Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l CEO TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Di tengah semakin panasnya persaingan geopolitik global, Tiongkok kembali mengukuhkan langkahnya di Pasifik dengan menandatangani kemitraan strategis bersama Kepulauan Cook pada 14 Februari 2025. Kesepakatan ini bukan sekadar kerja sama ekonomi, tetapi sebuah simbol dari strategi besar Beijing untuk memperluas pengaruhnya di kawasan yang selama ini berada dalam bayang-bayang Selandia Baru dan sekutu Baratnya. Dengan semakin luasnya jejak diplomasi Tiongkok, pertanyaan besar pun muncul: apakah ini merupakan peluang bagi kawasan, atau justru ancaman bagi stabilitas Indo-Pasifik, termasuk bagi Indonesia?
Sebagai negara kepulauan yang memiliki hubungan erat dengan Selandia Baru, Kepulauan Cook selama ini berada dalam orbit pengaruh Wellington, yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan wilayah tersebut. Namun, kemitraan baru dengan Beijing menandai potensi pergeseran keseimbangan kekuatan. Dengan investasi besar dan diplomasi yang agresif, Tiongkok berpeluang menggantikan dominasi tradisional Selandia Baru di Pasifik Selatan. Jika tren ini berlanjut, peta geopolitik di kawasan akan berubah drastis, membuka babak baru dalam persaingan global.
Tiongkok telah lama menggunakan strategi “soft power” di kawasan Pasifik, dengan menyalurkan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur, hibah pembangunan, dan eksplorasi sumber daya alam. Kepulauan Cook kini berpotensi menjadi titik masuk baru bagi proyek-proyek ambisius Beijing, termasuk pembangunan pelabuhan, eksploitasi tambang dasar laut, hingga peningkatan kerja sama maritim. Dengan begitu, Tiongkok bukan hanya memperluas pengaruh ekonominya, tetapi juga memperkuat kehadirannya dalam rantai pasokan strategis di Indo-Pasifik.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi dengan Tiongkok sering kali memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas. Kesepakatan keamanan yang ditandatangani Beijing dengan Kepulauan Solomon pada tahun 2022 menjadi contoh nyata bagaimana hubungan ekonomi dapat berkembang menjadi kemitraan pertahanan yang kontroversial. Jika Kepulauan Cook suatu hari membuka pintunya bagi kerja sama militer dengan Tiongkok, bukan tidak mungkin kawasan Pasifik akan menjadi arena baru bagi rivalitas kekuatan besar, memicu reaksi keras dari Australia, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya.
Bagi ASEAN, langkah Tiongkok ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan meningkatnya kehadiran Beijing di Pasifik, jalur perdagangan maritim dan kepentingan strategis kawasan Asia Tenggara pun akan terdampak. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan pemimpin di ASEAN, harus segera mengantisipasi perubahan ini. Jika Tiongkok semakin memperkuat posisinya di Pasifik, maka rantai perdagangan yang melintasi perairan Indonesia akan berada dalam bayang-bayang pengaruh Beijing, berpotensi menekan kebebasan navigasi dan akses strategis Indonesia di wilayahnya sendiri.
Dalam konteks pertahanan, modernisasi Angkatan Laut Indonesia menjadi semakin mendesak. Wilayah timur Indonesia, terutama perairan Laut Banda dan Laut Arafura, yang berbatasan langsung dengan Pasifik, harus mendapatkan perhatian lebih dalam strategi keamanan maritim nasional. TNI AL perlu meningkatkan patroli, membangun pangkalan strategis, serta memperkuat aliansi pertahanan dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa, seperti Australia, Jepang, dan Amerika Serikat. Tanpa langkah konkret, Indonesia bisa kehilangan pengaruhnya di perairan strategis yang selama ini menjadi bagian dari kepentingan nasionalnya.
Dari sisi diplomasi, ASEAN akan menghadapi dilema besar. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam, yang telah lama berselisih dengan Tiongkok terkait klaim maritim di Laut China Selatan, kemungkinan akan semakin waspada terhadap ekspansi Beijing. Sebaliknya, negara-negara seperti Kamboja dan Laos, yang lebih dekat dengan Tiongkok, mungkin melihat ini sebagai peluang untuk mempererat hubungan ekonomi dengan Beijing. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai penyeimbang, mengedepankan diplomasi maritim yang kuat untuk menjaga stabilitas regional.
Sebagai negara maritim utama di kawasan, Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kepemimpinannya di Indo-Pasifik. Jakarta dapat mengambil inisiatif untuk mendorong ASEAN membentuk kebijakan kolektif dalam menghadapi ekspansi Tiongkok di Pasifik, sekaligus meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan strategis yang sama. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya bereaksi terhadap dinamika global, tetapi juga aktif membentuk arah kebijakan di kawasan.
Apa yang terjadi di Kepulauan Cook bukan sekadar peristiwa regional, melainkan bagian dari gambaran besar strategi Tiongkok dalam mengukuhkan dominasinya di Indo-Pasifik. Jika negara-negara di kawasan tidak bertindak dengan cepat, keseimbangan kekuatan bisa berubah secara permanen, dengan dampak yang sulit dibalikkan. Indonesia, sebagai kekuatan maritim utama, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kepentingan nasionalnya tetap terlindungi dalam pusaran geopolitik yang semakin kompleks ini.
Pada akhirnya, kemitraan strategis antara Tiongkok dan Kepulauan Cook adalah sebuah peringatan bagi negara-negara di Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Apakah ini merupakan ancaman atau peluang, semuanya bergantung pada bagaimana respons negara-negara di kawasan dalam menyikapi dinamika yang berkembang. Satu hal yang pasti: masa depan geopolitik Pasifik sedang dipertaruhkan, dan Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam permainan besar ini.
Komentar