Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Awal September 2025 jadi titik balik besar dalam politik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet besar-besaran dengan mengganti lima menteri sekaligus. Paling mengejutkan, Sri Mulyani dicopot dari kursi Menteri Keuangan dan digantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Dampaknya langsung terasa: rupiah jatuh ke Rp16.200 per dolar AS, terendah sejak awal tahun, IHSG anjlok hampir 3 persen, dan investor asing kabur membawa Rp15 triliun dari pasar obligasi pemerintah. Tapi di balik guncangan pasar, reshuffle ini dibaca sebagai langkah konsolidasi kekuasaan. Prabowo ingin memastikan semua orang di lingkarannya loyal penuh, bukan sekadar kompeten.
Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya bukan sekadar soal ekonomi. Ini sinyal perubahan orientasi besar. Selain Menteri Keuangan, pos strategis lain seperti Menko Polhukam ikut berganti, sementara sektor energi dan digital disebut-sebut jadi target reshuffle berikutnya. Artinya, ini baru awal dari rotasi kekuasaan yang lebih luas.
Di sisi lain, revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025 memperkuat peran militer di ranah sipil, termasuk keamanan siber, perlindungan WNI di luar negeri, hingga 53 jabatan sipil yang bisa diisi perwira aktif. Di tengah panasnya demonstrasi mahasiswa dan buruh, TNI tampil sebagai penopang stabilitas sekaligus “perisai Presiden.” Dengan rekam jejak panjang menjaga kedaulatan, TNI ingin menegaskan diri sebagai institusi yang selalu ada untuk rakyat—dari medan perang sampai ranah sipil.
Figur militer lain yang jadi sorotan adalah Gatot Nurmantyo. Dulu dikenal keras mengkritik pemerintah di era Jokowi, kini ia berubah haluan dengan menyerukan dukungan penuh untuk Presiden Prabowo. Menurut Gatot, TNI dan rakyat harus solid mendukung Presiden demi mencegah sabotase politik dan menjaga stabilitas nasional. Sikap ini dibaca banyak pihak sebagai sinyal bergesernya KAMI—gerakan yang dulu oposisi—ke orbit mengawal kekuasaan.
Survei terbaru Asosiasi PRESISI pada Agustus 2025 menunjukkan 63 persen responden menilai kepemimpinan Prabowo positif. Tapi ada catatan: kepercayaan terhadap institusi demokrasi turun di bawah 40 persen. Tren ini menegaskan bahwa legitimasi makin terkonsentrasi pada figur Presiden, bukan pada sistem. Artinya, Indonesia sedang masuk fase politik yang lebih personalistik.
Ke depan, ada dua kemungkinan besar. Kalau konsolidasi TNI, birokrasi, dan massa tetap solid, Prabowo bisa meninggalkan warisan sebagai “presiden kuat” yang mampu menghadapi tekanan oposisi. Tapi kalau konflik internal tidak bisa dikelola dan polarisasi makin dalam, stabilitas yang sekarang terlihat kokoh bisa berubah jadi krisis legitimasi di akhir masa jabatan.
Catatan diplomasi politiknya sederhana: Indonesia lagi ada di persimpangan. Stabilitas jangka pendek relatif aman karena sokongan TNI dan relawan, tapi fondasi ekonomi dan demokrasi tampak rapuh. Bagaimana Prabowo memainkan keseimbangan ini akan menentukan apakah 2024–2029 dicatat sebagai era Presiden kuat atau masa ketika demokrasi kehilangan pijakan.
Komentar