa makan, bekerja, dan bertahan hidup ketika dunia sedang kacau. Dan di mata Prabowo, kekuatan itu masih hidup di desa-desa Indonesia.
Komentar