Support by SAMUDRA PELAUT TRUST DESA
Per Februari 2026, politik Indonesia memasuki fase yang lebih kompleks. Generasi Z tidak lagi sekadar demografi tambahan dalam kalkulasi elektoral. Mereka telah menjadi tolok ukur legitimasi. Focus Group Discussion Trust Indonesia di awal Februari 2026 ini menyimpulkan mayoritas Gen Z memberikan apresiasi dan kritikan yang intens terhadap kondisi politik dalar negri. Mulai dari Makan Bergizi Gratis sampai Reformasi POLRI mendapatkan resonansi kuat di kalangan muda dengan persepsi dan perspektif yang berbeda-beda.
Terlihat jelas keaktifan di Media Soaial itu tidak semata opini lepas, namun menjadi geliat diskusi Ilmiah kebangsaan atas kecintaan mereka terhadap negeri . Dalam waktu yang sama, isu pengangguran usia muda dan tuntutan penghapusan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali menguat. Generasi ini menunjukkan pola yang berbeda dari stereotip pemilih muda yang mudah digerakkan emosi. Mereka mampu mendukung kebijakan yang konkret, tetapi tetap kritis terhadap struktur yang mereka anggap tidak adil. Di titik ini, Gen Z tampil sebagai generasi yang menuntut hasil sekaligus akuntabilitas.
Dinamika tersebut memaksa partai politik melakukan reposisi strategis. Laporan Koran Jakarta pada 15 Februari 2026 mencatat partai-partai besar mulai memanaskan mesin menuju 2029 dengan menjadikan Gen Z sebagai basis suara utama. Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera terlihat mulai memperkuat pendekatan digital dengan narasi ekonomi kreatif, kewirausahaan digital, dan perlindungan pekerja. Bukan lagi sekadar kampanye tatap muka atau baliho, melainkan perang persepsi di ruang algoritmik.
Di sinilah letak perubahan paling mendasar dalam demokrasi kontemporer. Legitimasi politik kini tidak hanya diproduksi di ruang sidang parlemen atau panggung kampanye, tetapi di lini masa media sosial. Platform seperti Facebook, TikTok, dan YouTube bukan sekadar medium distribusi pesan. Mereka adalah arsitek ekosistem informasi. Algoritma yang mengatur apa yang muncul di layar kita bekerja berdasarkan logika keterlibatan, bukan kebenaran.
Konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau identitas kelompok lebih mudah viral dibanding penjelasan kebijakan yang rasional dan panjang. Mekanisme ini melahirkan ruang gema dan gelembung informasi. Pengguna terus terpapar sudut pandang yang seragam sehingga keyakinan mengeras dan kompromi menyempit. Dalam konteks politik, preferensi berubah menjadi identitas. Ketika politik menjadi bagian dari identitas diri, perbedaan dianggap ancaman, bukan variasi pendapat.
Pengalaman global menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi di tengah manipulasi digital. Skandal Cambridge Analytica membuka tabir bagaimana data psikografis digunakan untuk menyusun pesan politik yang sangat personal dalam pemilu Amerika Serikat 2016. Di Myanmar, ujaran kebencian terhadap komunitas Rohingya menyebar masif melalui media sosial dan berkontribusi pada kekerasan nyata. Tanpa invasi militer, stabilitas negara dapat diguncang melalui manipulasi persepsi publik.
Indonesia memiliki kombinasi yang membuatnya rawan. Lebih dari 200 juta pengguna internet menciptakan pasar informasi yang sangat besar. Namun literasi digital belum merata. Banyak warga masih kesulitan membedakan berita, opini, satire, dan propaganda. Polarisasi identitas yang pernah menguat dalam beberapa pemilu terakhir memperlihatkan bagaimana isu agama dan etnis bisa dipolitisasi secara sistematis. Di sisi lain, ekonomi perhatian mendorong kreator konten memproduksi materi sensasional karena lebih menguntungkan secara finansial.
Akibatnya, demokrasi prosedural memang tetap berjalan. Pemilu berlangsung, partisipasi terjaga. Tetapi demokrasi deliberatif mengalami tekanan. Dialog rasional tergeser oleh adu narasi emosional. Kepercayaan pada media kredibel dan institusi negara terkikis oleh banjir informasi yang saling bertentangan. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan ini bisa lebih berbahaya dibanding konflik terbuka, karena ia merusak fondasi legitimasi secara perlahan.
Di tengah kondisi tersebut, peran Gen Z menjadi paradoks sekaligus harapan. Mereka adalah generasi yang paling intens berinteraksi dengan algoritma. Mereka memahami ritme viralitas, budaya meme, dan dinamika opini digital. Namun mereka juga kelompok yang paling rentan terdampak ketidakpastian ekonomi, dari pengangguran hingga biaya pendidikan. Jika frustrasi ekonomi bertemu dengan polarisasi digital, kombinasi itu bisa memicu ketegangan sosial yang sulit dikendalikan.
Karena itu, strategi menghadapi perang informasi digital tidak bisa parsial. Regulasi semata tidak cukup. Transparansi algoritma dan pelabelan konten politik berbayar penting untuk mendorong akuntabilitas platform. Namun regulasi yang terlalu represif justru berisiko mematikan kebebasan berekspresi.
Kunci utamanya ada pada penguatan kapasitas masyarakat. Literasi digital harus dipandang sebagai infrastruktur demokrasi, sama pentingnya dengan jalan dan jembatan. Pendidikan sejak dini tentang cara kerja algoritma, verifikasi informasi, dan bias kognitif akan memperkuat daya tahan publik terhadap manipulasi. Desa dan komunitas lokal dapat menjadi simpul klarifikasi informasi melalui forum warga dan tokoh masyarakat yang dipercaya.
Negara juga harus belajar berkomunikasi dengan bahasa yang hidup di ruang digital. Respons yang lambat dan birokratis hanya akan menciptakan kekosongan narasi. Kekosongan itu hampir selalu diisi oleh spekulasi dan disinformasi. Transparansi, kecepatan, dan konsistensi pesan menjadi syarat dasar komunikasi publik yang efektif.
Pada akhirnya, demokrasi di era digital adalah pertarungan panjang antara manipulasi dan kesadaran kolektif. Teknologi bukan musuh, tetapi ia memperbesar apa yang sudah ada dalam masyarakat. Jika publik terfragmentasi dan mudah tersulut emosi, algoritma akan memperdalam jurang itu. Jika publik kritis dan terdidik, teknologi bisa menjadi alat penguat partisipasi dan pengawasan.
Gen Z telah menunjukkan bahwa mereka mampu mendukung sekaligus mengkritik. Tugas negara dan elite politik adalah menjawab kritik itu dengan kebijakan yang relevan, bukan sekadar strategi komunikasi. Di abad informasi, kedaulatan tidak hanya diukur dari batas wilayah, tetapi dari kemampuan menjaga ruang publik tetap sehat. Masa depan demokrasi Indonesia akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu memenangkan pertarungan di medan yang tak terlihat ini: medan persepsi, data, dan kesadaran warga.
Komentar