Kendari, indomaritim.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan berbagai pelatihan bagi 120 orang keluarga nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), guna memperkuat ekonomi di wilayah pesisir.
Ketua Tim Kerja Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI Novia saat ditemui di Konawe, Minggu, mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi terintegrasi dari hulu ke hilir usai pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di kawasan KNMP tersebut.
“Jadi, kita tidak hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi kita juga melibatkan masyarakat sekitar untuk membentuk ekosistem ekonomi di sini,” kata Novia saat mendampingi para keluarga nelayan mengikuti pelatihan di KNMP Desa Sorue Jaya.
Dikutip dari Antara, Novia menyebutkan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan fokus pada diversifikasi usaha keluarga nelayan, khususnya untuk memperkuat perekonomian saat memasuki masa paceklik melaut.
Ia menjelaskan bahwa dalam rangkaian pelatihan tersebut, para istri nelayan dilatih membuat produk ecoprint menggunakan bahan alami lokal berkolaborasi dengan kelompok pengrajin SerArt Kendari. Selain itu, KKP juga memberikan pelatihan keterampilan sablon kaos untuk menangkap peluang usaha oleh-oleh di kawasan destinasi wisata sekitar, seperti Pantai Bokori.
“Karena di sini kan ada potensi wisata, ada Pantai Bokori. Jadi, supaya nanti ada juga usaha untuk menyablon kaos dan jadi buat oleh-oleh,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran operasional melaut, lanjutnya, KKP bekerja sama dengan produsen Honda menggelar bimbingan teknis perawatan dan perbaikan mesin kapal, yang dilengkapi dengan layanan servis gratis bagi nelayan setempat.
“Kerja sama dengan pihak Honda kemarin ada bimtek bimtek perawatan dan perbaikan mesin. Kemudian juga Honda memberikan servis gratis untuk mesin kapal perikanan pada nelayan-nelayan di sini,” jelas Novia.
Di sisi pengelolaan keuangan dan legalitas, KKP menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal, serta Bank BNI yang sosialisasi akses permodalan usaha. Petugas di lapangan turut memfasilitasi pendaftaran pelaku usaha ke dalam sistem e-SUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) sebagai syarat utama penerimaan bantuan pemerintah.
Melalui amanat UU No. 7 Tahun 2016, KKP juga terus memperkuat program perlindungan nelayan skala kecil di bawah 5 GT maupun nelayan tanpa kapal lewat kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Insya Allah pada tahun 2026 ini, pemerintah memberikan bantuan berupa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan skala kecil. Harapan kami, pendapatan keluarga nelayan dapat meningkat dan perekonomian di wilayah pesisir ini dapat berkelanjutan,” tambah Novia.
Pelatihan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni 15-16 Agustus 2026. (Edo)
Komentar