Natuna, indomaritim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, mengajak pengusaha menggunakan tol laut sebagai alat angkut minyak goreng merek Minyakita, sebagai upaya menjaga stabilitas harga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna Boy Wijanarko di Natuna, Senin, mengatakan saat ini harga Minyakita di wilayah perbatasan itu tembus Rp21.000 per liter, sedangkan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Padahal lanjut dia, minyak tersebut merupakan bahan pangan yang dihadirkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi, melalui skema DMO (Domestic Market Obligation)
“Harga saat ini memberatkan masyarakat, nah kita cari solusi supaya harga tidak terlalu tinggi,” ucapnya seperti dikutip dari Antara.
Kondisi tersebut, menurut dia, terjadi karena Natuna belum memiliki produsen minyak goreng, sehingga kebutuhan masyarakat masih harus dipasok dari luar daerah.
Ia menyebutkan Natuna merupakan daerah kepulauan yang memiliki jarak yang jauh dari kota-kota besar, akibatnya jalur distribusi menjadi lebih panjang. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga meningkat karena pelaku usaha harus memperhitungkan biaya distribusi agar tetap memperoleh keuntungan.
Ia menjelaskan, pada Senin pagi ini pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyikapi kondisi tersebut. Salah satu solusi yang disiapkan yakni mengajak pelaku usaha memanfaatkan layanan tol laut.
“Kita akan cari pengusaha yang berani mengambil Minyakita dari Jakarta, kemudian memanfaatkan tol laut sebagai alat angkut ke Natuna,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pemanfaatan tol laut dapat menekan biaya distribusi karena transportasi itu telah disubsidi pemerintah. Dengan demikian, pengusaha tidak perlu menaikkan harga jual minyak goreng merek Minyakita untuk menutup biaya distribusi.
Selain itu, pengusaha juga dapat membeli langsung dari produsen di Jakarta dengan harga sekitar Rp13.500 per liter, sehingga harga yang diperoleh lebih murah dibandingkan membeli melalui pihak kedua.
“Dalam waktu dekat ini kita panggil pengusaha untuk mendiskusikan hal ini,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Natuna Marwa Sjah Putra mengatakan, Pemkab Natuna bersama pemerintah pusat terus berupaya menjaga kestabilan harga minyak goreng di daerah tersebut.
Ia menjelaskan, Pemkab Natuna telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan subsidi minyak goreng. Komoditas tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah HET saat pelaksanaan operasi pasar murah.
Menurut dia, pemerintah pusat juga menghadirkan minyak goreng sesuai HET melalui Perum Bulog. Produk tersebut merupakan minyak goreng merek Minyakita. Namun, kata dia, kuota subsidi di pasar murah terbatas, begitu juga yang disediakan Perum Bulog di mitra-mitra mereka.
“Kita melakukan operasi pasar murah ke kecamatan-kecamatan. Namun, pengaruhnya belum signifikan. Untuk Perum Bulog saat ini minyak goreng difokuskan ke pasar,” ucap dia.
Pemimpin Perum Bulog Cabang Natuna Pencius Siburian mengungkapkan, minyak goreng yang saat ini disediakan untuk masyarakat Natuna sebenarnya bukan merupakan kuota khusus daerah tersebut, melainkan bagian dari alokasi Perum Bulog Cabang Tanjungpinang.
Menurut dia, Perum Bulog Cabang Tanjungpinang berinisiatif memberikan sebagian kuota mereka untuk Natuna, guna mempermudah masyarakat memperoleh minyak goreng.
Pencius mengatakan Perum Bulog pusat hingga kini belum dapat memberikan kuota khusus minyak goreng untuk Natuna. Salah satu kendala yang menjadi pertimbangan adalah tingginya biaya distribusi ke daerah kepulauan tersebut.
“Kita dapat 800 dus. Jumlah ini kuota sisa Perum Bulog Cabang Tanjungpinang yang diberikan ke Natuna,” katanya.
Ia menerangkan minyak goreng itu hanya tersedia di lima mitra Perum Bulog Natuna. Kelima mitra ini berada di Pasar Rakyat Ranai.
“Untuk sementara karena kuota terbatas, kita fokus ke pasar. Harganya paling tinggi sesuai HET Rp15.700 per liter,” katanya. (RR)
Komentar