Warga Pulau Terluar di Aceh Minta Dibangun Pelabuhan Penyeberangan

Daerah, Info Maritim561 Dilihat

Banda Aceh, indomaritim.com – Sejumlah keuchik (kepala desa) dan mukim asal Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar meminta dukungan dari lembaga legislatif untuk memperjuangkan pembangunan pelabuhan penyeberangan representatif agar bisa bersandar kapal jenis roll-on/roll-off (Ro-Ro) di Pulo Breuh.

“Masyarakat Kecamatan Pulo Aceh sangat membutuhkan fasilitas pelabuhan yang memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan kami sangat berharap dukungan dari anggota DPR Aceh untuk pembangunannya,” kata Camat Pulo Aceh, Jamaluddin di Banda Aceh, Senin seperti dikutip Antara.

Pernyataan itu disampaikannya bersama perwakilan para keuchik dan imuem mukim pulau terluar di Aceh itu saat bertemu langsung dengan Anggota DPR Aceh, Munawar AR atau yang akrab disapa Ngohwan di Banda Aceh.

Menurut dia, rencana pembangunan dermaga di Pulo Breuh tersebut saat ini sedang bergulir di parlemen dan pihaknya berharap agar alokasi anggaran tidak berkurang dan jika memungkinkan untuk ditambah.

“Kami sangat berharap agar impian yang telah lama dinanti oleh warga dapat segera terwujud. Semoga pembangunan bisa berjalan lancar demi kemajuan dan kemudahan transportasi masyarakat kami,” katanya mewakili aspirasi masyarakat daerah kepulauan itu.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Besar Dodi Trisna, Anggota DPR Aceh Dapil I, Munawar mengatakan bahwa saat ini sedang berjalan di lapangan studi kelayakan atau Feasibility Study (FS) dengan alokasi anggaran sebesar Rp850 juta yang ia plot pada tahun 2026.

“Kegiatan FS ini murni pengabdian saya untuk warga Pulo Aceh. Ini murni rasa kepedulian dan keprihatinan saya melihat kondisi Pulo Aceh,” kata Ngohwan.

Ngohwan mengingatkan bahwa kajian awal tersebut harus segera ditindaklanjuti ke tahap berikutnya agar anggaran yang sudah dikucurkan tidak sia-sia.

“Sekarang anggaran FS sudah jalan. Namun, jika tidak dilanjutkan dengan penyusunan Detail Engineering Design (DED), maka anggaran Rp 850 juta ini akan hangus,” jelasnya.

Ia mengatakan atas advokasinya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan telah mengusulkan anggaran DED sebesar Rp 1,3 miliar dalam Rancangan APBA 2027.

“Saya memastikan untuk titik lokasi pembangunan, tidak ada intervensi. Penentuan lokasi sepenuhnya diserahkan kepada tim ahli berdasarkan indikator teknis yang dipersyaratkan,” katanya.

Ia menyebutkan, saat ini ada tiga lokasi yang dikaji masing-masing di Lapeng, Rinon, dan Ujong Peuneung, Gampong Meulingge. Lokasi yang ditempatkan sesuai hasil kajian ahli, yang terpenting dermaga harus hadir di Pulo Aceh.

Ia juga memaparkan bahwa pembangunan fisik dermaga membutuhkan proses bertahap dan estimasi biaya mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, apabila tidak dapat terakomodir lewat APBA, akan diupayakan dengan APBN.

“Pembangunan fisiknya belum bisa dilakukan pada 2027 karena ada tahapan yang harus dilalui. Tahun 2027 kita fokus di DED, lalu 2028 penyusunan AMDAL, baru setelah itu masuk tahap pembangunan pada tahun 2029. Jika nanti APBA tidak mampu membiayai fisiknya, kita akan dorong bersama lewat APBN,” demikian Munawar. (Edo)

PERINGATAN!
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel/gambar/video/infografis tanpa izin tertulis dari redaksi indomaritim.com.

Komentar