Support by PELAUT SAMUDRA TRUST DESA
Pada pertengahan 2026, saat panggung Nikkei Future of Asia Conference di Tokyo terbuka untuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang muncul bukanlah diplomat yang membawa daftar keluhan khas negara berkembang. Yang hadir adalah seorang pemimpin dengan diagnosis klinis atas tatanan global yang sedang sekarat, lengkap dengan resep yang jarang berani diucapkan di depan elit bisnis dan kebijakan Jepang.
Pidato Anwar layak dibaca dengan saksama oleh Indonesia, karena di sinilah letak ironi terbesar kawasan kita: Malaysia, dengan segala keterbatasannya, berani mengambil peran intelektual yang seharusnya menjadi milik Indonesia secara alami. Kita yang memiliki populasi terbesar, ekonomi terbesar, dan posisi geografis paling strategis di Asia Tenggara justru sering terjebak dalam retorika defensif, reaktif, dan cenderung menghindar. Anwar menunjukkan bahwa menjadi kekuatan menengah bukan berarti menjadi penonton.
Inti dari pidato itu tertangkap dalam satu kalimat yang menghentak: “Dunia tidak kekurangan kekuatan. Dunia kekurangan kejelasan arah.” Ini bukan sekadar permainan kata. Ini adalah pengakuan bahwa dua raksasa, Amerika Serikat dan China, telah kehabisan narasi moral. Keduanya sibuk dengan logika zero-sum: siapa yang mematikan rantai pasok lebih brutal, siapa yang memperluas klaim teritorial lebih agresif, siapa yang memaksakan tekanan lebih besar kepada negara-negara kecil. Hasilnya? Dunia yang kaya kekuatan tapi miskin kompas.
Yang membuat pidato ini istimewa adalah pilihan lokasinya. Tokyo bukanlah Jakarta atau Kuala Lumpur. Jepang adalah satu-satunya kekuatan Asia yang masih dipercaya semua pihak: sekutu keamanan AS, mitra dagang kritis China, pendiri setia rezim multilateral seperti CPTPP dan RCEP, sekaligus negara dengan otoritas moral dari perjalanan pasca-perangnya. Anwar tidak datang untuk menggurui. Dia datang untuk mengajak Jepang menjadi co-author narasi bersama. Dan ini adalah gerakan cerdas yang sayangnya jarang ditiru diplomasi Indonesia yang cenderung terlalu sopan atau terlalu keras, jarang tepat di tengah.
Marilah kita kupas argumen paling subversif dari pidato ini: pembelaan terhadap keterbukaan maritim. Anwar dengan cerdik menarik sejarah jaringan perdagangan maritim Nusantara dan Jepang untuk menunjukkan bahwa kemakmuran tidak pernah lahir dari dominasi dan kontrol, melainkan dari koneksi. Selat Malaka tidak pernah makmur karena dikontrol satu kekuatan, tapi karena dibiarkan terbuka. Pedagang, perantara, dan kota-kota pelabuhan menciptakan jaringan pertukaran yang menguntungkan semua. Di era di mana de-risking dan friend-shoring menjadi mantra baru, argumen ini adalah sebuah bom waktu intelektual yang meledakkan logika kedua kubu besar.
Indonesia harusnya menjadi garda terdepan narasi ini. Dengan posisi kita sebagai poros maritim dunia, dengan kontrol kita atas Selat Malaka, Selat Lombok, dan Selat Sunda, seharusnya kita yang paling vokal menentang fragmentasi perdagangan global. Tapi di mana suara itu? Diplomasi maritim Indonesia selama ini lebih sibuk dengan urusan batas laut dan klaim tumpang tindih daripada membangun koalisi global untuk membela tatanan perdagangan terbuka. Anwar menunjukkan bahwa narasi maritim bisa menjadi senjata geopolitik yang tajam. Kita membiarkannya tumpul.
Bagian paling penting bagi Indonesia untuk direnungkan adalah konsep Anwar tentang middle power moment. Apa yang membuat Malaysia percaya diri mengambil peran ini? Bukan karena kekuatan militernya yang besar, bukan pula karena kekuatan ekonominya yang dominan. Tapi karena kredibilitas. Malaysia dipandang sebagai negara yang memahami kecemasan dunia berkembang dari dalam, memahami kekhawatiran negara maju dari pengalaman, dan yang terpenting tidak membawa agenda hegemonik yang membuat lawan bicaranya curiga.
Kuala Lumpur berhasil mempertahankan hubungan kerja dengan Washington, Beijing, Tokyo, Riyadh, dan New Delhi secara simultan di saat sebagian besar ibu kota dunia dipaksa memilih kubu. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari diplomasi yang dijalankan dengan kesabaran dan perhitungan, bukan sekadar oportunis. Indonesia sebenarnya punya modal lebih besar. Tapi diplomasi kita sering terjebak dalam skema terlalu dekat dengan satu kubu di saat tertentu, lalu overcompensating dengan mendekati kubu lain di saat berikutnya. Hasilnya, kita dapat cap flip-flopper, bukan penengah yang kredibel.
Tentu ada ketegangan yang tidak sepenuhnya dipecahkan Anwar. Bisakah sebuah negara benar-benar menjadi jembatan berprinsip ketika ia sekaligus anggota CPTPP yang condong ke arsitektur ekonomi Barat dan mitra dagang terbesar China di Asia Tenggara? Kenyataannya, netralitas bukanlah posisi stabil. Ia adalah negosiasi konstan dengan biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Malaysia optimis bisa mempertahankannya. Sejarah menunjukkan beban itu luar biasa berat, terutama ketika tekanan dari kedua raksasa terus meningkat.
Tapi keberanian Anwar untuk mengakui ketegangan ini, tanpa menyederhanakannya, sudah lebih maju dibanding gaya diplomasi Indonesia yang cenderung berpura-pura ketegangan itu tidak ada, atau menyelesaikannya dengan solusi dangkal seperti “bebas aktif” yang diulang-ulang tanpa pernah diperbarui maknanya. Sejak era Mochtar Kusumaatmadja, konsep bebas aktif Indonesia memang revolusioner. Tapi itu dulu. Sekarang, di 2026, rumusan itu butuh reinterpretasi radikal, bukan sekadar pengulangan liturgis.
Peringatan Anwar tentang AI dan apa yang disebutnya sebagai digital colonialism adalah bagian pidato yang paling pantas mendapat perhatian lebih besar. Kolonialisme klasik mengekstraksi sumber daya dan tenaga kerja dari negara lemah untuk kepentingan negara kuat, meninggalkan ketergantungan, bukan pembangunan. Anwar berargumen bahwa tata kelola AI jika diserahkan pada segelintir negara dan korporasi yang dominan secara teknologi akan mereplikasi struktur ini di ranah digital.
Infrastruktur komputasi, model fundamental, jalur data, dan kerangka regulasi AI sedang dibangun hampir seluruhnya di AS, China, dan Eropa. Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin diposisikan sebagai konsumen dan pasar implementasi, bukan co-creator dari teknologi yang akan mengubah total ekonomi dan masyarakat mereka. “Tata kelola AI tidak boleh dimonopoli segelintir negara,” kata Anwar. “Dunia harus menolak kolonialisme digital.”
Di sinilah Indonesia semestinya mengambil alih kepemimpinan. Sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, sebagai pasar raksasa bagi platform global, sebagai produsen data mentah yang luar biasa besar, kita punya kepentingan fundamental dalam tata kelola AI yang adil. Tapi sejauh mana suara Indonesia terdengar di meja-meja perundingan global tentang AI? Sejauh mana kita punya posisi terang tentang regulasi cross-border data flow, tentang standar kecerdasan buatan, tentang mekanisme transfer nilai dari data yang dihasilkan rakyat Indonesia? Jawabannya: nyaris tak terdengar.
Tawaran konkret Anwar tentang kemitraan semikonduktor Malaysia-Jepang adalah studi kasus menarik yang patut dicontoh sekaligus dicemaskan Indonesia. Malaysia telah membangun kapasitas di hilir rantai pasok chip: assembly, testing, packaging. Jepang memimpin di hulu: material, peralatan, manufaktur canggih. Bersama, mereka mengisi celah masing-masing tepat saat AS mendorong sekutunya membangun rantai pasok yang tidak melalui China. Ini bukan amal atau sentimen. Ini adalah aliansi strategis berdasar kepentingan bersama.
Indonesia? Kita punya nikel, tapi gagal membangun hilirisasi yang terintegrasi ke rantai pasok global teknologi tinggi. Kita punya tembaga, tapi masih ekspor dalam bentuk konsentrat. Kita punya bauksit, tapi kebijakan larangan ekspor yang mendadak dan tanpa persiapan ekosistem hilir justru mengusir investasi. Sementara Malaysia dan Jepang membangun kemitraan saling mengisi, Indonesia masih sibuk dengan kebijakan yang terkesan asal larang, tanpa visi industrialisasi jangka panjang yang koheren.
Yang paling mengganggu dan menggugah dari pidato Anwar, jika dibaca dengan mata kita, adalah apa yang tidak dikatakannya. Tidak ada penyebutan Indonesia sebagai mitra kunci. Tidak ada ajakan kolaborasi regional yang melibatkan kekuatan terbesar ASEAN. Ini bukan kelupaan. Ini adalah sinyal. Malaysia, di bawah Anwar, sedang memetakan jalur diplomasi globalnya tanpa menunggu Indonesia. Mereka paham bahwa menunggu Jakarta bergerak berarti kehilangan momentum.
Apa pelajaran pahit untuk Indonesia? Pertama, kita telah kehilangan kesempatan menjadi suara intelektual Asia Tenggara dalam tata kelola global. Pidato seperti yang disampaikan Anwar di Tokyo semestinya bisa kita lakukan lebih dulu, lebih baik, dengan bobot lebih besar. Tapi kita sibuk dengan urusan dalam negeri yang tiada habisnya: politik identitas, perdebatan yang tidak produktif, kebijakan yang berubah setiap ganti menteri.
Kedua, diplomasi Indonesia masih terlalu reaktif dan kurang visioner. Kita pandai merespons krisis, tapi buruk dalam mendefinisikan agenda. Lihat bagaimana kita merespons perang di Ukraina atau Gaza: selalu terlambat, selalu membingungkan, selalu berusaha menyenangkan semua pihak tapi justru tidak dipercaya siapa pun. Anwar menunjukkan bahwa menjadi kredibel berarti berani mengambil posisi tidak nyaman, berani mengkritik AS di depan Jepang, berani mengkritik China di forum yang tidak didominasi Barat.
Ketiga, kita meremehkan pentingnya membangun narasi bersama dengan kekuatan menengah lainnya. Anwar tidak hanya berbicara untuk Malaysia. Dia berbicara untuk seluruh Global South yang frustrasi dengan tatanan yang ada, tapi tidak mau sekadar menggantinya dengan tatanan baru yang sama timpangnya. Dia membangun koalisi diam-diam dengan Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara Teluk, dengan kekuatan menengah di Afrika dan Amerika Latin. Di mana posisi Indonesia dalam jaringan ini?
Pidato Anwar bukan tanpa kelemahan. Ia lebih kuat sebagai kerangka moral daripada cetak biru politik. Tidak dijelaskan bagaimana institusi multilateral akan direformasi melawan resistensi negara-negara yang diuntungkan dari konfigurasi saat ini. Tidak ada mekanisme konkret mencegah ASEAN terfragmentasi di bawah tekanan dua raksasa. Tidak digarap secara jujur kenyataan bahwa rekor demokrasi Malaysia sendiri, meski membaik di bawah Anwar, masih cukup kontroversial sehingga memperumit perannya sebagai juara tata kelola yang adil dan terbuka.
Tapi ini bukan disqualifying omissions. Setiap visi strategis meninggalkan implementasi pada pihak lain. Yang penting adalah apakah pidato ini akan dikenang sebagai awal dari sesuatu atau sekadar ekspresi aspirasi yang elok. Jawabannya tergantung pada apakah negara-negara seperti Indonesia bersedia mengambil estafet.
Indonesia harus membaca pidato Anwar bukan dengan rasa cemburu atau defensif, tapi dengan tekad untuk melompat lebih tinggi. Kita punya semua faktor yang tidak dimiliki Malaysia: ukuran, sumber daya alam, lokasi, dan potensi kepemimpinan alami di ASEAN. Yang kita tidak punya adalah kejelasan arah yang Anwar tawarkan kepada dunia. Kita tidak kekurangan kekuatan. Kita kekurangan narasi yang berani, konsisten, dan kredibel.
Jika tidak sekarang, kapan lagi? Anwar telah melempar tongkat estafet ke tengah arena. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia akan menyambutnya, tapi apakah kita masih ingat cara berlari. Di saat dunia kehabisan arah, menjadi penentu arah adalah kekuatan paling langka dan paling berharga. Indonesia seharusnya memilikinya. Tapi seperti yang ditunjukkan tetangga kita, memiliki dan menggunakan adalah dua hal yang sangat berbeda.
Komentar