Jakarta, indomaritim.com– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan kuota pendidikan gratis bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk Tahun Akademik 2026/2027.
Menurut Antara, kebijakan tersebut merupakan bagian dari program afirmasi dalam penerimaan peserta didik baru jalur Anak Pelaku Utama (APU) di satuan pendidikan vokasi KKP.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan kuota afirmasi khusus tersebut dialokasikan lebih dari 10 persen dari total penerimaan jalur APU.
Dari total 1.310 kuota afirmasi APU pada 2026, sebanyak 150 kursi diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.
Ia menjelaskan kebijakan ini bertujuan mendukung percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi keluarga nelayan, pembudi daya ikan, petambak, hingga pelaku usaha perikanan.
Nyoman menambahkan KKP ingin memastikan anak-anak dari keluarga pelaku utama tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan meski berada dalam kondisi sulit akibat bencana.
Menurut dia, pendidikan vokasi KKP diharapkan dapat menjadi sarana pemulihan sekaligus penguatan kapasitas bagi generasi muda di sektor kelautan dan perikanan.
Program afirmasi tersebut tersedia di berbagai satuan pendidikan vokasi KKP, baik pada jenjang pendidikan tinggi maupun menengah.
Pada jenjang pendidikan tinggi, kesempatan dibuka di Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), serta delapan Politeknik Kelautan dan Perikanan di Bitung, Bone, Dumai, Jembrana, Karawang, Pangandaran, Kupang, dan Sorong.
Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah, afirmasi tersedia melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Ladong (Aceh), Pariaman, Kota Agung, Tegal, Waiheru, Pontianak, dan Sorong.
KKP menilai kebijakan afirmatif ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi keluarga pelaku utama kelautan dan perikanan.
Selain itu, KKP mengajak pemerintah daerah, penyuluh perikanan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyebarluaskan informasi tersebut agar dapat menjangkau masyarakat terdampak secara luas. (RR)
Komentar