Pelaut ADIPATI l Kalitbang INDOMARITIM l Direktur Eksekutif TRUST l Presiden SPI l Volunteer INMETA
Politik monarki konstitusional pemerintahan Malaysia dengan 13 negara bagiannya, dipimpin oleh Yang Dipertuan Agung atau yang kerap disapa Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang Abdullah Sultan Ahmad Shah sepertinya akan kembali dipaksa oleh tensi politik untuk mengambil peran setelah paska 2020 aliansi Barisan Nasional dengan partai utamanya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu UMNO yang biasa dominan ambruk. Walaupun UMNO bersama koalisi pemerintahan di Malaysia justru semakin kuat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim, akibat dukungan politik di parlemen Malaysia hampir mencapai jumlah dua pertiga kursi.
Seperti diketahui, usai pelaksanaan Pemilu Raya ke-15 lalu, jumlah kursi UMNO di parlemen Malaysia semakin berkurang. Terakhir, kursi UMNO di parlemen hanya berjumlah 30 orang. Salah satu penyebab kemerosotan tersebut adalah karena menurunnya kepercayaan masyarakat Malaysia kepada UMNO lantaran kerasnya dinamika di dalam tubuh partai. Padahal secara historis dan faktual justru UMNO lah yang membawa ideologi Ketuanan Melayu (nasionalisme Melayu) yang merepresentasikan kepentingan orang Melayu di sana.
Berawal dari pernyataan Wakil Perdana Menteri bahwa gerakan tersebut tidak hanya diatur oleh para pemimpin partai oposisi tetapi juga diikuti oleh individu-individu tertentu dari blok pemerintah menjadi ancaman serius yang bisa meruntuhkan bangunan pemerintahan. Kemudian ketua UMNO Ahmad Zahid pun meyakini aktifitas penggulingan pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah berjalan berdasarkan laporan intelijen negara. Dimana ‘Langkah Dubai’, sebuah strategi yang diyakini dirancang selama liburan para pemimpin Partai Nasional (PN) dan anggota parlemen pemerintah di ibu kota Uni Emirat Arab (UEA).
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mengakui adanya “Gerakan Dubai” pada 2 Januari 2024. Skema yang dilakukan oleh oposisi Perikatan Nasional (PN) untuk memburu anggota mitra koalisi pemerintah Barisan Nasional (BN) dalam rangka mengambil alih kekuasaan pemerintah mayoritas di parlemen. Ahmad Zahid Hamidi pun menegaskan bahwa ‘Langkah Dubai’ ini adalah gerakan menggulingkan pemerintah, yang sengaja dilakukan sebelum peningkatan posisi tawar Anwar Ibrahim dalam Eksekutif maupun Legislatif Malaysia tidak lagi bisa ditandingi.
Pemimpin PN, Ahmad Zahid, dengan tegas menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa pemerintah menganggap upaya menggulingkan pemerintahan di luar pemilu hanya merupakan pemborosan waktu belaka. Menurutnya, langkah tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak konstruktif dan menciptakan ketegangan politik yang tidak perlu. Beliaupun menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pada pembangunan negara, terutama dalam aspek ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi menjadi prioritas untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat. Ia menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bersatu demi kepentingan nasional dan bukan saatnya terlibat dalam pertikaian politik yang dapat menghambat kemajuan negara.
Saat ini suasana politik mulai memanas akibat desas desus tugas khusus yang diberikan kepada pendukung pemerintah untuk mengidentifikasi calon anggota parlemen yang dapat dialihkan dukungannya kepada oposisi. Meskipun PN membantah adanya rencana tersebut, pernyataan ini telah menimbulkan kekhawatiran dan kontroversi di kalangan masyarakat. Kendatipun ketegangan semakin tinggi, pemerintah masih tetap meyakinkan masyarakat bahwa stabilitas dan pembangunan ekonomi tetap menjadi fokus utama mereka. Bagaimanapun, situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik di negara tersebut dan perjuangan antara pemerintah dan oposisi yang terus berkembang.
Komentar