Jakarta, indomaritim.com – Pemerintahan baru Kepulauan Solomon akan meninjau kembali perjanjian keamanan dengan China, yang disepakati pada 2022 lalu, kata Perdana Menteri (PM) Solomon Matthew Wale.
“Kami akan meninjau (perjanjian tersebut), sebagaimana kami juga meninjau perjanjian keamanan lain yang kami miliki dengan banyak negara lain,” kata PM Wale kepada wartawan di Canberra, Rabu, usai bertemu dengan PM Australia Anthony Albanese.
Menurut Antara, pemerintahan Wale telah sepakat dengan Australia untuk memulai negosiasi mengenai perjanjian bilateral komprehensif baru untuk membawa perubahan transformatif dalam hubungan antara kedua negara.
Dia juga mengharapkan ada peremajaan hubungan antara Kepulauan Solomon dengan Australia setelah dia menjabat.
Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan tersebut, kedua belah pihak menegaskan bahwa perdamaian dan keamanan di Pasifik memang paling baik dipimpin dan ditangani oleh kawasan Pasifik sendiri.
Australia juga sering menggunakan bahasa serupa untuk menunjukkan tujuannya dalam membatasi perluasan pengaruh China terhadap keamanan regional.
Albanese menegaskan kembali bahwa Australia berupaya tetap menjadi mitra keamanan pilihan bagi negara-negara kepulauan di Pasifik.
Kepulauan Solomon juga sepakat untuk bergabung dengan Inisiatif Kebijakan Pasifik dan mempercepat kesepakatan kerja sama penegakan hukum senilai $190 juta (sekitar Rp3,4 triliun) yang sebelumnya ditandatangani dengan Australia.
Canberra juga akan memberikan bantuan sekitar $35 juta kepada Kepulauan Solomon untuk menangani dampak pasca-badai tropis Maila sekaligus untuk meredam dampak negatif dari kenaikan harga minyak global.
Perjanjian keamanan antara China dan Kepulauan Solomon di 2022 itu memicu kekhawatiran bagi Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain di Barat karena menilai perjanjian tersebut sebagai upaya untuk memperkuat pengaruh Beijing di Pasifik Selatan. (RR)
Komentar