Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Direktur Eksekutif TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
TNI sejak awal bangsa Indonesia ini berdiri telah mengenalkan sistem pertahanan semesta sebagai bentuk pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan fungsi dan perannya. Sebuah sistem yang mengorkestrasi kekuatan militer dan non militer yang bekerjasama untuk siap menghadapi berbagai jenis ancaman dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Melalui Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, sistem ini akan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara.
Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang diseluruh negara dunia, maka dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan kesiapsiagaan masyarakat maritimnya. Apa itu masyarakat maritim, sepenting itukah masyarakat maritim bagi sistem pertahanan semesta kita. Konsep masyarakat maritim yang aktual merujuk pada kesatuan-kesatuan sosial yang sepenuhnya atau sebagian besar menggantungkan kehidupan sosial ekonominya secara langsung atau tidak langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan jasa-jasa laut.
Besarnya luasan laut kita jelas menghadirkan sebaran komunitas nelayan dan pelayar diseluruh pelosok negeri. Ditambah dengan komunitas pekerja pertambangan, pedagang dan pengusaha industri hasil laut, serta kawasan industri pariwisata, menambah besarnya postur sosial komunitas maritim ini. Angkatan Laut dan Satgas Keamanan laut sudah seharusnya menguatkan orkestrasi ini menjadi sebuah kekuatan geopolitik Indonesia dalam sistem pertahanan semesta ini. Alut kepemimpinan yang menjaga fungsi masing-masingnya, mulai dari tatanan pemanfaatan sumber daya laut, pengamanan, penjagaan maupun pada sektor peningkatan pariwisata.
Menjelang kontestasi politik negara di 2024 nanti bangsa ini tengah dihadapkan pada ketidakpastian dinamika geopolitik global. Maka balancing power diwilayah terluar kita yang semuanya adalah wilayah laut menjadi aspek utama yang harus segera diperhatikan oleh kepemimpinan nasional. Karena perkembangan teknologi yang masif dan perluasan spektrum ancaman di Asia Pasifik jelas sedang meningkat tajam. Dinamika menjadikan sinkronisasi antar instrumen kekuatan geopolitik menjadi aspek vital yang harus dibangun. Operasi lintas medan menjadi strategi perang yang harus dikedepankan untuk menangkal segala ancaman terhadap kedaulatan nasional.
Indo-Pasifik menjadi lokus rivalitas geopolitik negara besar dunia. Menyikapi peningkatan kekuatan dan pengaruh Tiongkok di kawasan, AS menginisiasi aliansi Q UA D dan AUKUS. Jika dilihat berdasarkan kepemilikan alutsista di 13 kategori dan anggaran pertahanan terlihat Tiongkok mengungguli negara Q UA D dan AUKUS di luar AS. Gelar kekuatan negara adidaya di kawasan juga menjadi aspek yang harus dipertimbangkan sebagai potensi ancaman. Indonesia masuk dalam radius pesawat pembom strategis, pesawat jet tempur, dan rudal jelajah AS. Indonesia juga masuk dalam radius rudal balistik, pesawat jet tempur, dan pesawat pembom Tiongkok. Pangkalan militer AS yang tersebar di kawasan juga berpotensi menjadi ancaman, apabila AS menggunakannya sebagai pangkalan aju untuk proyeksi kekuatan.
Sementara strategi pertahanan laut Indonesia berlandaskan pengalaman historis pola serangan Jepang pada Perang Pasifik. Sistem pertahanan berlapis yang diterapkan bertujuan untuk mencegah penetrasi serupa kembali terjadi. Pertahanan berlapis mensyaratkan terbentuknya tiga zona pertahanan, yaitu zona penyangga yang memerlukan kemampuan serangan pendahuluan, zona pertahanan yang memerlukan kemampuan serangan balas (counter offensive), dan zona perlawanan sebagai daerah perang berlarut atau gerilya. Sehingga pembentukan tiga Koarmada TNI AL di Tanjungpinang, Surabaya, dan Sorong adalah kajian strategis bagi negara yang menjadi upaya meningkatkan kekuatan pertahanan kita menghadapi ketegangan di Laut cina selatan ini.
Maka sekali lagi diperlukan orkestrasi menyeluruh untuk mengatur wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung di dalamnya dalam mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Karena pertahanan semesta akan sulit terwujud, jika sumber daya manusia yang menjadi titik sentral tidak dibina dan dikembangkan menjadi aset bergerak untuk mampu melaksanakan pembangunan maupun mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dan program 68 Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang sudah tersebar di seluruh Indonesia adalah salah satu jawaban dari lokomotif terbentuknya orkestrasi tersebut. Semoga program KBN ini terus berlanjut dan menjadi benchmark terbaik dari seluruh usaha negara membangun sistem pertahanan semesta.
Komentar